Oleh: Umul Istiqomah
Wacana-edukasi.com, OPINI–Gelombang aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di berbagai daerah pada pertengahan Juni lalu menuai sejumlah respons mengejutkan dari pihak pemerintah. Pasalnya, rakyat yang kini sudah mulai berani menyampaikan kritik dalam forum-forum offline maupun online, justru mendapatkan balasan sikap seolah antri kritik dari para penguasa dan pendukungnya.
Pada 12 Juni 2026 lalu, sejumlah kelompok mahasiswa yang tergabung dari BEM UI dan BEM KM IPB menggelar aksi demonstrasi di bundaran HI, aksi mahasiswa ini antara lain menyoroti pelemahan ekonomi dan peningkatan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM). Mereka juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Detik.com, 12/06/2026).
Aksi demonstrasi lanjutan terus membesar hingga memadati gedung DPR/MPR. Di mana ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dan berbagai elemen masyarakat sipil juga menggelar aksi serupa dengan tetap menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu isu yang kerap dimunculkan dalam tuntutannya. Menariknya, tuntutan terkait MBG tidak berdiri sendiri, melainkan disandingkan dengan persoalan lain seperti harga bahan bakar minyak (BBM), biaya hidup, hingga kondisi perekonomian nasional (Kompas.com, 18/06/2026).
Sekelumit persoalan yang belakangan ini terjadi, memang begitu menyita perhatian publik. Dimulai dari krisis ekonomi yakni protes keras terhadap inflasi, kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Ditambah lagi naiknya harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax pada 10 Juni lalu, yang menyentuh angka 16.250/liter dikarenakan dampak dari ketegangan geopolitik global yang mendorong harga minyak mentah global tetap tinggi, sehingga biaya produksi bahan bakar meningkat. Pun dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat komoditas yang bergantung terhadap impor menjadi ikut naik, dikarenakan biaya impornya yang lebih mahal.
Para pendemo juga mengkritisi penggunaan APBN yang dinilai boros, inkompetensi kebijakan hingga dugaan korupsi pada program-program pemerintah, khususnya dalam hal ini yang diangkat yakni program MBG. Mengingat bahwa MBG merupakan wajah dari pemerintahan saat ini yang terus digaungkan, meski dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kejanggalan dan pemborosan anggaran.
Namun, alih-alih membuka mata para penguasa, aksi demonstrasi ini justru membuat pemerintah berspekulasi bahwa ada pihak yang mendanai demonstran tersebut. Padahal, apa yang dikritisi oleh para mahasiswa dan beberapa masyarakat sipil lainnya adalah masalah yang memang patut untuk dikritisi, dicari duduk persoalan juga solusinya. Terlepas benar atau tidaknya soal tudingan demo bayaran ini, tentunya pemerintah tidak dapat membuat generalisasi agar tidak mendelegitimasi gerakan mahasiswa yang murni menyuarakan keresahan rakyat.
Respons seperti ini justru membuat kepercayaan rakyat pada pemerintah semakin memudar karena pemerintah tidak sepenuhnya hadir sebagai pelayan rakyat dan malah menuduh ketika dikritik. Sistem demokrasi yang katanya memiliki slogan dari, oleh dan untuk rakyat, nyatanya pun tidak sesuai. Karena demokrasi hanyalah sebuah nama yang penerapannya jauh sekali dari makna kata tersebut. Jika dilihat dari bentuk-bentuk kebijakan yang dibuat, sesungguhnya sistem sekuler-kapitalisme lebih pantas disandingkan sebagai ideologi negeri ini.
Karena sistem ini menjadikan hubungan antara rakyat dan penguasa menjadi begitu transaksional, yang menjadi standar hubungan rakyat dan penguasa masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat. Misalnya saja agenda ‘hajatan’ 5 tahun sekali, hubungan rakyat dan penguasa menjadi terlihat harmonis karena banyak keluar janji-janji manis demi menarik suara rakyat. Namun setelahnya, suara rakyat seolah tak berarti lagi disaat banyak janji-janji yang diingkari, padahal rakyat berhak untuk terus bersuara menuntut keadilan. Di sisi lain, penguasa selalu punya banyak cara untuk memaksakan kebijakannya demi melanggengkan kekuasaan, sekalipun rakyat banyak yang menentang.
Hal ini begitu kontras dengan sistem pemerintahan Islam, di mana hubungan rakyat dan penguasa diatur bukan atas dasar kepentingan, manfaat, apalagi melanggengkan kekuasaan, melainkan berlandaskan akidah dan syariat. Penguasa dipandang sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengurusi urusan rakyatnya dengan menerapkan hukum-hukum Allah Swt. dalam seluruh aspek kehidupan. Pengambilan kebijakan bukan berdasarkan kepentingan untung rugi politik atau kepentingan jangka pendek. Rakyat memiliki kewajiban untuk taat kepada penguasa yang menjalankan syariat Islam.
Di sisi lain, Islam juga memberikan ruang partisipasi yang nyata bagi rakyat melalui mekanisme syuro (musyawarah) dalam berbagai hal sesuai syariat. Rakyat dapat menyampaikan pendapat, kritik, masukan dan aspirasinya kepada penguasa terkait berbagai urusan yang membutuhkan pertimbangan publik. Di bawah lembaga seperti Majelis Syuro, menjadikan mekanisme penyaluran aspirasi ini lebih terorganisir sehingga hubungan penguasa dengan rakyat dibangun demi kemaslahatan bersama yang sesuai dengan syariat.
Sistem pemerintahan Islam juga memerintahkan rakyatnya untuk melakukan muhasabah lil hukam yakni mengoreksi dan mengawasi penguasa ketika melakukan kesalahan, kezaliman atau penyimpangan terhadap syariat. Aktivitas ini bukan sekadar hak rakyat, melainkan kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga kekuasaan agar tetap berada di jalur yang benar. Dengan konsep seperti ini, penguasa tidak dapat semena-mena atau mengabaikan kepentingan rakyat, sehingga hubungan penguasa dan rakyat dalam Islam akan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
Views: 4
Comment here