Wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA–Pada Rabu (30/7/2025) lalu di halaman UPTD BLK Manggahang telah digelar job fair atau bursa kerja yang dihadiri ratusan pencari kerja. Job fair ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung sebagai wujud nyata program penurunan angka pengangguran yang dicanangkan Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Job fair yang diselenggarakan secara hybrid ini menyediakan 300 lowongan posisi kerja dari sembilan perusahaan dan satu lembaga pelatihan (detikjabar.com 30 Juli 2025).
Seperti ramai diketahui kala masa kampanye pilpres 2024 lalu, Gibran Rakabuming Raka pernah menjanjikan ketersediaan 19 juta lapangan kerja. Namun hingga 2025 kini belum ada realisasi konkret dari janji Wakil Presiden saat ini tersebut. Justru yang marak terjadi malah pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini mengakibatkan lonjakan angka pengangguran di sepanjang awal tahun ini.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengemukakan bahwa ketersediaan 19 juta lapangan kerja sulit direalisasi. Menurut perhitungannya pada masa jabatan periode ini hanya akan ada sekitar 3 juta lapangan kerja saja. Nailul menambahkan hal tersebut terjadi karena deindustrialisasi dini sebagai efek dari investasi yang tidak mampu meningkatkan kinerja manufaktur nusantara (detik.com 6 Juni 2025).
Menurut pakar ekonomi lain, Esther Sri Astuti Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), janji 19 juta lapangan kerja sulit dilakukan jika pemerintah tidak mengalokasikan anggaran besar di sektor pendidikan dan investasi. Saat ini yang terjadi justru adanya pengurangan anggaran untuk segmen pendidikan, padahal pencari kerja berpendidikan dan berkualitas lebih dibutuhkan di dunia kerja. Justru anggaran Pendidikan malah difokuskan pada hal-hal sekunder seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adanya jumlah yang timpang antara pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia membuktikan negara belum mampu memfasilitasi masyarakat secara maksimal. Yang terjadi justru pembukaan investasi besar-besaran untuk asing. Sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah justru dikelola oleh tenaga asing. Lalu bagaimana Islam mengatasi persoalan ini?
Jika dalam sistem kapitalisme lapangan kerja banyak dibuka melalui investasi, terutama investasi asing, lain halnya dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam ada beberapa hal utama dalam penyediaan lapangan kerja, salah satunya adalah memastikan sumber daya alam dikelola secara umum bukan diberikan kepada pemilik modal saja. Selain itu ketersediaan dana zakat dan infaq akan dimaksimalkan untuk kepentingan kaum dhuafa, salah satunya adalah lapangan pekerjaan. Juga pemanfaatan tanah-tanah terlantar bagi petani miskin agar dapat mandiri secara finansial, tidak tergantung hanya pada bantuan-bantuan sosial. Kebijakan pemerataan ekonomi dalam Islam tidak hanya akan memunculkan kesempatan lapangan kerja yang besar, tapi juga bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan pembangunan infrastruktur.
Dalam sejarah peradaban Islam tidak pernah ada masalah tingginya angka pengangguran yang mencapai ratusan juta orang. Penerapan sistem ekonomi syariah anti riba juga memiliki nilai penting dalam meraih ekonomi stabil yang diberkahi Allah SWT. Ini membuktikan rakyat memerlukan satu sistem yang mampu menyelamatkan ekonomi negeri dan memberi harapan bagi para pencari kerja, yaitu sistem Islam.
Bunda Annisa
Bandung, Jawa Barat
Views: 1
Comment here