wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA-– Jelang pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari, para Caleg, Capres, dan Cawapres saling berlomba unjuk gigi. Berbagai ragam kampanye bak kompetisi, tebar pesona menawarkan janji-janji. Blusukan pun dilakukan demi mendapatkan citra baik dari rakyat yang sudah lama tak disambangi. Banyak masyarakat dari berbagai kalangan terlibat dalam kontestasi pesta demokrasi 5 tahunan ini. Tak terkecuali, para generasi muda menjadi sasaran raih suara karena dianggap potensial.
Pergerakan masif terjadi dari sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang menggelar aksi di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis, 11 Januari 2024. Mahasiswa menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Aksi ini pun dilakukan secara serentak dan tidak hanya di Jakarta. Namun, juga digelar lebih dari 700 kampus di Indonesia. Para mahasiswa ini menyampaikan aspirasinya yang menolak politik dinasti, serta menolak calon pemimpin yang melakukan pelanggaran HAM sambil membentangkan spanduk dan berorasi (metrotvnews.com, 11/01/2024).
Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa saat ini mulai peduli dengan kondisi politik yang sedang terjadi. Generasi muda memang menjadi sasaran elite politik untuk menarik suara massa. Tapi, faktanya kesadaran politik generasi muda saat ini dapat dipastikan berbalut kepentingan. Seolah-olah generasi muda hanya dibutuhkan untuk meraup suara pada saat pemilu tiba. Kalaupun ada generasi muda yang mengkritisi ragam kebijakan pemerintah, seperti politik dinasti, rezim zalim, pelanggaran HAM, dan semisalnya, tetapi sikap kritis tersebut tak menyentuh akar persoalan sehingga tak kunjung memberi solusi. Di sisi lain, sikap kritis mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat terhadap kebijakan pemerintah sering kali dibungkam.
Selain itu, sikap represif aparat juga mematikan daya kritis pada masyarakat termasuk para mahasiswa. Berbagai tekanan dan stigma negatif seringkali menjadi ancaman bagi mahasiswa yang bersuara untuk membela rakyat. Alhasil, kesadaran politik mahasiswa lemah di berbagai lini. Mereka tak sempat lagi memikirkan kondisi yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat.
Generasi muda mempunyai peran penting sebagai agen perubahan. Kepeduliannya kepada kondisi masyarakat dan sikap kritis terhadap kebijakan menjadi identitas para pemuda. Dalam sistem politik Islam, generasi muda dibentuk memiliki kesadaran politik yang tinggi. Mereka mengkaji dan mempelajari Islam, sehingga kuat pada pijakannya dan menjadi kerangka pergerakannya di tengah-tengah umat. Sedangkan kekuasaan adalah jalan untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah. Ketika seorang Khalifah (penguasa) melakukan kesalahan, di sinilah peran politik para pemuda untuk mengkritik kebijakan pemerintah apabila tidak sesuai dengan syariat Allah. Bahkan, para pejabat memberi ruang dan menerima nasihat sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan untuk perbaikan umat.
Jika sistem demokrasi memandang politik sebagai adu berebut suara demi kekuasaan, beda halnya dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, politik berarti melayani urusan umat, baik muslim dan non muslim. Dengan sistem Islam di bawah naungan Daulah Khilafah, negara akan mampu mewujudkan peran politik hakiki dengan menjadikan syariat Allah sebagai asas dasar. Inilah yang dibutuhkan umat saat ini. Mengembalikan peran politik Islam menjadi sesuatu yang urgent untuk diperjuangkan.
Wallahu a’lam bishawab
Harsiati Bonik
(Aktivis Muslimah, Ngaglik, Sleman DIY)
Visits: 33
Comment here