Oleh: Dela Damayanti
Wacana-edukasi.com, OPINI–Ketahanan energi negeri ini kembali diuji oleh kerasnya dinamika geopolitik dunia. Isu sensitif mengenai bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat dan langsung memicu kepanikan massal di tengah masyarakat.
Diwartakan oleh setkab.go.id (24/03/2026), pemerintah berulang kali memastikan bahwa harga BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar tidak akan naik demi menjaga daya beli rakyat. Akan tetapi, kenyataan di lapangan justru berbeda. Kebijakan menaikkan harga BBM non subsidi serta ketakutan akan kelangkaan, akhirnya memicu gelombang kepanikan di berbagai daerah.
Warga kota seperti di Surabaya, Sidoarjo, hingga Makassar, mereka rela mengantre berjam-jam, bahkan sampai meluber ke jalan raya dan tak tidur semalaman. Semua itu demi mengamankan pasokan bahan bakar kendaraan mereka. Di Sulawesi Selatan, situasi semakin mencekam ketika Pertalite mulai langka, dan terpaksa dijual secara eceran dengan harga selangit mencapai Rp20.000 per liter (kompas.id, 27/03/2026).
Dilema APBN dan Ilusi Ketahanan Energi
Kepanikan yang dialami masyarakat itu bukan tanpa alasan. Hal itu karena akar masalahnya ditengarai berada di tingkat hulu global. Bahwasanya, minyak dunia melonjak tajam imbas dari tertahannya sejumlah kapal tanker termasuk milik Pertamina. Inilah salah satu akibat dari konflik, dan gangguan keamanan di Selat Hormuz. Sengkarut ini sungguh telah menyingkap tabir, betapa rapuhnya tatanan ekonomi yang mengadopsi sistem kapitalisme sekuler.
Pemerintah kini berada di dalam pusaran dilema yang buah simalakamanya sangat besar. Di antaranya, jika harga BBM bersubsidi ikut dinaikkan, maka inflasi akan melonjak tajam, memicu kenaikan harga barang pokok, dan berpotensi melahirkan gejolak sosial yang masif. Di sisi lain, menahan harga di tengah lonjakan harga minyak mentah global, itu akan membuat APBN jebol.
Anggaran negara akhirnya dipaksa menambal subsidi yang kian membengkak, padahal kemampuan bertahannya diperkirakan sangat terbatas, maksimal hanya dalam hitungan minggu saja. Sebagai solusi jangka pendek, akhirnya mengambil opsi pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat, dan langkah penghematan darurat seperti penerapan kembali Work From Home (WFH), hingga pengurangan hari operasional Makan Bergizi Gratis (MBG), itu semua mulai digulirkan. Ironisnya, semua langkah ini hanya kebijakan kosmetik yang bersifat sementara.
Gonjang-ganjing ini menegaskan status Indonesia sebagai net importir minyak yang nasib ekonomi dan dapurnya sepenuhnya bergantung pada pasokan luar negeri. Dampaknya, ketika sentimen global bergejolak di wilayah Selat Hormuz, politik dan ekonomi dalam negeri pun langsung ikut terguncang hebat. Inilah bukti nyata betapa rapuhnya kedaulatan sebuah negara jika kebutuhan komoditas strategisnya digantungkan pada rantai pasok kapitalisme global.
Sistem Islam Mewujudkan Kemandirian Energi
Dalam pandangan Islam, bahan bakar dan energi merupakan kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah). Oleh karenanya, hal itu wajib dikelola secara mandiri oleh negara dan hasilnya seluruh ya untuk kemaslahatan rakyat. Jadi, kepemilikan umum sebagaimana ADA, bukan diserahkan pada mekanisme pasar global yang pasti serakah. Kedaulatan energi yang hakiki dan anti-guncang hanya akan terwujud ketika negeri-negeri Muslim meleburkan diri ke dalam institusi Khilafah Islamiah.
Melalui penyatuan tatanan politik ini, sekat-sekat nasionalisme yang memisahkan wilayah Muslim akan runtuh. Minyak bumi yang melimpah ruah di tanah Arab, termasuk ladang-ladang energi di Iran dan sekitarnya, akan disatukan ke dalam baitulmal untuk didistribusikan secara adil dan merata ke seluruh wilayah Khilafah, termasuk wilayah Asia Tenggara.
Dengan integrasi sumber daya ini, negara yang menerapkan sistem khilafah akan menjelma menjadi negara adidaya yang mandiri secara ekonomi dan politik. Sistem khilafah tidak akan bisa didikte, ditekan, atau diguncang oleh sentimen geopolitik luar, karena kebutuhan energinya terpenuhi secara internal. Kendati memiliki kemandirian energi yang luar biasa, Khilafah tetap mengelola dan mengonsumsi BBM secara bertanggung jawab berdasarkan tuntunan syariat.
Langkah penghematan atau efisiensi energi yang diambil negara didasarkan pada skala prioritas. Penghematan dilakukan pada pos-pos sekunder yang tidak mengorbankan pelayanan publik (riayah) ataupun merugikan kewajiban negara seperti urusan pertahanan dan jihad. Lebih jauh lagi, sebagai negara yang bervisi masa depan, Khilafah tidak hanya bergantung pada minyak bumi. Negara akan mendanai riset dan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif jangka panjang berskala besar, seperti energi nuklir dan teknologi ramah lingkungan lainnya. Hal ini dilakukan demi menjamin pasokan energi yang berkelanjutan demi menegakkan posisi Khilafah sebagai mercusuar peradaban dunia. Rasulullah saw. bersabda,
المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ، وَالكَلَإِ، وَالنَّارِ
Artinya: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api (energi).” (HR Abu Dawud).
Walhasil, kepanikan antrean BBM yang terjadi hari ini di berbagai pelosok daerah adalah alarm keras bahwa ketergantungan pada sistem kapitalisme global hanya akan membawa kesengsaraan. Ketika negeri ini masih berkiblat pada Barat, dan menerapkan ideologi kapitalisme demokrasi, maka akan selamanya menjadi bangsa yang rapuh, tak akan berdaulat. Kesejahteraan dan ketenangan hidup hanya akan diraih ketika energi dikelola dengan hukum Allah Swt. di bawah naungan Khilafah ala Minhajin Nubuwwah.
Views: 1
Comment here