Downgrade Lifestyle, Pilihan atau Keterpaksaan?

Oleh:Novianti

Wacana-edukasi.com, OPINI–Meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian akan masa depan mendorong sebagian masyarakat untuk mengubah pola pengeluaran. Muncullah fenomena downgrade lifestyle untuk akibat daya beli yang melemah. Sebuah gaya hidup lebih sederhana yang sesuai dengan kemampuan finansial demi menjaga kestabilan keuangan dan mempersiapkan masa depan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan daya beli masyarakat tidak melemah, melainkan ada pergeseran pola konsumsi.

Sebagaimana diwartakan kompas.com (12/10/2026) ia beralasan bahwa data statistik menunjukkan adanya peningkatan aktivitas transportasi dan pariwisata. Jumlah penumpang angkutan domestik naik 8,09 persen sepanjang Agustus 2026.

Alarm Bahaya

Sebenarnya alarm yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja sudah muncul beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, populer istilah Rojali (Rombongan Jarang Beli), Rohana (Rombongan Hanya Nanya),Rohalus (Rombongan Hanya Elus-Elus), dan Rotasi (Rombongan Tanpa Transaksi). Namanya berbeda-beda, tetapi menunjukkan bahwa ada fenomena masyarakat yang hanya melihat-lihat barang di etalase toko, bertanya harga, dan mengelus barang tanpa rencana untuk membeli.

Pun berdasarkan data yang dikutip Republika pada 9 Oktober 2026, jumlah penduduk kelas menengah turun dari 60,8 juta orang atau 23% pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6% pada 2025. Sebaliknya, kelompok ekonomi rentan meningkat dari 68,5% menjadi 74,5%.

Oleh karena itu, fenomena downgrade lifestyle bukanlah pilihan, melainkan sikap keterpaksaan akibat situasi ekonomi yang kian menghimpit. Kebiasaan nongkrong, membeli barang mewah ditunda demi mempertahankan kebutuhan prioritas seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Bahkan bagi kelompok tertentu, sudah melakukan penghematan pada pemenuhan gizi dan kesehatan keluarga. Terbukti pembelian dan konsumsi masyarakat terhadap daging ayam serta telur mengalami penurunan di berbagai daerah. .

Keterpaksaan

Disinilah kita melihat bahwa fenomena downgrade bukan sekedar pilihan berhemat, melainkan keterpaksaan yang mencerminkan adanya kegagalan sistem ekonomi. Jika sebelumnya ada istilah makan tabungan, kini semakin banyak masyarakat terpaksa bertahan hidup dengan makan utang. Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat porsi tabungan terhadap pendapatan turun dari 17% menjadi 16,8%. Sebaliknya, porsi pendapatan untuk membayar cicilan meningkat dari 10% pada Juni menjadi 10,5% pada Juli 2026.

Ekonom sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menilai bahwa penurunan standar gaya hidup tidak terlepas dari tekanan daya beli, terutama pada kelompok kelas menengah. Tanda-tanda pelemahan daya beli semakin sering terlihat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun perekonomian Indonesia masih mencatat pertumbuhan. Ini menegaskan bahwa konsep angka pertumbuhan adalah misleading, informasi yang menyesatkan dan keliru serta tidak menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya.

Lemahnya daya beli masyarakat bukan semata akibat kesalahan individu dalam mengelola keuangan atau malas bekerja. Akan tetapi, kebijakan pemerintah yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, beban perpajakan, hingga gelombang PHK yang mempersempit kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ironisnya, masyarakat dipaksa mandiri berjuang menghadapi tekanan tersebut. Inilah konsekuensi politik ekonomi kapitalisme sekuler yang memposisikan negara sebagai regulator, bukan penjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga.

Pemerintah fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, padahal konsep tersebut mengaburkan negara terhadap tanggung jawabnya menjamin kesejahteraan rakyat. Yang terjadi distribusi kekayaan timpang dan akses terhadap kebutuhan dasar semakin sulit. Politik ekonomi kapitalisme sekuler mengutamakan kepentingan ekonomi dan mekanisme pasar. Pemilik modal dapat menguasai sumber daya alam, memonopoli kebutuhan publik, hingga mempengaruhi kebijakan negara dan melahirkan korporatokrasi.

Krisis finansial meluas dan memunculkan fenomena downgrade lifestyle. Mulai dari masyarakat bertahan menghabiskan tabungan, lalu berutang, hingga jatuh miskin. Sistem ini melahirkan kemiskinan struktural yang membuat masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup. Di sisi lain standar hidup kapitalisme membentuk budaya konsumtif sehingga ketika seseorang kehilangan kendali diri tapi kehilangan kemampuan ekonomi, ia terjebak dalam tekanan finansial dan bisa memicu tindakan amoral dan kriminal.

Solusi Islam

Fenomena downgrade lifestyle sebenarnya bisa diselesaikan oleh Islam. Sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, Islam memiliki paradigma yang khas mengatur gaya hidup. Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan harus didasarkan pada skala prioritas, bukan mengikuti keinginan atau mengejar gengsi. Seorang muslim dituntut memiliki pola pikir dan pola sikap yang terikat pada syariat Islam, sehingga mampu membedakan kebutuhan dan keinginan serta membelanjakan hartanya secara bijak.

Sikap tersebut lahir dari pengamalan dalil-dalil yang berkaitan dengan konsumsi, seperti dalam Surah Al-A’raf ayat 31 , “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas makna yang dimaksud ialah makanlah dan berpakaianlah dengan syarat tidak berlebih-lebihan dan dilakukan dengan sombong.

Pun Rasulullah Saw. bersabda, “Makanlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan.” (HR An-Nasai dan Ibnu Majah). Beliau adalah seorang yang kaya, tapi memilih hidup sederhana tatkala menjadi penguasa. Sikap ini menjadi contoh bagi para sahabat lainnya yang diamanahi memegang jabatan tertentu.

Berkaitan dengan ketaatan dalam konsumsi ini tidak dibebankan kepada individu dan masyarakat, negara sebagai institusi yang mengurus rakyat menciptakan suasana yang kondusif. Negara menjamin kebutuhan pokok secara tidak langsung melalui jaminan kesempatan kerja, khususnya bagi laki-laki, agar mampu menafkahi keluarga secara makruf. Kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dijamin secara langsung oleh negara, sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan tersebut dengan gratis dan berkualitas dan mekanisme ini meng-unlock kehidupan seseorang dalam kemiskinan.

Pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan sesuai hukum syarak, haram diprivatisasi seperti dalam sistem kapitalisme. Hasilnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat, termasuk membiayai kebutuhan dasar publik, sehingga rakyat tidak dibebani pajak untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Praktik ekonomi Islam ini bukan sekedar teori, namun pernah dipraktikan, di antaranya di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yang didokumentasikan dalam sebuah buku berjudul Fikih Ekonomi Umar bin Khotob, Karya Jaribah bin Ahmad Al-Harisi. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap aktivitas perekonomian selama mendatangkan manfaat. Hanya saja definisi manfaatnya berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Di mana manfaat yang dihasilkan tidak melanggar syariah, tidak mengandung unsur mudharat kepada yang lain, dan cakupan manfaat meliputi manfaat di dunia dan akhirat.

Penutup

Fenomena downgrade lifestyle adalah adaptasi manusia dalam sistem kapitalisme. Bisa teratasi jika individu dan masyarakat memiliki pola konsumsi yang diperintahkan Islam. Kondisi ini bisa terwujud ketika negara menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyatnya dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah. Untuk itu, kewajiban bagi umat Islam untuk membebaskan manusia dari belenggu taklid terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan membebaskan dari cengkeramannya agar manusia tidak sekadar diombang-ambing oleh solusi parsial ala kapitalis.

Views: 1