Oleh : S. Karima (Pontianak-Kalbar)
wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Diberitakan bahwa Tim Kerja Malaria Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Helen Dewi Prameswari menyatakan kasus malaria di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2022 sebenarnya berasal dari perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). “Tim tidak menemukan malaria di IKN. Temuan yang dilakukan oleh Kemenkes menunjukkan bahwa di kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tidak ditemukan adanya malaria,” ujar Helen dalam rilis Tim Komunikasi Otorita IKN di Samarinda. (https://kalbar.antaranews.com/berita/540333/kasus-malaria-di-ikn-berasal-dari-perbatasan-penajam-paser-utara)
Habis covid terus adanya peningkatan kasus malaria di Kalimantan, ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, bukan melihat ini di calon ibukota negara atau bukan. Seharusnya setiap jengkal wilayah di urus dengan baik dan serius. Mengapa penanganan masalah ini seperti ini? Apakah karena masalah dana? Atau masalah orientasi dalam penanganan sistem yang bermasalah?
Penanganan malaria di Indonesia masih tergolong tinggi, walupun ada penurunan hanya saja saat ini belum teratasi secara tuntas. Dimana Jumlah kasus malaria di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 304.607 kasus, jumlah ini menurun jika dibandingkan jumlah kasus pada tahun 2009, yaitu sebesar 418.439. Sehingga, berdasarkan jumlah kasus tersebut diketahui angka kasus kesakitan malaria, yang dinyatakan dengan indikator Annual Paracite Incidence (API) sebesar 1,1 kasus per 1000 penduduk.
Tetapi pencapaian Indonesia Bebas Malaria 2030 sepertinya belum memenuhi target, apalagi dana penanganan penyakit ini sangat tergantung dari dana luar. Sebagaimana dana global untuk memerangi AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria pada hari Rabu (21/09) telah mencapai 14,25 miliar dollar AS (setara Rp214 triliun). Angka tersebut merupakan jumlah yang telah dijanjikan saat para pemimpin dunia berupaya memerangi penyakit mematikan tersebut, tetapi harus terhenti akibat pandemi COVID-19. Dan ini membuat Indonesia tidak independen. Sebagaimana pernyataan Joe Biden Ini adalah investasi yang akan menyelamatkan 20 juta nyawa, mengurangi kematian akibat penyakit itu hingga 64 persen dalam empat tahun ke depan,” kata Biden.
AS sebelumnya mengatakan akan menjanjikan 6 miliar dolar AS (Rp90 triliun) untuk siklus pendanaan berikutnya. Dalam sistem hari ini kapitalis menjadi alat penjajahan untuk menangani penyakit agar bisa mengatur bahkan menekan negeri Islam termasuk Indonesia.
Semua negara maju yang ada adalah penganut kapitalisme yang berfokus mendapatkan keuntungan dari seluruh aktivitasnya. Sedangkan bagi negara berkembang, mereka cenderung mengikuti kebijakan negara maju sehingga mereka akan menjadi objek bisnis bagi negara maju, dalam hal ini sebagai pasar produk negara maju. Misalnya, kepentingan AS di Indonesia adalah untuk mengukuhkan cengkeramannya melalui perusahaan besarnya di negeri ini.
Menjadi negara kuat adalah impian setiap bangsa. Asalkan mereka mengetahui dan menjalankan kuncinya, pasti akan berhasil. Kekuatan negara sebenarnya tidak terletak pada ekonomi atau teknologi saja, melainkan pada landasan negaranya, yaitu ideologi.
Negara yang berideologi akan bisa menghadapi negara lain, mandiri, dan tidak mudah mengikuti titah negara lain. Negara ini justru akan menjadi pusat peredaran negara di sekelilingnya. Namun, jika ingin menjadi negara berideologi, haruslah memilih ideologi yang benar yang itu adalah Islam.
Islam adalah pandangan hidup yang memiliki sistem aturan lengkap. Dengan menjalankan aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri, negara akan dihormati dan disegani negara lain. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika menegakkan Islam di Madinah. Islam juga sudah lengkap dalam penanganan penyakit apapun, dan sudah terbukti sejak masa Rasulullah dan dilanjutkan para khalifah yang memiliki keunggulan dalam masalah kesehatan.
Visits: 22
Comment here