Oleh : Mimi Husni (Aktivis Muslimah)
wacana-edukasi.com, OPINI– Salah satu tugas berat pemerintah adalah bagaimana mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang marak terjadi akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah mencanangkan program kartu prakerja. Hanya saja apakah kartu prakerja yang di keluarkan akan menjadi solusi efektif untuk mengatasi angka pengangguran dan menuntaskan kemiskinan ataukah hanya ilusi?
Dari kompas.com, 09/02/2023, Wiliam Sudhana sebagai Kepala Komunikasi Manajemen Kartu Prakerja mengatakan, dengan adanya pelaksanaan Kartu Prakerja dipercaya bisa mengurangi masalah tersebut. Namun, dirinya tidak bisa memprediksikan seberapa besar kartu prakerja ini mampu menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan.
Dalam salah satu webinar yang bertema Bringing 16,4 Million People Closer To Full and Productive employment and decent work Using digital technology, yang merupakan side even sidang ke-61 Komisi pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa (UN CSocD-61 PBB), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, program kartu prakerja telah diikuti lebih dari 16,4 juta peserta sejak diluncurkan pada 2020 hingga akhir 2022. Ungkap Pa Menteri bahwa sepertiga dari peserta kartu prakerja yang menganggur itu kini telah memiliki pekerjaan.
Beliau juga mengungkapkan, kartu prakerja adalah salah satu tujuan kemanusiaan dalam pemberdayaan dengan menyertakan bidang lainnya seperti kewirausahaan, ketenagakerjaan dan pendidikan. Dimana menurut beliau, program seperti ini lebih dari hanya teknologi, pendanaan, kebijakan, sebab dalam pelaksanaannya dibutuhkan perubahan radikal dalam institusi dan budaya serta di pemerintahan, perusahaan dan individu. Program ini tidak hanya efektif tetapi memberikan hasil yang efisien (Kompas.com, 12/02/2023).
Kartu sakti (kartu prakerja) dianggap sukses memperbaiki kondisi masyarakat, dilihat dari hasil sepertiga atau sekitar 5,5 juta peserta kartu prakerja telah mendapatkan peluang untuk berbisnis dan bekerja (Katadata.com, 10/02/2023). Hal Ini menjadi menarik untuk ditilik, berdasarkan apa yang di sampaikan dan fakta yang ada dilapangan belumlah berimbang, karena nyatanya masih sangat tinggi angka pengangguran dan kemiskinan, apakah dengan begitu telah memberikan kepuasan dengan mengatakan telah sukses dengan diberdayakannya program kartu prakerja ini.
Penghargaan juga datang dari Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena terhadap program kartu prakerja. Ia menuturkan program ini sangat bagus dan sangat diapresiasi internasional karena keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital dan menjadi game changer dalam meningkatkan pembelajaran orang dewasa di luar pendidikan formal. Bahkan, di jadikan program percontohan di luar negeri (Tribunnews.com, 11/02/2023).
Berdasarkan data BPS 2022, total pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran masih lebih besar ketimbang mereka yang bekerja setelah mendapatkan kartu prakerja. Selain itu, data dari BPS 2022 soal angka kemiskinan adalah di lihat dari jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 143,72 juta jiwa. Ini memunculkan pertanyaan, mengapa jumlah sebanyak itu belum mampu menuntaskan angka kemiskinan di Indonesia?
Di lihat dari banyaknya penduduk yang bekerja ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan, per September 2022 tercatat sebesar 9,57 % atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Kenaikan sejumlah bahan pokok juga menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan karena menambah beban ekonomi rakyat.
Masih banyaknya kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat negeri ini. Imbasnya adalah menambah pelaku kejahatan: begal, perampokan, perdagangan manusia, dan pelaku kejahatan lainnya guna menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi, bisa kita liat sendiri bagaimana kerjanya kartu prakerja tersebut dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin makin berkurang ataukah sebaliknya.
Berharap pada kapitalisme saat ini tidak akan mengubah kondisi rakyatnya. Kapitalisme seolah-olah telah membuka jurang yang sangat dalam bagi orang kaya dan miskin. Ulah kapitalisme dalam mengakomodir Sumber daya alam yang melimpah kemudian di raup oleh para pemilik modal tanpa menyisakan bagi rakyanya.
Oleh karena itu, untuk membuat rakyat sejahtera, hidup tanpa beban, semua kebutuhan terpenuhi, tidak ada lagi pengangguran dan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan juga terjamin untuk rakyatnya. Jaminan sejahtera juga akan didapatkan dengan baik dalam penerapan sistem ekonomi Islam dengan berbagai prosedur yang ada, dalam sistem ketenagakerjaan, negara menjamin perusahaan atau industri mengikuti ketentuan Islam. Pembayaran upah sebelum kering keringatnya, dan adanya keikhlasan antara majikan dan pekerja sehingga tidak ada kedzaliman di antara keduanya. Pengembangan sektor riil oleh pemerintah seperti pertanian, industri, perdagangan dan jasa semuanya tidak boleh ada praktik monopoli, mafia, penimbunan barang, penipuan harga dll. Bagi masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mampu bekerja, maka kerabat atau ahli waris yang mampu wajib menafkahinya, jika tidak ada ahli waris negaralah yang menjamin untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan pokoknya.
Sudah saatnya hempaskan kapitalisme dan kembali pada sistem Islam di bawah naungan khilafah yang terbukti mampu menyelesaikan semua problematika umat secara tuntas.
Visits: 7
Comment here