Oleh: Umul Istiqomah
Wacana-edukasi.com, OPINI–Satu bulan sudah setelah Presiden Prabowo menandatangani sebuah proyek besar bentukan Donald Trump yakni Board of Peace (Dewan Perdamaian) pada 22 Januari 2026 lalu yang di sinyalir sebagai solusi perdamaian di Gaza. Nyatanya, tidak memberikan perubahan sedikit pun dengan kondisi di Gaza, dentuman demi dentuman terus dijatuhkan dan semakin menambah kepedihan yang dirasakan karena aroma pengkhianatan dari saudara-saudara Muslim semakin jelas tercium. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BoP, tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang tidak mendukung langkah tersebut dan bahkan marah karena Presiden begitu mudah tergiur untuk ikut serta dalam proyek tersebut dengan alasan demi perdamaian di Palestina. Trump juga mengatakan BoP sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah, sehingga banyak negeri-negeri Muslim yang tergiur untuk bergabung.
Kekecewaan masyarakat bertambah, ketika mengetahui bahwa dengan bergabung sebagai anggota BoP, Indonesia harus membayar iuran secara sukarela dengan besaran yang fantastis yakni mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada pembicaraan mengenai pembayaran iuran sukarela itu. Namun menurutnya jika diminta, kemungkinan iuran itu akan dibayarkan melalui APBN (cnbcindonesia.com, 29/01/2026).
Selain itu, serangan terus berlanjut setelah adanya BoP, 31 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam berbagai wilayah di Jalur Gaza pada Sabtu dini hari, 31 Januari 2026. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, serangan Israel yang menewaskan puluhan warga sipil Gaza itu menjadi alarm bagi lembaga baru Board of Peace (BoP) dalam upaya menghadirkan perdamaian di wilayah Palestina (Parlementaria, 02/02/2026).
Apabila dilihat sekilas, BoP nampaknya adalah sebuah organisasi yang memiliki niat baik yakni mewujudkan perdamaian di Palestina. Namun nyatanya, hal yang paling dibutuhkan Palestina saat ini bukan sekadar perdamaian melainkan ‘Kemerdekaan’. Artinya, BoP sama sekali tidak mewakili harapan dari rakyat Palestina karena dari namanya saja adalah Dewan Perdamaian, dan negara Palestina yang menjadi alasan dibentuknya organisasi tersebut justru tidak dilibatkan sama sekali. Begitu banyak kejanggalan dalam pembentukan BoP ini, karena setelah ditelisik lebih dalam, pembentukan BoP hanyalah untuk melancarkan kepentingan geopolitik dan ekonomi AS semata, bukan untuk kepentingan perdamaian apalagi kemerdekaan Palestina. Karena di dalam 20 poin rencana BoP, Trump ingin menguasai Gaza dan membangun Gaza dengan gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, menara, dan apartemen. Tentu tujuan bisnis menjadi dorongan paling kuat, jika di lihat dari semua rencana-rencana besarnya. Maka, tidak heran setiap negara yang bergabung dengan BoP harus ikut menyumbang dana fantastis demi terealisasinya proyek besar Trump tersebut.
BoP layaknya racun berbalut madu, dikemas dengan penuh janji-janji manis, namun eksekusinya seolah ingin menghancurkan Palestina secara perlahan, karena hingga saat ini rakyat Palestina masih terus merasakan penderitaan yang tak kunjung usai, gencatan senjata selalu dilanggar oleh Zionis. Dan keberadaan negeri-negeri Muslim seperti Indonesia hanya sebagai pelengkap legitimasi saja. Mereka bahkan sampai saat ini tidak bisa secara lantang mengeluarkan suaranya untuk menghentikan genosida di Gaza, meskipun sudah duduk berdampingan, berada dalam satu lingkaran dengan gembong penjajah nomor satu yakni AS. Terbukti bahwa keikutsertaan negeri-negeri Muslim dalam BoP adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap muslim Gaza.
Palestina adalah sebuah negeri yang diberkahi, tempat lahirnya para nabi dan rasul, keyakinan rakyat Palestina begitu kuat untuk mempertahankan tanah yang menjadi kiblat pertama orang Muslim tersebut. Mereka tidak butuh BoP, begitu pun rencana-rencana AS lainnya, yang berfokus pada bisnis dan keuntungan materi belaka, yang mereka butuhkan hanyalah pembebasan dari pendudukan Zionis. Karena selama Zionis masih terus menduduki dan menyerang Gaza secara brutal, maka tidak akan terwujud perdamaian di sana, apalagi kemerdekaan.
Perdamaian hakiki hanya akan di dapatkan jika Zionis hengkang dari tanah Palestina. Dan satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan jihad. Umat muslim seluruh dunia harus bersatu untuk melawan Zionis, karena yang di lawan bukan hanya bangsa Yahudi saja namun kekuatan besar di belakang mereka yakni AS, yang tentunya membutuhkan pasukan yang sama-sama kuat untuk melawannya. Dan jihad hakiki hanya bisa dilakukan di bawah satu komando pemimpin Muslim yakni seorang Khalifah dalam sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah yang akan menjadi junnah dan melindungi seluruh kaum Muslim di dunia.
Sudah seharusnya negeri-negeri Muslim tidak ikut serta dalam keanggotaan BoP, karena keberadaan mereka di sana sama saja dengan bersekutu dengan negara kafir harbi fi’lan yang tengah memerangi muslim Palestina yakni Israel dan AS. Negeri-negeri Muslim justru harus bersegera menegakkan Khilafah, karena di tengah konflik dunia yang semakin memanas ini tidak ada lagi solusi selain kembali kepada sistem Islam, karena Islam adalah segenap aturan yang di turunkan Allah sebagai Rahmat bagi seluruh alam. Maka, keberadaan Khilafah sebagai institusi yang menerapkan aturan Islam di dalamnya menjadi agenda utama yang harus segera direalisasikan.
Views: 22
Comment here