Oleh : Khaziyah Naflah (Freelance Writer)
wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali mendapat sorotan. Pasalnya, kembali terjadi pembengkakan biaya pembangunan yang membuat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) berencana meminjam ke China Development Bank (CBD) sekitar Rp8,3 triliun untuk ikut menutupi pembengkakan biaya pembangunan tersebut.
Terkait rencana pengajuan utang tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan pendapat. Pemerintah, katanya, mendukung langkah yang akan diambil PT KCIC untuk dapat meneruskan proyek tersebut karena semua pihak harus mendukung transportasi massal (VoaIndonesia.com, 17/02/2023).
Pemerintah Indonesia dan Cina menyepakati biaya pembengkakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan bahwa mereka baru dari Beijing, Cina di mana mereka telah sepakat cost overrun yang disepakati oleh Indonesia dan Cina sehingga dana bisa cair segera ke PT KCIC (katadata.co.id, 17/02/2023).
Salah Prioritas
Pembengkakan biaya pengadaan KCJB kembali menunjukkan bahwa perencanaan pemerintah dalam membangun kerja sama dengan investor asing sungguh tidak cermat, bahkan hal ini mengisyaratkan jika penguasa lebih pro terhadap para oligarki. Sebab, hal tersebut terlihat dimana pemerintah sangat ngotot untuk melanjutkan pembangunan KCJB hingga melakukan penambahan utang yang sejatinya utang jangka panjang akan sangat berbahaya untuk perekonomian negara dan menambah beban rakyat kedepannya.
Disisi lain, pembangunan KCJB pun bukanlah sebuah prioritas utama untuk kesejahteraan rakyat, sebab masih banyak hal-hal yang lebih urgen untuk dipikirkan, mulai dari cara mengentaskan kemiskinan, pengangguran, stunting, rumah layak huni, pengadaan pra sarana sekolah dan lainnya. Bahkan, dapat dipastikan jika KCJB nantinya akan memindahkan hak kepemilikan, dimana komersialisasi sangat kental didalamnya. Dengan kata lain, nantinya rakyat harus membayar fasilitas tersebut dengan harga mahal. Sebagaimana, fasilitas-fasilitas sebelumnya. Inilah akibat dari investasi Asing. Rakyat tidak akan bisa menikmati fasilitas secara gratis, bahkan negeri ini akan terjerumus ke dalam jerat utang dan kendali asing.
Inilah buruknya sistem kapitalisme yang berasas pada materi. Sistem ini yang membuat penguasa akan lebih condong kepada para oligarki, sebab mereka menjadikan kepemimpinan bukanlah sebuah amanah untuk mengurusi urusan rakyat, melainkan untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk diri mereka sendiri atau kelompok mereka. Alhasil, dengan dalih investasi negara tergadai, rakyat akan senantiasa menjadi korban lagi.
Islam, Pengurus Rakyat Terbaik
Kesejahteraan rakyat seyogianya hanya bisa diraih di dalam sistem Islam. Sebab, penguasa memahami bahwa mereka adalah ra’ain (pelayan) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya dan kepemimpinan mereka akan dimintai pertanggungjawaban okeh Allah kelak di akhirat, sabda Rasulullah “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Sehingga, pemimpin (khalifah) akan lebih mengutamakan kebutuhan rakyat, seperti pengentasan kemiskinan, stunting, pembangunan rumah layak huni dll. ketimbang pembangunan fasilitas-fasilitas yang tidak terlalu urgen, apalagi jika pembangunan fasilitas tersebut membuat negara harus berutang dengan basis ribawi jelas seorang khalifah akan sangat melarangnya.
Seyogianya, jika negara ingin melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat, maka negara Islam dengan sistem ekonominya akan mampu menyokong proyek-proyek negara, tanpa harus berhutang. Sebab, negara Islam memiliki pos pemasukan tetap yang tersimpan di dalam baitul mal. Pos pemasukan tersebut berasal dari harta Fai, kharaj, seperlima rikaz, ghanimah dan lainnya. Kekuatan baitul mal dalam membiayai seluruh kebutuhan negara dan rakyat telah terbukti selama kurang lebih 14 abad silam mampu mensejahterakan rakyat.
Selain itu, pembangunan fasilitas akan dilakukan langsung oleh khalifah, tidak dibenarkan untuk dikelola oleh asing, sebab hal tersebut akan membuat fasilitas di komersialkan, sehingga rakyat tidak mendapatkan pelayanan dengan gratis sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Islam akan memastikan bahwa rakyat akan mendapatkan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya dan secara cuma-cuma. Dengan demikian, maka kesejahteraan akan dapat dicapai oleh rakyat. Wallahu A’alam Bissawab.
Visits: 12
Comment here