wacana-edukasi.com, OPINI– Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung berhasil meraih rekor MURI pengukuran Tes Kebugaran Kesehatan yang digelar di lapang Sepakbola Kecamatan Rancabali, Rabu (22/11/2023). Acara ini diikuti oleh 5.900 peserta secara serentak se-Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna menjelaskan, dengan digelarnya HKN ini diharapkan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjadi motivasi menjaga kesehatan untuk meningkatkan lamanya harapan hidup masyarakat. Serta berharap dengan sukesnya HKN di Kabupaten Bandung menjadi penyemangat bagi seluruh tenaga kesehatan di Dinkes untuknlebih meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik.
Dalam kegiatan HKN tersebut, Kepala Dinkes Kabupaten Bandung Dr. Yuli Irnawaty Mosjasari menuturkan, kondisi Indonesia saat ini yang menerima bonus demografi perlu kerja keras untuk memanfaatkan peluang dalam membangun ekonomi negara atau momentum agar lolos dari middle income trap, yakni untuk mendorong suksesnya Indonesia Emas 2045. Dalam mencapai hal tersebut, pemerintah melakukan perubahan dengan berkolaborasi dengan swasta dan seluruh elemen masyarakat, dengan mengacu pada enam pilar Transformasi kesehatan, tuturnya. (FOKUSSATU.ID)
Yah, tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 tahun 2023, yang bertema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”. Transformasi sistem kesehatan merupakan suatu upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada enam pilar, yakni terdiri dari transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Transformasi kesehatan bertujuan untuk memperbaiki sistem kesehatan agar lebih kuat, tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan.
Mampukah tema HKN 2023 kali ini membawa perubahan kesehatan Indonesia maju dan berkualitas?
Peningkatan layanan kesehatan di Indonesia memang dibutuhkan. Namun, sayangnya masalah kesehatan di negeri ini begitu pelik. Dimulai dari kurangnya SDM Medis yang berkualitas, tidak semua rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan secara merata karena tingginya biaya sekolah kesehatan yang tidak dapat dipungkiri. Kemudian persoalan stunting karena kemiskinan yang membayangi masyarakat, mahalnya layanan kesehatan, dan jauhnya kualitas layanan dari harapan. Contohnya layanan BPJS Kesehatan hari ini, seperti “Anda bayar berapa, sebanyak itulah kami melayani kesehatan Anda,”.
Hanya saja paradigma layanan kesehatan ala kapitalisme telah mengakar kuat di negeri ini melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) WTO. Sektor kesehatan merupakan salah satu dari 12 sektor untuk investasi, dengan kata lain layanan kesehatan adalah sektor komersil yang pastinya menjadi ladang bisnis.
Hal tersebutpun terlihat dari pernyataan direktur medis Indonesia Healthcare Corporation (IHC), Dr. Lia Gardenia Partakusuma. Beliau menjelaskan pemanfaatan ekosistem digital dapat meningkatkan inovasi bisnis dan daya saing di bidang kesehatan. Menurutnya, ekosistem digital sektor kesehatan mengacu pada jaringan teknologi perangkat dan pemangku kepentingan yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam menyediakan layanan perawatan kesehatan yang komprehensif dan tanpa batas. Maka proyeksi layanan kesehatan akan semakin mahal dan tidak bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Kesehatan yang seharusnya disediakan sebagai jaminan sosial yang cuma-cuma, justru disediakan dengan prinsip untung dan rugi oleh sistem Kapitalisme.
Sangat berbeda dengan prinsip dan realisasi layanan kesehatan dalam negara Islam (Khilafah). Prinsip kesehatan dalam Islam adalah jaminan sosial publik, sebab setiap manusia membutuhkan layanan kesehatan. Sementara layanan kesehatan memerlukan biaya yang besar untuk para Ahli dan teknologi yang canggih. Oleh karena itu, Khilafah menetapkan bahwa layanan kesehatan mulai dari pengadaannya, fasilitas, sampai hal teknis diselenggarakan oleh negara. Dengan demikian pembangunan berbagai Rumah Sakit, klinik, laboratorium, apotek, lembaga litbang kesehatan dan berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya akan menjadi tanggung jawab negara. Bahkan, Khilafah juga wajib menyelenggarakan institusi yang menghasilkan tenaga medis berkualitas seperti sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidang dan sekolah lainnya.
Konsep ini dibangun berdasarkan hadits dan af’al atau perbuatan Rasulullah saw ketika mengurusi urusan kesehatan umatnya. Rasulullah saw bersabda: “siapa saja diantara kalian di pagi hari sehat badannya, aman jiwanya, jalan dan rumahnya, dan memiliki makanan untuk hari itu, seakan-akan telah diberi dunia seisinya.” ( HR. Bukhari)
Rasulullah saw pernah mendapat hadiah seorang dokter dari Raja Mesir, Muqauqis. Dokter tersebut kemudian dijadikan sebagai dokter yang melayani seluruh kaum muslimin secara gratis. Af’al Rasulullah saw yang demikian bukan hanya karena kebaikan secara personal, namun bentuk tanggung jawab beliau sebagai kepala pemerintah negara Islam. Perbuatan ini pun kemudian dilanjutkan oleh pemimpin negara Islam (Khalifah) setelah Rasulullah saw.
Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab menetapkan pembiayaan bagi para penderita lepra di Syam dari Baitul Mal. Pada masa Khalifah Umayyah, Khalifah al-Walid bin Abdul Malik membangun rumah sakit bagi pengobatan para penderita lepra serta kebutaan. Semua tenaga medis, baik dokter dan perawatnya digaji dari Baitul Mal. Bahkan totalitas layanan kesehatan yang diberikan Khilafah kepada warga negaranga diakui oleh seorang orientalis barat Will Durant dalam bukunya “The Story of Civilization”. Beliau mengungkapkan Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagaj rumah sakkt yang layak, sekaligus memenuhi keperluannya . Contoh Brimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damskus tahun 1160. Telah bertahan selama 3 abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran sedikitpun. Dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar, tidak pernah padam selama 267 tahun.
Maka jelas dalam penyelengaraannya, layanan kesehatan dalam Islam merupakan tanggung jawab negara. Semua tanggung jawab tersebut mudah dilakukan Khilafah, karena Khilafah memiliki sumber dana yang kokoh yaitu berasal dari Baitul Mal, pos kepemilikan negara dan pos kepemilikan umum. Alhasil, layanan kesehatan dalam Khilafah bisa didapatkan secara gratis oleh semua warga yang berada dalam naungan Khilafah baik muslim maupun non-muslim, kaya atau miskin, muda atau tua. Kesehatan gratis dan berkualitas memang hanya mampu terwujud dalam sistem Islam dalma naungan Khilafah, bukan sistem Kapitalisme.
WalLaahu a’lam bish-showwab
Oleh : Nia Umma Zhafran
Visits: 4
Comment here