Opini

PR Besar Kemiskinan Papua

blank
Bagikan di media sosialmu

Oleh : Siti Solaiha

wacana-edukasi.com, OPINI– Melansir pernyataan CNN Indonesia, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo “banyak membawa perubahan dan keberhasilan” di masyarakat paling Timur Indonesia itu.

“Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay, Minggu (11/6), dikutip dari Antara.

Kemiskinan di Papua diklaim turun berdasarkan peningkatan IPM dan menurunnya tingkat kemiskinan. Secara angka memang nampak penurunan, dari 28,17 persen di Maret 2010 di menjadi 26,56 persen di 2022.

Papua tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Persentase kemiskinannya mencapai 26,86% pada Maret 2021, naik dari September 2020 yang sebesar 26,8%. Persentase tersebut juga naik dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 26,64%. Namun sejatinya penurunan itu masih menyisakan PR besar, mengingat penurunan tersebut terjadi dalam waktu 10 tahun dan banyaknya sumber daya alam yang ada di Papua.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain ada delapan penyebab naiknya tingkat kemiskinan di Papua. Pertama, ekonomi Papua tanpa pertambangan dan penggalian pada kuartal I 2021 terkontraksi 3,76% (year on year/yoy).

Kedua, adanya pelemahan daya beli di Papua yang tecermin dari menurunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,72% (yoy). Ketiga, laju inflasi secara tahunan di tiga kota Papua tercatat mencapai 2,47% pada Maret 2021.

Keempat, terjadi kenaikan harga eceran beberapa komoditas pokok sepanjang September 2020 hingga Maret 2021. Kelima, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bumi Cenderawasih mencapai 3,77% pada Februari 2021. Keenam, nilai tukar petani (NTP) di Papua turun 0,67% dari 103,59 pada September 2020 menjadi 102,9 pada Maret 2021.

Ketujuh, persentase rumah tangga penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH), sembako, dan pemerintah daerah menurun pada Maret 2021 dibandingkan September 2020. Selain itu, realisasi pemanfaatan PKH Tahap 1 2021 di Papua baru mencapai 89,6% per 31 Maret 2021.

Penyebab terakhir naiknya tingkat kemiskinan di Papua adalah diakibatkan melonjaknya kasus virus corona (Covid-19). Hal tersebut menyebabkan adanya pembatasan sejumlah kegiatan di Papua.

Tentunya faktor sosial juga ikut mempengaruhi peningkatan kemiskinan. Hal ini bisa terjadi karena rendahnya akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Apabila masyarakat tidak memiliki akses dan kualitas pendidikan yang mumpuni, maka usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya akan terhambat.

Tingkat pendidikan yang rendah akan mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki. Tingkat pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Selain itu, tingkat kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

Pengentasan kemiskinan juga pastinya dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakat yang baik. Peningkatan tingkat kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Sudibyo, (2007) peran pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Campur tangan pemerintah dalam permasalahan pengentasan kemiskinan dapat dilihat melalui alokasi penggunaan anggaran APBD.

Hanya dengan pengalokasian APBD yang baik maka pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan sementara. Apabila pengalokasian dana APBD buruk maka dapat menimbulkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian penduduk.

Hal ini pun terjadi di provinsi Papua karena pengeluaran pemerintah daerah di beberapa sektor yang vital untuk menanggulangi kemiskinan seperti sektor pendidikan dan kesehatan terbilang minim dibandingkan dengan daerah lainnya.

Di samping itu, sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini membuat Papua tertinggal jauh dan perubahan ekonominya pun berjalan lamban.

Dalam Al-Qur’an digambarkan bahwa latar belakang munculnya masalah kemiskinan lebih ditujukan kepada kesalahan manusia itu sendiri (human error). Diantaranya terkait dengan sikap hidup yang tertanam dalam diri manusia seperti malas dan bekerja tidak sungguh-sungguh, boros dan berlebih-lebihan, kikir dan enggan berbagi dengan sesama, serakah di dalam mencari harta sehingga memunculkan kerusakan di muka bumi, serta adanya sistem dan struktur yang dibangun pada suatu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan penuh dengan diskriminasi dan eksploitasi.

Sedangkan untuk solusinya, Al-Qur’an menempuh tiga jalur. Inilah tiga pilar Islam. Pertama, ditujukan kepada personal umat Islam di dalam memberikan panduan tentang sikap hidup dan tingkah laku yang seharusnya ditanamkan. Sangat penting untuk menjadikan pribadi manusia sebagai pribadi yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Ta’ala.

Kedua, ditujukan kepada personal umat Islam umumnya, dan khususnya kepada masyarakat untuk membiasakan diri berbagi dan memberikan pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini akan menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang peduli dan senantiasa saling mengingatkan pada amar ma’ruf nahi mungkar.

Ketiga, ditujukan kepada para pemimpin atau penguasa untuk menegakkan keadilan dan struktur sosial yang dibangun terbebas dari penindasan, eksploitasi, dan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Inilah peran negara yang sangat penting dalam Islam. Penguasa negara yang menerapkan syariat Islam dengan benar akan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kapitalis karena rasa takutnya kepada Allah.

Dengan demikian kesejahteraan Papua akan mudah dan cepat diwujudkan bila pengaturannya menggunakan sistem ekonomi dan politik Islam. Sumber daya alam pun tidak akan dikuasai asing, dan pembangunan di Papua pun akan mendapatkan prioritas yang sama dengan daerah lain. Wallahu’alam bisshawwab.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Loading

Visits: 9

Comment here