drg. Dita Anggraini Brilliantari
wacana-edukasi.com– Seiring diterbitkan aturan bahwa pelaku perjalanan harus melakukan Tes PCR, Secara tiba – tiba pemerintah menentukan harga Tes PCR yaitu Rp 275.000 yang sebelumnya dari harga jutaan kemudian diturunkan menjadi 500 ribuan lalu sekarang drop menjadi 200an. Kita sebagai masyarakat jadi berpikir, kenapa harga Tes PCR bisa naik turun secara drastis memang tidak ada standarnya? Dan kenapa pada awalnya bisa sangat mahal menjadi murah? Seperti tidak logis, memangnya harga baju bisa diskon seenaknya. Padahal banyak yang berperan dalam satu Tes PCR baik dari tenaga, laboratoriumnya termasuk reagennya, alatnya, dan seterusnya.
Setelah diusut, banyak keluhan dari pihak Laboratorium, Rumah sakit, dan penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya. Karena pemerintah dengan semena – mena menurunkan harga tanpa berdiskusi dulu dengan mereka. Sehingga mereka kelabakan dengan penurunan harga tersebut bahkan sampai ada yang mau tidak mau mengurangi tenaga dan efisiensi lainnya untuk menutupi kerugian tersebut. Karena jika mereka tidak mau melayani maka mereka akan ditutup paksa. Randy H Teguh (Wakil Komite tetap kefarmasian dan Alat Kesehatan kamar dagang dan Industri) berkata, bahwa mereka ingin diikutsertakan dalam pengambilan keputusan tersebut sehingga mereka bisa ikut membantu. (Kumparan, 13/11/21) Tapi pada kenyataannya mereka sama sekali tidak diajak dalam pengambilan keputusan jadi hal itu sangat mengecewakan mereka. Seolah – olah mereka disudutkan, mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut walaupun harus menanggung kerugian.
Di sisi lain pemerintah sangat sewenang – wenang membuat aturan harga tanpa memikirkan pihak pelayan kesehatan, dan juga tidak memberi subsidi sedikitpun. Sehingga warga masyarakat menggangap pemerintah berpihak kepada mereka dengan membuat aturan tersebut, padahal ini hanya motif ekonomi agar lebih banyak orang yang dapat melakukan PCR untuk melakukan perjalanan khususnya sehingga perekokomian tetap berjalan, dengan kata lain yang diutamakan ialah keuntungan korporasi lagi dan lagi. Itulah kebobrokan sistem kapitalisme, dimana yang dicari hanya keuntungan pribadi atau “konglomerat” bukan untuk melayani rakyat.
Terkesan kasus ini membuat pihak – pihak pelayan kesehatan menjadi kambing hitam karena sebelumnya mereka memberi pelayanan dengan harga yang mahal padahal itu memang harga yang sewajarnya. Sehingga muncul tudingan bahwa para pelayanan kesehatan lah yang telah meraup keuntungan ditengah kondisi pandemi ini.
Berbeda jauh jika dibandingkan dengan negara lain, contohlah negara tetangga Singapura yang pada awal pandemi langsung memberikan Tes PCR secara gratis untuk warganya. Pemerintah Indonesia bahkan tidak mau memberikan subsidi sedikitpun untuk warganya melakukan Tes PCR. Dengan alasan banyak kepentingan lain yang harus diutamakan. Padahal hanya kepetingan dan keuntungan pribadilah yang diutamakan bukan kepentingan rakyat. Sangat jauh berbeda dengan masa kekhilafahan islam, dimana para khalifah benar – benar menjadi pelayan rakyat. Ditambah dengan berpedoman pada sistem islam yang dibuat oleh sang pencipta Allah SWT.
Dalam hal kesehatan, sistem Islam sangat memprioritaskan hal tersebut karena itu merupakan kebutuhan utama. Pada masa Islam, semua pelayanan kesehatan diberikan secara gratis dan dengan pelayanan terbaik juga tidak membeda-bedakan siapa yang dilayani. Hal ini menunjukkan bahwa para Khalifah dibawah naungan sistem Islam benar-benar menjadi pelayan bagi rakyatnya dan semua aturan islam sangat “memanusiakan manusia”. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim). Sangat berbeda dengan sistem buatan manusia yang pada dasarnya hanya menguntungkan si penguasa sementara si miskin makin miskin. Inilah yang menunjukkan sistem terbaik ialah sistem Islam dibawah naungan Kekhilafahan dengan aturan buatan Allah SWT. Wallahu alam bishowab.
Visits: 15
Comment here