Oleh: Wiwin (Pegiat Literasi)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Ibarat pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu, abaikan segala nyinyiran, program jalan terus. Kritikan dibalas tuduhan dan intimidasi. Seperti itulah tanggapan pemerintah atas ramainya kritik dari rakyat terhadap program dan kebijakannya.
Baru-baru ini, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 19/6/2026. Peserta aksi berasal dari sejumlah kampus dan organisasi mahasiswa. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI.
Mahasiswa Universitas Trisakti mengusung konsep “Tritura Kembali” atau Tiga Tuntutan Rakyat, berupa: Memulihkan ekonomi dan politik nasional, Memberantas inkompetensi pejabat publik dan Mengembalikan supremasi sipil.
Dalam tuntutan Pemulihan Ekonomi dan Politik Nasional, mahasiswa meminta pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ketersediaan BBM subsidi, serta menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengenai Pemberantasan Inkompetensi Pejabat Publik, Mahasiswa meminta: Penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG), Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dan Perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik. Adapun Pengembalian Supremasi Sipil, antara lain: Menolak Undang-Undang Polri, Pembebaskan seluruh tahanan politik, Penghentian tindakan represif aparat, Menolak militerisme di ranah sipil serta Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat (Megapolitan.kompas.com, jumat, 19/6/2026).
Tuntutan mahasiswa mencakup banyak bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, komunikasi pejabat dan militer. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan secara keseluruhan dinilai buruk oleh rakyat, karena suara mahasiswa cerminan dari suara rakyat. Hasilnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Namun saat ini pendistribusiannya dihentikan sementara selama masa libur sekolah untuk evaluasi.
Kritik terhadap kebijakan, kinerja maupun respon pemerintah yang tidak peka, telah banyak dilakukan, baik secara langsung melalui aksi demo atau melalui media sosial. Rakyat menyampaikan keluhan dan kritik dengan bahasa yang sopan sampai bahasa yang kasar atau membuat candaan satir. Namun, pemerintah tetap menjalankan kebijakan yang tidak memihak rakyat dan tidak tepat sasaran. Bahkan respon penguasa terhadap kritik dari rakyat tidak mencerminkan seorang pemimpin yang berwibawa dan bertanggung jawab.
Saat mahasiswa turun ke jalan, selain polisi, pemerintah juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia. Berbagai kalangan menilai hal itu terlalu berlebihan. Tampilnya militer untuk menghadapi penyampaian pendapat sipil dianggap mengganggu nilai-nilai demokrasi. Bukankah salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan berpendapat? Kalau kritik rakyat dibungkam oleh tentara dan senjata, artinya pemerintah anti kritik dan hal itu menyalahi undang-undang.
Hubungan Penguasa dan Rakyat
Sistem pemerintahan saat ini adalah sistem politik demokrasi. Teorinya rakyat yang berdaulat, sumber daya alam untuk rakyat dan bebas mengeluarkan pendapat kepada penguasa. Namun, itu hanya teori. Faktanya, yang berdaulat para wakil rakyat di MPR/DPR tetapi peraturan yang dihasilkan tidak menyenangkan bahkan menambah beban rakyat, seperti di tengah naiknya harga BBM dan nilai tukar Dollar, pajak dinaikkan dan program strategis nasional tetap berjalan.
Sistem demokrasi ternyata sistem yang menyenangkan bagi para oligarki tetapi menyengsarakan rakyatnya. Penguasa selalu punya cara untuk memaksakan kebijakannya pada rakyat demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaannya, sekalipun rakyat banyak yang menolak.
Sistem politik demokrasi meniscayakan kebebasan berpendapat di satu sisi, tapi di sisi lain melahirkan konflik kepentingan mengatasnamakan rakyat. Banyak fakta menunjukan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi hanya ilusi untuk kepentingan pihak yang sedang berkuasa. Contohnya UU ITE adalah bukti nyata membungkam suara rakyat yang menyuarakan protes/koreksi terhadap penguasa. Orang yang lantang bersuara akan diintimidasi bahkan sampai kehilangan nyawa.
Hubungan penguasa dan rakyat dalam sistem politik demokrasi dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat bagi penguasa, bukan didasarkan pada kepentingan rakyat. Rakyat dalam sistem politik demokrasi hanya dijadikan objek pemalakan yang kebutuhanya tidak diutamakan.
Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Sistem Islam
Berbeda dengan sistem politik Islam. Hubungan antara penguasa dan rakyat disandarkan pada syariat Islam (aturan Allah SWT). Allahlah yang paling tahu tentang manusia, maka aturanNya pasti akan adil dan penuh kemaslahatan bagi manusia. Allah menetapkan bahwa penguasa adalah pengurus (raain) serta pelindung (junnah) bagi rakyatnya. Di akhirat, kepengurusannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Hubungan antara penguasa dan rakyat diatur berdasarkan aturan Allah SWT, bukan berdasarkan kepentingan, manfaat, atau melanggengkan kekuasaan. Syariat mengatur bahwa penguasa adalah wakil rakyat dalam pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum syarak.
Penguasa diangkat dengan baiat yaitu janji setia kepada Allah SWT dan umat Islam untuk menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik aspek agama/ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun pertahanan keamanan. Dan rakyat wajib taat pada penguasa yang menerapkan syariat Islam dengan ikhlas.
Islam menetapkan bahwa rakyat memiliki hak untuk musyawarah dengan penguasa dalam berbagai hal yang diatur oleh syariat. Hak rakyat dilindungi oleh undang-undang bahkan ada pengadilan (Qadhi Madzolim) yang menyelesaikan masalah antara penguasa dan rakyat.
Kewajiban amar makruf nahi mungkar,(saling menasehati) harus ada dalam hubungan penguasa dan rakyatnya. Rakyat memiliki kewajiban muhasabah (mengoreksi) penguasa yang berbuat kezaliman, dan penguasa akan menerima dengan lapang dada hal itu, karena tujuan muhasabah itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah semata.
Alangkah indah hubungan antara penguasa dan rakyat dalam naungan negara yang menerapkan syariat Islam yaitu negara Khilafah. Kita harus perjuangkan agar Khilafah segera tegak.
Views: 6
Comment here