Oleh Tasyati Nabilla (Aktivis Muslimah)
wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Badai PHK terus terjadi tanpa henti dan tidak tahu kapan berakhirnya. Akibatnya angka pengangguran di tengah masyarakat melonjak drastis, ini sejalan dengan kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah memberikan solusi dengan menciptakan program kartu prakerja.
William Sudhana selaku Kepala Komunikasi Manajemen Kartu prakerja, memperkirakan kebijakan kartu prakerja mampu menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan (kompas.com, 09/02/2023).
Kebijakan kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai sebagai solusi tepat untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang berkepanjangan karena telah berhasil membuka peluang lapangan pekerjaan. Lantas, pertanyaan selanjutnya bisakah program kartu prakerja dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan secara optimal? Nyata tidak, hal ini bertolak belakang dari realitas sebenarnya, kesejahteraan belum terpenuhi secara merata. Masih banyak rakyat yang merasakan pahitnya kemiskinan akibat dari minimnya lapangan pekerjaan.
Kartu prakerja hanyalah solusi semu untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Segala permasalahan seperti kelaparan, kemiskinan, dan minimnya ketersediaan lapangan kerja ini terjadi akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalis-sekuler. Alih-alih menyejahterakan rakyat sistem kapitalis ini malah menghancurkan rakyat.
Sistem ekonomi kapitalisme lebih menjunjung para pemilik modal. Maka wajar saja, para kapitalis atau para pemilik modal bisa meraup keuntungan besar dengan modal yang sekecil-kecilnya. Rakyat biasa hanya dijadikan budak dengan gaji rendah dibandingkan para pemilik modal yang bisa meraup keuntungan berlipat-lipat. Itulah salah satu faktor yang membuat kesejahteraan tidak merata, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin tambah miskin.
Itulah dampak dari penerapan sistem kapitalisme sekuler, yang memisahkan agama dari lini kehidupan. Agama hanya dianggap sebagai ibadah saja tidak boleh ikut campur dalam urusan kehidupan lainnya. Akibatnya standar halal dan haramnya suatu perbuatan dilupakan. Solusi yang tersaji dalam lingkup sistem kapitalis-sekuler hanya solusi parsial yang tidak menuntaskan permasalahan sampai ke akarnya. Selama pemerintah masih menerapkan sistem tersebut maka kebangkitan dan kesejahteraan rakyat hanya menjadi angan belaka saja malah yang didapat hanyalah kemunduran dan kehancuran.
Kesejahteraan merupakan hak rakyat. Dalam sistem Islam negara bertanggung jawab untuk mengayomi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (h.r. Al-Bukhari dan Muslim).
Kebangkitan dan kesejahteraan umat hanya bisa didapatkan ketika diterapkannya sistem Islam dalam seluruh lini kehidupan. Pertama, terkait sektor pendidikan. Negara wajib memberikan pendidikan yang berkualitas serta dengan biaya yang terjangkau ataupun bahkan secara gratis. Akses pendidikan tersebut disalurkan secara merata. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas maka ilmu yang didapatkan bisa menjadi penopang ketika bekerja.
Kedua, negara wajib menyediakan layanan kesehatan yang terbaik dan gratis. Agar rakyat tidak merasa terbebani dengan biaya pengobatan yang terlalu mahal. Ketiga, dalam sistem ketenagakerjaan, negara wajib mengatur semua perusahaan harus terikat dengan hukum syarak. Tidak adanya kesenjangan antara pekerja dan pemilik modal.
Keempat, negara mengembangkan sektor riil, seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Tidak boleh ada praktik monopoli perdagangan, penipuan harga, penimbunan barang secara berlebihan, yang dapat mencekik rakyat. Setiap transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada syariat Islam. Kesejahteraan dapat diraih rakyat jika Islam diterapkan oleh negara sebagai mabda. Dengan begitu negara bisa bangkit dan terlepas dari jerat mabda kapitalis-sekuler yang rusak. Sudah saatnya kita kembali ke sistem Islam.
Wallahualam bissawab.
Visits: 17
Comment here