Oleh: Armayani
wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA-– Negara justru tidak berperan sebagai pelindung rakyat, salah satunya tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Pengelolaan SDA oleh asing juga mengurangi peluang terciptanya lapangan pekerjaan bagi rakyat. Maraknya investasi asing membuat rakyat hanya sebagai buruh.
Kutipan voaindonesia.com Sabtu, 29/12/23 Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan alasan pemerintah membubarkan ke tujuh perusahaan pelat merah tersebut karena perkembangan bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa pembubaran BUMN tersebut merupakan bagian dari program “bersih-bersih” dan transformasi BUMN yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dari sejak pertama kali menjabat sebagai menteri.
senada dengan media tirto.id Sabtu, 29/12/23 Penanganan dan tindak lanjut pembubaran terhadap 7 BUMN untuk perusahaan PT Istaka Karya (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero) dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Sementara untuk PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) dalam proses penandatanganan PP Pembubaran.
2023 telah berakhir dan 2024 sudah mulai dijalani, namun krisis ekonomi masih terjadi di negeri ini, apalagi di penghujung tahun 2023 banyaknya perusahaan BUMN yang dibubarkan oleh pemerintah. Tentu efek dari kejadian ini banyaknya karyawan yang di PHK sehingga menambah jumlah pengangguran di negeri ini, sayangnya negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk rakyatnya bukan menggantungkan nasib masyarakat pada pihak perusahaan.
Namun, sistem Kapitalisme yang menjadi landasan ekonomi negeri ini telah mengakibatkan terjadinya pertimpangan antara kesempatan kerja dan kebutuhan hidup, dimana lapangan pekerjaan yang sangat sulit juga diperparah dengan biaya hidup yang sangat tinggi. Selain itu, kebijakan sistem ini mengharuskan pemerintah berpihak kepada para pemilik modal, sehingga menyebabkan banyak rakyat kehilangan pekerjaannya dan menimbulkan pengangguran baru.
PHK dalam sistem Kapitalisme bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak merugi, keputusan ini juga bisa terjadi karena perlambatan ekonomi dalam negeri. Segala hal kerusakan tersebut terjadi karena dampak ekonomi Kapitalis yang diterapkan di dunia sehingga menggunakan paradigma siapa yang kuat dialah pemenangnya. Diperparah lagi, keegoisan pengusaha yang lebih mementingkan keselamatan perusahaannya ketimbang para pekerja, serta abainya negara terhadap nasib rakyatnya sendiri.
Sungguh, negara memiliki peran penting dalam memberikan pekerjaan terhadap masyarakat. Namun, negara yang mampu menyelesaikan hal tersebut hanyalah negara Islam yaitu Khilafah Islamiyyah, posisi pemimpin dalam sistem ini adalah sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan diakhirat nanti. Khalifah akan mengeluarkan aturan yang tidak memihak kepada segelintir orang dan juga menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui mekanisme ekonomi Islam.
Salah satunya adalah memberikan lapangan pekerjaan yang luas, rakyat akan dimudahkan untuk membuka usaha tanpa proses birokrasi yang berbelit dan pajak yang mencekik. Justru, sumber keuangan Khilafah anti devisit, Islam memandang Sumber Daya Alam adalah milik umum bukan milik perorangan, hasil dari SDA ini akan didistribusikan dalam berbagai bentuk pelayanan. Pengelolaan SDA oleh negara juga akan membuka lapangan pekerjaan yang memadai untuk masyarakatnya.
Visits: 4
Comment here