Oleh: Amalia Roza Brillianty, S.Psi.,M.Si.,Psi. (Psikolog)
wacana-edukasi.com, OPINI–Desakan demiliterisasi penuh dan segera sebagai syarat utama untuk memulai fase rekonstruksi dan investasi di Gaza kembali ditekankan Board of Peace (BoP) dalam KTT BoP di Washington 19 Februari 2026 (https://www.antaranews.com/21022026). Pelucutan senjata dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan stabilitas, perdamaian dan menghentikan konflik berkepanjangan. Namun, di balik narasi tersebut, muncul pertanyaan besar: benarkah demiliterisasi merupakan solusi damai, atau justru menjadi alat untuk melemahkan perlawanan rakyat Gaza?
Terhadap desakan ini sejak awal Hamas secara tegas menolak tuntutan tersebut. Bagi mereka, perlawanan bersenjata tersebut adalah hak rakyat untuk melawan pendudukan Israel atas wilayah Palestina, simbol eksistensi dan bentuk pertahanan terhadap agresi yang terus berlangsung sampai saat ini (https:international.sindonews.com/09/02/2026).
Hamas menilai bahwa pelucutan senjata justru akan membuka ruang lebih luas bagi zionis untuk melakukan tekanan tanpa adanya kekuatan penyeimbang dari rakyat Gaza.
Lebih jauh lagi, Hamas juga mendesak dunia internasional untuk bertindak atas berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh pihak Zionis. Meski kesepakatan gencatan senjata telah diumumkan, realitasnya menunjukkan bahwa serangan Zionis masih terus terjadi. Bahkan, hingga saat ini, laporan tentang jatuhnya korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak terus terjadi.
Solusi Semu Ala Barat
Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakadilan dalam kesepakatan yang diinisiasi BoP. Satu pihak tetap “didiamkan” melakukan agresi sementara pihak lain diminta untuk melemahkan diri. Bahkan selama Bulan April 2026, Zionis Israel telah melakukan 377 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza (https://www.cnnindonesia.com/01052026). Berdasarkan pengalaman tersebut makin jelas bahwa pelucutan senjata dalam konteks ini dapat dibaca sebagai upaya sistematis untuk menghentikan perlawanan rakyat Gaza.
Dengan lumpuhnya kekuatan militer, kemampuan untuk melawan dan bertahan tentu akan melemah. Akibatnya, posisi tawar rakyat Gaza dalam menghadapi tekanan eksternal menjadi semakin kecil. Ditambah lagi pelucutan senjata menjadi syarat terjadinya rekonstruksi dan masuknya investasi.
Akhirnya bisa kita duga bahwa dorongan demiliterisasi ini jelas dipengaruhi oleh kepentingan Barat dan sistem kapitalisme global yang cenderung berpihak pada sekutunya. Akankah pihak-pihak yang mengusung gagasan tersebut dapat bertindak sebagai mediator netral ataukah sebagai representasi dari kepentingan sistem kapitalisme global? Lebih lanjut, patut dipertanyakan apakah tuntutan pelucutan senjata ini adalah bagian dari strategi untuk mengendalikan dinamika konflik sesuai dengan kepentingan tertentu? Apakah perdamaian yang ditawarkan adalah perdamaian yang adil ataukah secara tidak langsung merupakan bentuk penyerahan sepihak yang skenarionya telah ditetapkan bukan oleh pejuang dan rakyat Gaza?
Tidak hanya itu, di sisi lain patut dicermati bahwa demiliterisasi juga dapat dilihat sebagai bagian dari serangan pemikiran untuk mengubah cara pandang. Narasi yang ingin dibangun khususnya pada umat Islam adalah agar menganggap perlawanan sebagai ancaman. Pikiran umat dikacaukan untuk menggiring opini bahwa pelucutan senjata merupakan jalan menuju kedamaian. Padahal telah jelas bahwa yang dilakukan oleh Zionis terhadap Palestina adalah penjajahan dan genosida. Dalam realitas konflik yang tidak seimbang seperti yang terjadi di Gaza, perlawanan sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan hak dan martabat.
Kesadaran Umat Kunci Solusi Palestina
Di tengah kondisi ini, solusi atas persoalan Gaza ternyata tidak mungkin diwujudkan melalui jalur diplomasi apalagi yang dikawal oleh Barat. Keadilan hakiki dan seimbang hanya bisa dicapai dengan adanya persatuan kekuatan dunia Islam dalam satu kepemimpinan yakni Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Hanya kesatuan kepemimpinan Islamlah satu-satunya jalan yang mampu memberikan perlindungan nyata bagi rakyat Gaza mengingat bahwa Palestina merupakan wilayah yang memiliki kedudukan penting bagi umat Islam, sehingga pembebasannya menjadi tanggung jawab kolektif. Maka untuk mengakhiri penjajahan di Palestina diperlukan solusi yang menekankan pentingnya kekuatan militer sebagai instrumen untuk menekan penjajah, bukan sekadar mengandalkan negosiasi yang sering kali berujung pada kompromi yang merugikan Palestina dan kaum muslim.
Selain itu, kepemimpinan yang kuat dan berpihak pada kepentingan umat dinilai memiliki peran penting dalam melindungi nyawa dan hak-hak masyarakat. Seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengatur urusan publik, tetapi juga sebagai pelindung dari ancaman eksternal. Dalam konteks Gaza, absennya kekuatan pelindung inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penjajah masih leluasa mencaplok wilayah Gaza sampai saat ini.
Kuncinya adalah terbentuknya kesadaran umat agar mampu memahami akar persoalan melalui dakwah dan penyadaran ideologis di tengah masyarakat. Tanpa pemahaman yang mendalam, narasi yang dibangun oleh Barat sebagai pihak-pihak berkepentingan atas Gaza dapat dengan mudah mempengaruhi opini publik dan mengaburkan apa yang terjadi sesungguhnya.
Dengan demikian, bila kita jeli, isu demiliterisasi Gaza bukan sekadar persoalan teknis keamanan, melainkan bagian dari dinamika politik global yang kompleks. Di satu sisi, ia dikemas sebagai upaya perdamaian, namun di sisi lain berpotensi menjadi alat untuk melemahkan perlawanan. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dan pemahaman yang komprehensif agar solusi yang diambil benar-benar mampu mengakhiri penderitaan rakyat Gaza dan menghadirkan keadilan hakiki di masa depan. Dengan adanya Khilafah, Palestina sebagai wilayah Islam yang terjajah wajib dibebaskan melalui kekuatan militer, bukan negosiasi. Khilafah akan menggerakkan kekuatan militer dari seluruh negeri-negeri Muslim, untuk mengusir penjajah Zionis dari bumi Palestina.
Views: 1
Comment here