Oleh: Ilma Mahali
Wacana-edukasi.com, OPINI–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengurangi angka malnutrisi juga stunting. Namun pada faktanya, program ini justru menuai kritik keras setelah munculnya kasus keracunan massal di berbagai daerah. Alih-alih menyehatkan, makanan yang seharusnya menambah energi malah berubah menjadi ancaman kesehatan.
Mengutip Sindonews.com, maraknya kasus keracunan yang dialami para siswa akibat Makan Bergizi Gratis menyedot perhatian banyak pihak. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga September 2025 telah terjadi 6.452 kasus keracunan anak setelah menerima MBG.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) prihatin terhadap insiden keracunan pada anak-anak yang memakan MBG. HNW pun meminta pemerintah agar segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
Ia menyebut, kasus keracunan makanan ini bertentangan dengan tujuan MBG, yakni untuk menyehatkan anak dengan meningkatkan kualitas gizi. HNW mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan masih banyaknya dapur MBG yang belum punya sertifikat higienis. Ia membeberkan total dapur MBG ada 8.583 berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 22 September 2025.
Dari data tersebut, hanya 34 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari banyaknya jumlah dapur MBG, masih banyak pula dapur yang otomatis belum teruji kelayakkannya untuk mengelola MBG, sedangkan salah satu kelayakkannya adalah harus higienis dan menjamin tidak ada sumber penyakit yang membuat para siswa keracunan.
(Sindonews.com, Jumat, 26 September 2025)
Namun faktanya, MBG ini telah menelan korban keracunan lebih dari 5.000 siswa, bahkan ada sebagian yang dirawat. Pada akhirnya, kasus ini berpengaruh terhadap psikologis para orang tua murid yang mulai khawatir kepada anak-anaknya untuk memakan makanan bergizi gratis tersebut.
MBG sebagai program strategis nasional langsung menyentuh kebutuhan dasar, menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tetapi dalam realisasi di lapangan, program ini jelas terseok-seok, kebijakan ini terlihat belum siap dan belum matang, lebih kepada sekedar merealisasikan janji kampanye saja.
Dana yang keluar untuk program Makan Bergizi Gratis menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebanyak Rp 71 Triliun. Bahkan, tahun 2026 MBG direncanakan akan menghabiskan dana APBN sebesar Rp 1.2 Triliun per hari, kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana
(Kompas.com, Selasa, 9 September 2025).
Dana yang dikeluarkan untuk program Makan Bergizi Gratis yang sebesar itu, apabila pengawasan dan pengelolaannya tidak tersistem dengan baik dan ketat, akan rentan terjadinya penyimpangan dan penggelapan dana. Terbukti, ada 36 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang fiktif di Kabupaten Bandung (Pikiranrakyat.com, Jumat, 12 September 2025).
Itu baru di satu Kabupaten, belum di daerah lain. Tak ayal program ini jadi bancakan kepentingan para kapitalis (para pemilik modal) yang ingin menikmati cipratan dari dana program tersebut. Ini niscaya terjadi, bahkan dapurnya fiktif sekalipun yang terpenting adalah menghasilkan keuntungan. Karena prinsip dalam sistem Kapitalisme adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Akhirnya berdampak pada munculnya kasus-kasus keracunan, karena sulit untuk memenuhi standar layak dan bergizi akibat kurangnya dana disebabkan banyak pihak yang mengambil keuntungan melalui korupsi dari program tersebut. Belum lagi alokasi anggaran per porsi sebesar Rp 15.000 dikurangi Rp 2.000 untuk keuntungan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai biaya sewa dapur dan Rp 3.000 untuk biaya operasional (Blitarkota.go.id, Jumat, 29 Agustus 2025).
Tersisa Rp 10.000 untuk penyediaan 1 porsi makan, sedangkan menu yang tersaji, jika standarnya harus lengkap, maka membutuhkan beberapa menu seperti nasi, sayur, protein, buah-buahan dan susu. Sedangkan fakta hari ini, hampir semua bahan pokok memiliki harga yang mahal, akan seperti apa kualitasnya jika harus memenuhi standar lengkap 4 sehat 5 sempurna jika anggaran per porsi hanya sebesar Rp 10.000?
Alih-alih mengusulkan pengawasan ketat atau penyediaan pelatihan ahli gizi, yang ada semakin menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berujung pada dikuranginya subsidi dan dinaikkannya pajak.
Padahal, berbagai masalah di seputar program nasional MBG berakar dari keberadaan program itu sendiri yang tidak tepat dalam mengatasi kemiskinan, gizi buruk dan stunting yang selama ini dijadikan dasar adanya program tersebut.
Beginilah cara kerja sistem Kapitalisme dalam memberikan solusi permasalahan yang tidak menyentuh akar masalah dan bersifat parsial atau tidak menyeluruh, juga malah memunculkan masalah lain di atas masalah-masalah yang ada.
Berbeda dengan sistem Islam, Islam memberikan solusi dan pandangan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok, baik makanan, pakaian dan tempat tinggal adalah tanggung jawab kepala keluarga sesuai dengan kemampuannya. Namun, negara tidak boleh abai dalam menyokong kemampuan kepala keluarga dengan memberi peluang dan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan atau jalan mencari nafkah.
Dalam kasus tertentu, seperti kepala keluarga yang terhalang mencari nafkah, entah itu karena sakit dan lain sebagainya, negara akan bertindak memberi bantuan secara langsung hanya sampai sang kepala keluarga mampu mandiri kembali.
Oleh karena itu, program MBG sebaiknya dihapuskan, lebih baik negara fokus pada upaya memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak dan luas, perbaikan layanan di segala bidang baik pendidikan, kesehatan, sarana transportasi dan lain-lain, sehingga anggaran negara bisa digunakan pada hal-hal yang jelas dan tepat pada sasarannya.
Jika setiap kepala keluarga mudah dalam mencari nafkah dan mendapatkan gaji yang sesuai, maka tidak akan terjadi stunting karena akan mampu memenuhi gizi setiap anak-anaknya dan mendapatkan bahan-bahan pokok yang layak sesuai gizi yang dibutuhkan.
Semua itu dalam mind frame bahwa negara menyediakan semua fasilitas (lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, sarana transportasi dan lain-lain) sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajibannya kepada rakyat, bukan sebagai penyedia layanan berbasis bisnis seperti halnya sistem pemerintahan Kapitalisme, di mana ada uang di situ ada kualitas.
Semua itu hanya terwujud jika negara tersebut adalah Khilafah Islamiyyah yang semua sistem pemerintahannya berdasarkan Al Quran dan As Sunnah yang bersumber langsung dari Allah SWT. Negara dengan sistem Islam akan mengelola Sumber Daya Alam secara mandiri, sehingga rakyat akan mendapatkan hasil-hasil alam dengan harga yang semurah-murahnya bahkan gratis. Mulai dari sandang, pangan, papan hingga hal kecil seperti gas tidak akan mahal dan langka.
Negara akan bertanggung jawab penuh dan memenuhi semua hak-hak rakyat yang dipimpin di bawah kekuasaannya, karena yakin bahwa segala sesuatu akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah kelak. [WE/IK].
Views: 107
Comment here