Oleh: Isty Da’iyah
wacana-edukasi.com — Demokrasi adalah sistem pemerintahan buatan manusia, sebuah politik pemerintahan yang berasal dari sistem kapitalis sekuler. Karena bersumber dari pemikiran manusia, maka tidak ada hubungannya dengan wahyu atau agama. Sehingga dalam sistem demokrasi ini, sering didapati ketimpangan antara masalah satu dengan masalah lainnya. Politik demokrasi yang berbiaya tinggi, membuat demokrasi laksana Industri bagi oligarki.
Seperti dilansir dari REPUBLIKA.co.id yang mewartakan perihal pemilu langsung seperti industri dalam demokrasi. Karena pemilu yang terjadi dalam sistem demokrasi memerlukan biaya yang tinggi, yang rawan akan penyalahgunaan anggaran. Sehingga hal ini menuai tanggapan dari wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin, yang meminta agar pemerintah dan DPR meninjau kembali sistem pemilu langsung di Indonesia karena membutuhkan biaya yang tinggi (19/9).
Sementara itu BERITASATU.com mewartakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran untuk pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun dan untuk Pilkada biaya anggaran yang diusulkan mencapai Rp26,2 triliun. Biaya ini sangatlah tinggi, sehingga pemilu ke depannya pasti akan makin meningkat. Ini jebakan demokrasi liberal yang harus di hindari (19/9).
Menurut Sultan B Najamudin, pemilu langsung hanya menjadi ajang adu kuat modal politik yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki. Secara ekonomi akan ada banyak uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Namun, jika itu harus dibayar dengan rendahnya kualitas pemilu dan potensi konflik horizontal, maka pemilu justru hanya akan menjadi penyebab bagi kemunduran demokrasi itu sendiri (19/9).
Dari fakta di atas sebenarnya sudah sangat jelas sekali bahwa politik demokrasi butuh biaya tinggi dan sarat dengan kepentingan. Karena ketika demokrasi yang dikangkangi kepentingan oligarki, maka demokrasi tersebut sudah menjadi industri demokrasi.
Hal ini tersebab karena apabila sebuah sistem politik sudah dipenuhi oleh transaksi kepentingan, maka akan menghasilkan manipulasi kekuasaan dan mewujudkan perwakilan oligarki. Industri demokrasi yang memicu politik uang, bisa membuka celah korupsi sesuai dengan kepentingan para kapital (pemilik modal besar).
Politik demokrasi yang berbiaya mahal, yang mana setiap kali pemilu menyedot anggaran negara yang besar, ternyata tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Nyatanya para wakil rakyat dan pejabat yang digadang-gadang bisa mengentaskan rakyat dari jurang nestapa justru kekecewaan yang didapatkan.
Hal ini tersebab karena demokrasi adalah kekuatan, siapa yang kuat dia yang menang. Hukum kapitalis sekuler berlaku disini, bersaing dengan kekuatan pengaruh dengan kekuatan modal atau finansial. Dan di era yang serba kapitalistik ini, para pemilik modallah yang memiliki kesempatan untuk bisa meraih semuanya.
Demokrasi yang berasal dari sebuah sistem kapitalis sekuler, yakni sebuah sistem berasaskan pada manfaat dan materi semata, yang memisahkan agama dari kehidupan manusia. Membuat manusia bebas dari segala keterikatannya sebagai makhluk Allah Swt. Sehingga demokrasi melahirkan banyak masalah bagi kehidupan manusia itu sendiri.
Politik demokrasi yang mempunyai landasan kedaulatan di tangan rakyat, dan rakyat sebagai sumber kekuasaan yang ditentukan oleh suara mayoritas. Membuat pemilihan penguasa dan anggota dewan perwakilan diselenggarakan berdasarkan suara mayoritas pemilih. Namun, pada kenyataannya pengertian demokrasi tidaklah sesuai dengan faktanya. Karena, anggota parlemen sesungguhnya hanya dipilih sebagai wakil dari minoritas rakyat yang diwakilkan. Sehingga aroma kepentinganlah yang banyak memainkan peran.
Dengan menjadikan kedaulatan ada di tangan manusia (rakyat), berbagai malapetaka kehidupan manusia terjadi. Manusia yang serba kurang dan terbatas dengan kepentingan hawa nafsunya, membuat berbagai aturan yang menimbulkan bencana bagi dirinya sendiri dan dunia yang ditempatinya.
Kehidupan yang serba bebas, tanpa mau terikat dengan hukum Allah, membuat manusia lepas kendali. Penindasan sering terjadi, yang kuat menindas yang lemah, menjadikan kekuasaan dan materi di atas segalanya. Sistem yang menjauhkan manusia dari nilai spiritualitas dalam kehidupan sosial, karena agama hanya menjadi urusan ranah individu manusia saja.
Hal ini akan berbanding terbalik dengan pemerintahan yang dihasilkan oleh sebuah negara yang berlandaskan pada ideologi Islam. Islam memiliki sistem politik yang unggul. Mekanisme dalam pemilihan pemimpin tidak membutuhkan anggaran fantastis. Karena Islam mempunyai jaminan akan amanah dan kemampuan para penguasanya. Mereka memimpin karena dituntun oleh hukum Allah Swt.
Islam adalah satu-satunya ideologi yang bersumber dari Allah Swt, sang Pencipta dan Pengatur kehidupan manusia. Islam hadir sebagai wujud kasih sayang-Nya kepada makhluk-Nya, agar manusia selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al An ‘am ayat 153 yang artinya: “Inilah jalan-Ku yang lurus. Karena itu ikutilah oleh kalian jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang dapat menyimpangkan kalian dari jalan-Nya. Demikianlah Allah perintahkan hal itu kepada kalian agar kalian bertakwa.”
Islam mewajibkan setiap perbuatan dan perkataan umatnya terikat dengan apa yang terkandung dalam nash-nash syara’. Dengan demikian dia tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan kecuali jika ada dalil-dalil syar’i yang telah membolehkannya. Pun dalam berpolitik dan memilih pemimpin umat, Islam memberi aturan yang jelas dan simpel dalam prosesnya. Sehingga tidak akan ditemui politik berbiaya tinggi dalam Islam, yang ada politik dijadikan sebagai bentuk riayatul suunil ummah.
Demikian juga, Islam mewajibkan kaum muslimin untuk menyampaikan pendapatnya kepada penguasa dan mengawasi serta mengoreksi tindakan mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyah dari Abu Sa’id, bahwa Rasulullah saw bersabda: ” Jihad paling utama adalah (menyampaikan) perkataan yang haq kepada penguasa yang dzalim.”
Negara yang berdasarkan pada Islam akan menerapkan dan melaksanakan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga akan terwujud suatu tatanan kehidupan yang diridhai oleh Allah Swt, yang keberadaan akan bisa mendatangkan rahmat bukan hanya bagi manusia, namun juga bagi seluruh alam semesta.
Wallahu’alam bishawab.
Visits: 11
Comment here