Penulis: Nidya Lassari Nusantara
Wacana-edukasi.com, OPINI–Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan 3 program pengentasan kemiskinan. Peluncuran itu akan dilakukan di sepanjang Juli ini.
“Teman-teman mungkin perlu juga mengetahui bahwa pemerintah di bawah pembinaan Presiden Prabowo Subianto itu punya tiga senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi. Nah, ada tiga program yang sangat besar, sangat masif juga yang akan diluncurkan di sepanjang bulan Juli ini, akan diresmikan oleh Bapak Presiden nanti,” kata Hasan kepada wartawan di kantornya di Gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat (https://news.detik.com/8/7/2025).
Tiga program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Program pertama dari bidang pendidikan, program sekolah rakyat berskema asrama bagi rakyat dengan latar belakang keluarga kategori kemiskinan ekstrem. Program kedua yang akan dilaksanakan bulan Juli ini adalah program cek kesehatan gratis bagi siswa SD, SMP, dan SMA serta setingkatnya. Para siswa akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, termasuk juga pemeriksaan screening TBC, dan juga pemeriksaan kejiwaan.
Program yang ketiga adalah Koperasi Desa Merah Putih yang akan tersebar 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Pembentukan koperasi merah putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program ini akan menerapkan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.
Pendidikan, kesehatan dan terjaminnya kesejahteraan adalah hak setiap warga negara. Faktanya, terjadi perbedaan antara rakyat dengan kategori ekonomi kebawah dengan rakyat ekonomi atas.
Dalam dunia pendidikan, dilansir dari (tempo,co/19 Mei 2025) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mencatat ada 3,9 juta anak yang tak bersekolah saat ini. Rinciannya sebanyak 881.168 anak tidak bersekolah karena putus sekolah, 1.027.014 anak sudah lulus tapi tidak melanjutkan sekolah, dan 2.077.596 anak belum pernah bersekolah. Ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah putus sekolah.
Dalam dunia kesehatan, program makan bergizi gratis justru menghadirkan polemik dengan diterapkannya efisiensi anggaran Yang tentu saja berdampak negatif pada beberapa program dan layanan kesehatan. Berdasarkan data terbaru, kondisi kesehatan stunting di Indonesia pada tahun 2025 adalah 19,8%, turun dari tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih di atas target WHO yaitu 18,8% untuk tahun 2025.
Pendidikan, kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia. Begitu juga jaminan kesejahteraan. Pertanyaannya, mampukah mengentas kemiskinan hanya dengan memperbaiki tiga sektor saja?. Sementara, banyak kepala keluarga yang tidak bekerja karena di PHK bahkan sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Data BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai kepala keluarga yang menganggur menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025, mencapai 7,28 juta orang.
Masih banyak rakyat yang mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok, sulitnya memiliki rumah, dan masih banyak kebutuhan lainnya yang tidak diberikan negara kepada rakyatnya. Bahkan, yang terbaru rakyat miskin semakin kecewa dengan berita bantuan sosial salah sasaran.
“Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, telah membekukan 10 juta lebih rekening penerima bansos yang selama ini salah sasaran.
Langkah ini dilakukan seusai Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta bantuan PPATK untuk menganalisis rekening-rekening yang selama ini terdata sebagai penerima bansos” (https;//www.cnbcindonesia.com/05/7/2025).
Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa kaya. Bahkan mendapat julukan zamrud khatulistiwa. Mirisnya, kekayaan ini hanya dirasakan sebagian orang saja. Disatu sisi, banyak yang masih kelaparan dan kemiskinan ekstrem. Di sisi lain ada rakyat Indonesia yang jumlah kekayaannya sama dengan 46,6 % total kekayaan seluruh penduduk Indonesia. Kesenjangan sosial terlihat nyata. Negara kaya tetapi masalah kemiskinan tidak pernah ada penyelesaiannya.
Kemiskinan yang terjadi saat ini adalah hasil kebatilan Ideologi Kapitalisme yang diterapkan negara. Negara berperan sebagai regulator, tidak mengurus dan menjamin terpenuhinya jaminan kesejahteraan rakyat. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri sesuai kemampuannya. Ideologi yang memiliki sistem sekuler ini memisahkan agama dari aturan kehidupan. Menjadikan materi tujuan hidupnya. Maka, menjadi hal yang wajar bila yang berlimpahan materi yang berhak mengatur kehidupan. Maka sudah pasti yang terjadi adalah prinsip siapa yang kuat, dia yang bertahan.
1400 tahun yang lalu, Rasulullah Saw menerapkan Islam sebagai institusi negara dan kepemimpinan dilanjutkan oleh para Khalifah. Dalam sistem Islam, kekuasaan dan para penguasa berkewajiban melindungi dan menjamin kehidupan rakyat karena ketakwaan Individu. Sebagaimana sabda Rasulullah: “Imam (Khalifah) itu pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus. (HR al-Bukhari dan Ahmad).
Atas dasar inilah Rasulullah sebagai kepala negara Islam di Madinah menerapkan hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, pendidikan, politik luar negeri dan Pemerintahan. Semua masalah ini saling berkaitan sistem yang satu dengan sistem yang lain. Semua diatur sesuai hukum Allah agar terpenuhi kebutuhan masyarakat tanpa memandang suku, agama, wilayah bahkan tingkat ekonomi.
Dalam masalah sosial, Islam mewajibkan setiap pria menjamin kebutuhan dirinya dan keluarganya. Rasulullah bersabda: “Mulailah dari dirimu sendiri. Selebihnya dari itu untuk keluargamu (anak dan istri mu). Selebihnya lagi dari itu untuk kerabat dekatmu. Selebihnya lagi dari itu untuk tujuan ini dan itu yang ada di hadapanmu, yang ada di kanan dan di kirimu. (HR. Muslim). Oleh karena itu kaum laki-laki atas dasar ketakwaan menafkahi dirinya dan tanggungannya.
Dalam kitab Struktur Negara Khilafah (Pemerintah dan Administrasi) bab Struktur Administrasi (Kemaslahatan Umum), Syeikh Taqiyuddin an Nabhani menuliskan, “Dalam masalah pekerjaan, Rasulullah Saw telah menunjuki laki-laki agar membeli tali dan kapak, dan agar alat-alat itu digunakan untuk mencari kayu bakar dan kayu bakar dijual kepada masyarakat; daripada harus meminta-minta kepada masyarakat, lalu sebagian mereka memberinya dan sebagian menolaknya. Dengan demikian pemberian solusi pekerjaan juga di urusi oleh negara.
Dalam bidang pendidikan. Sejak awal, menuntut ilmu baik fardhu kifayah maupun fardhu a’in dasarnya karena keimanan dan perintah Allah SWT. Berbagai fasilitas yang menunjang pendidikan dan segala hal yang diperlukan untuk terpenuhinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, pemenuhannya dijamin oleh negara. Rasulullah pernah menetapkan tebusan orang-orang kafir yang menjadi tawanan Perang Badar dengan mengajari sepuluh orang anak-anak kaum muslim (membaca dan menulis). Hal itu menggantikan harta tebusan yang termasuk ghanimah.
Dalam bidang kesehatan, Para Khalifah dari Bani Umayyah mendirikan banyak rumah sakit dan biaya perobatan gratis. Menganggarkan dana untuk penanganan bencana, melakukan pelunasan hutang bagi rakyat yang terpilih hutang (,bukan riba), serta subsidi nikah.
Dalam masalah ekonomi, sistem ekonomi islam tidak membebani apalagi mencekik leher rakyat dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Negara Islam melarang adanya ekspor sber daya alam seperti minyak, gas bumi. Sistem ini juga menolak impor kepada negara yang memusuhi Islam. Sumber pemasukan jelas dari mana dan anggaran negara dilakukan untuk apa. Perdagangan Internasional dilakukan dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi negara dan mendukung politik luar negeri untuk menyebarkan dakwah dan jihad keseluruhan dunia.
Dalam masalah pemerintahan, sistem Islam menerapkan hukum syari’at secara praktis dan tidak pernah sedikitpun dalam pemerintahan menerapkan selain hukum Islam dan dipimpin oleh pria muslim, baligh, berakal,adil, merdeka dan mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara baik di dunia maupun di akhirat.
Masalah kemiskinan mustahil selesai bila hanya mengedepankan pendidikan, kesehatan dan ekonomi sementara sistem yang lain masih ada campur tangan Barat. Mungkinkah rakyat bisa berpendidikan, sehat, mempunyai pekerjaan yang layak bila sumber daya alam dikuasai negara orang? Sistem Pemerintahan bergantung pada undang-undang negara orang?. Melihat fakta selama 13 abad bagaimana Islam Kaffah menjamin kesejahteraan umat manusia, sudah saatnya umat muslim mampu berfikir secara mendalam dan cemerlang, hanya dengan Islam habis kemiskinan terbitlah kesejahteraan.
Views: 14
Comment here