Menyoal Nirempati Anggota Dewan

Oleh: Ummu Atika

Wacana-edukasi.com, OPINI–Euforia Kegembiraan Yang Menyakiti

Penutupan Sidang Tahunan DPR RI tanggal 15 Agustus 2025 sangat meriah karena sebagian anggota Dewan joget-joget gembira menyambut keputusan sidang menaikkan tunjangan bulanan anggota DPR RI sehingga pendapatan mereka menjadi lebih dari Rp 100 juta/bulan.

Tentu saja tayangan euforia Kegembiraan itu menuai kritik tajam dari masyarakat seluruh Indonesia sebagai tindakan yang tidak patut dan nirempati dari para wakil rakyat. Kenapa?

Karena saat ini rakyat dalam kondisi sulit memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data statistik IDEAS tahun 2024, lebih dari 4.6 juta orang mengalami kelaparan karena tidak mampu membeli makanan akibat tidak punya uang. Berdasarkan data survei BPS, sampai bulan Februari 2025 terdapat 939.038 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Data BPS lainnya menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kasta ekonomi di masyarakat, 9.48 juta orang kelas menengah turun menjadi kelas masyarakat miskin pada tahun 2024 (Tirto.id, 7/8/2025). Diberitakan pula pajak penghasilan anggota DPR ditanggung oleh negara atau rakyat.

Maka di tengah kesulitan dan beban yang dialami, euforia anggota dewan tentu sangat menyakiti hati rakyat. Mereka sebagai wakil rakyat terasa jauh di awang-awang kondisinya, mereka penuh dengan fasilitas kemudahan hidup sementara rakyat yang katanya berdaulat, merintih dalam kesulitan dan beban hidup.

Sistem Kapitalisme Sekuler Mengikis Empati Manusia

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Korus menyatakan bahwa tunjangan untuk anggota Parlemen adalah bahasa politik dari kata subsidi. Anggota dewan disubsidi oleh negara. Selama ini yang disubsidi adalah rakyat, ternyata anggota parlemen pun harus disubsidi. Ironisnya mereka tidak disebut beban negara sementara rakyat bahkan guru pun disebut beban negara.

Pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang sangat besar pada banyak instansi dengan cara dipangkas keuangannya. Akibatnya sangat berpengaruh pada pelayanan publik untuk rakyat. Bahkan alasan efisiensi anggaran pula yang menjadi sebab naiknya aneka pajak kepada rakyat.

Wajar sekali bukan kalau rakyat marah melihat kelakuan para wakil yang membuat aturan menyenangkan untuk mereka tetapi menetapkan aturan yang mencekik rakyat. Sehingga pada tanggal 25 Agustus 2025 terjadi demonstrasi ke gedung DPR-MPR di Jakarta dan di daerah-daerah yang berujung maut seorang driver Ojol terlindas kendaraan aparat. Rakyat menuntut bubarkan DPR karena tidak menjalankan tanggung jawabnya.

Tingginya tunjangan anggota DPR dinilai tidak berkorelasi dengan kinerja mereka. Buktinya rakyat tidak juga mengalami kehidupan sejahtera. Yang ada, pengangguran dan kemiskinan semakin marak, sementara banyak pejabat tertangkap tangan melakukan korupsi. Artinya aturan yang dihasilkan DPR membuka peluang untuk korupsi dan tidak mensejahterakan rakyat. Jadi untuk apa ada perwakilan rakyat?

Inilah hasil dari sistem kapitalisme sekuler. Politik Demokrasi dalam sistem ini butuh biaya besar untuk seseorang duduk di DPR. Setelah berhasil duduk di Senayan (gedung DPR), mereka dituntut untuk mengembalikan modal pencalonan, baik secara legal dari gaji atau tunjangan maupun secara ilegal dari uang suap atau korupsi. Besarnya tunjangan membuat orang berebut ingin jadi anggota dewan, tanpa mengindahkan halal haram.

Sekularisme dalam sistem kapitalisme membuat orang tidak peduli perbuatannya dosa atau tidak. Yang diemban hanya kebebasan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Sehingga anggota dewan lebih mementingkan para oligarki yang memberi mereka materi, tanpa peduli pada nasib rakyat yang diwakilinya menderita. Itulah sebabnya sistem kapitalisme demokrasi membuat hilangnya empati (Nirempati).

Amanah adalah Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur perilaku para penguasa agar tidak mengundang kemurkaan Allah SWT sebagai Al Mudabbir (Maha Mengatur). Salah satu faktor yang mendatangkan murka Allah SWT adalah kehidupan para pemimpin dan pejabat yang bermewah-mewahan sementara rakyatnya miskin dan menderita. Kemudian terjadi berbagai bentuk kedzaliman penguasa kepada rakyat. Maka Allah SWT akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya (QS Al Isra: 16).

Islam menetapkan bahwa kekuasaan adalah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Peran penguasa adalah sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Sebuah tugas berat sehingga sangat tidak pantas kekuasaan diperebutkan seperti dalam sistem Demokrasi.

Dengan demikian hanya dapat Islam para penguasa terjaga untuk tidak serakah, tidak korupsi dan berakhlak mulia. Penguasa senantiasa dipantau oleh Majelis umat dan rakyatnya agar senantiasa berada dalam koridor syariat Islam. Majelis umat pun terdiri dari orang-orang yang dipercaya rakyat karena ketakwaannya, bukan karena dia terkenal di media. Kepercayaan dari rakyat akan dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk mewujudkan ambisi akan materi dunia.

Semoga kejadian di bulan Agustus ini membuka mata masyarakat bahwa sistem Kapitalisme Demokrasi rusak dan merusak. Sudah waktunya kita berpaling pada sistem rancangan Allah SWT yaitu sistem Islam yang diterapkan dalam institusi negara Islam (Khilafah) seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Views: 5