Oleh : Ummu Kahfi
wacana-eduasi.com, SURAT PEMBACA– Kini hari, rakyat semakin menjerit menerima realita penguasanya yang semakin menampakkan ketidak berpihakkannya kepada kepentingan hajat hidup masyarakat. Seperti menelan pil pahit berulang kali, kali ini subsidi LPG tabung 3 kg akan dibatasi dengan alasan agar tepat sasaran. LPG tabung 3 kg sebagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur dan menyambung hidup (berjualan), akan berpotensi naiknya harga LPG tabung 3 kg dengan alasan pembatasan subsidi LPG tabung 3kg.
Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram, dari yang sebelumnya berbasis komoditas menjadi berbasis orang/penerima manfaat, atau lebih tepat sasaran. Transformasi ini juga tentu akan mengurangi porsi subsidi LPG tabung 3 kg yang selama ini memiliki porsi yang besar. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman menyebut, subsidi akan bermanfaat jika tepat sasaran.
“Subsidi LPG tabung 3 kg mengambil porsi terbesar jika dibandingkan dengan subsidi BBM dan listrik. Sesuai APBN tahun anggaran 2023, subsidi LPG tabung 3 kg mencapai Rp117,85 triliun,” ujar Laode, mengutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu (13/5/2023). “Subsidi yang tepat sasaran akan bermanfaat bagi masyarakat miskin ataupun masyarakat yang rentan memenuhi kebutuhan dasarnya,” tegasnya. (www.infobandungkota.com)
Dari berita diatas, nampak penguasa begitu merasa terbebani dengan adanya dana subsidi LPG 3 kg bagi masyarakat. Walaupun LPG 3 kg subsidi tidak mengalami kenaikan, namun tetap saja potensi untuk adanya penyesuaian harga LPG 3 kg non-subsudi ini akan membuat masyarakat menjerit dengan meroketnya harga. Dan bagi para pelaku usaha lain yang mengandalkan LPG non-subsidi, akan mengalami dampak untuk menjalankan usahanya. Jika LPG naik, mereka juga akan terpaksa menaikkan harga jual. Jika harga jual naik, maka bagi masyarakat juga akan mengalami kenaikan harga untuk membelinya. Jika para pelaku usaha sepi, lambat laun usaha yang berjalan akan mengalami kerugian hingga gulung tikar.
Kebijakan ini, lagi-lagi memberikan efek yang memberatkan rakyat. Penguasa tidak menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, melainkan sejak awal penguasa justru telah merestui UU liberalisasi migas. Meski negeri ini memiliki sendiri kekayaan migas, namun rakyat tak bisa menikmati pemanfaatannya dengan murah apalagi gratis. Sebab, negara telah menyerahkan pengelolaan dan penjualan migas kepada swasta. Inilah mengapa hanya pepesan kosong mengharap penguasa dalam kapitalisme meriayah (mengurusi) ummat.
Berbeda halnya dengan penguasa atau pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam Islam itu berfungsi sebagai periayah (pengurus/pelayan bagi ummat) dan junnah (perisai/pelindung). Raaulullah Saw bersabda :
“Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam, tugas negara yang paling utama adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Negara juga akan memastikan, setiap individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan asasi mereka tanpa dibayangi dengan kelangkaan dan mahalnya harga bahan-bahan pokok.
Negara juga harus menjamin, kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya dari sumber daya alam yang Allah berikan untuk ummat secara umum
Rasulullah saw. bersabda :
“Kaum muslim berserikat pada tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Karena di dalam Islam, tugas penguasa itu adalah ri’ayah su’unil ummat, yakni mengurusi kepentingan rakyat dengan sebaik-baik pelayanan. Penguasa bukanlah pelayan kepentingan korporat atau pejabat. Negara bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Negara tidak boleh menyerahkan pengaturan hajat publik seperti minyak bumi, gas alam, dan lainnya kepada individu atau swasta. Maka apakah masih mau berharap kepada penguasa dalam Kapitalisme?
Visits: 19
Comment here