Opini

Solusi Korupsi di Kabupaten Asahan

Bagikan di media sosialmu

Oleh: Pranita (Aktivis Muslimah)

Wacana-edukasi.com, OPINI–Sungguh sebuah kebanggaan ketika suatu wilayah berhasil meraih penilaian dengan kategori istimewa. Ia pun layak dijadikan contoh bagi wilayah lain dalam memberantas korupsi. Namun, apakah penilaian yang begitu sempurna di atas kertas itu benar-benar berhasil mengentaskan korupsi sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan?

Nilai Istimewa di atas Kertas

Kabupaten Asahan meraih nilai 97,30 kategori istimewa dalam penilaian Berani Berantas Korupsi (Ber-AKSI) pada 2026. KPK menetapkan Asahan sebagai kabupaten percontohan antikorupsi. Diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, di Aula Melati Kantor Bupati Asahan (Analisadaily.com, 5/11/2026).

Penilaian dilaksanakan selama dua hari, 4-5 November 2026, oleh KPK RI bersama tim lintas kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, BPKP, Ombudsman RI, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penilaian tersebut mencakup lima komponen utama dengan 15 indikator.

Penilaiannya mencakup penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, budaya antikorupsi, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian yaitu keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Asahan yang memiliki 23 tenant untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan.

Acara pengumuman tersebut dihadiri oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Kepala Satgas I Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI Andhika Widiarto beserta tim penilai, unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, perwakilan etnis, insan pers, dan tamu undangan.

Meskipun meraih kategori Istimewa, KPK tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi untuk ditindaklanjuti. Salah satunya terkait kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dengan masih terdapat 11 pejabat yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.

KPK juga mengingatkan agar komitmen antikorupsi tidak sekadar diwujudkan melalui pemenuhan dokumen dan kegiatan seremonial, tetapi harus diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Bupati Asahan pun mengatakan capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri.

Data di atas kertas, apakah sebaik di lapangan?

Di atas kertas: MPP 23 tenant, 5 komponen 15 indikator terpenuhi, transparansi anggaran. Tapi fakta yang sama juga menyebut masih ada 11 pejabat belum lapor LHKPN,bahkan KPK sendiri ingatkan jangan cuma pemenuhan dokumen dan seremonial. Artinya penilaian Ber-AKSI ini belum sepenuhnya bersih di lapangan.

Inilah paradoks sistem sekuler, korupsi diukur dengan nilai administrasi, bukan dengan akar sistemnya. Selama jabatan adalah ladang jasa dan proyek dikelola dengan sistem kapitalistik, celah korupsi tetap subur. Padahal, dalam sistem sekuler kapitalis hari ini, jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai investasi.

Untuk meraih jabatan, seseorang harus mengeluarkan biaya politik yang sangat mahal, mulai dari biaya pencalonan, biaya kampanye, hingga biaya untuk membeli dukungan. Ketika modal sudah dikeluarkan begitu besar, maka wajar jika jabatan kemudian dijadikan ajang untuk mengembalikan modal, bahkan mencari keuntungan.

Di sinilah proyek-proyek pemerintah menjadi ladang yang paling subur. Sistem tender yang katanya terbuka dan transparan, pada praktiknya justru membuka ruang kongkalikong antara penguasa, pengusaha, dan oknum aparat. Selama sistem ini dipertahankan, korupsi akan terus lahir dalam bentuk baru, meski nilainya tinggi.

Belum lagi soal pengawasan, dalam sistem sekuler pengawasan hanya bersifat administratif dan seremonial. Asal dokumen lengkap, laporan rapi, dan indikator terpenuhi. Padahal, dokumen bisa dibuat, laporan bisa direkayasa, dan indikator bisa dipenuhi tanpa mengubah mental para pejabatnya, selama akarnya tidak dicabut.

Korupsi hanya akan bersembunyi di balik tumpukan kertas dan piagam penghargaan. Maka, wajar jika masyarakat bertanya-tanya, apakah Asahan benar-benar sudah bersih dari korupsi, atau baru bersih di atas kertas? Pertanyaan ini bukan untuk merendahkan prestasi Asahan, tapi memberantas korupsi tidak cukup dengan nilai dan piagam saja.

Solusi Islam: Korupsi Dicabut Hingga ke Akarnya

Islam tidak memandang korupsi sekadar sebagai pelanggaran administrasi, melainkan sebagai dosa besar dan pengkhianatan terhadap amanah. Allah SWT berfirman:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188.)

Islam menuntaskan korupsi dengan tiga pilar yang saling menguatkan. Pertama, ketakwaan individu, jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, bukan ladang jasa. Seorang pejabat dididik dengan akidah Islam sehingga ia merasa selalu diawasi oleh Allah, bukan hanya oleh KPK atau BPK.

Setiap orang yang menjabat tahu azab Allah jauh lebih berat daripada hukuman penjara. Ketakwaan inilah benteng pertama yang tidak dimiliki oleh sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Mengambil hak orang lain adalah hal yang tidak dipermasalahkan oleh orang-orang sekuler ini.

Kedua, kontrol masyarakat dan negara yang Kuat. Islam mewajibkan aktivitas amar makruf nahi mungkar. Masyarakat berhak mengoreksi penguasa, negara pun wajib menerapkan sistem kontrol yang ketat, seperti hisbah, pengawasan harta pejabat, dan pembuktian terbalik terhadap kekayaan yang tidak wajar.

Dalam sejarah Khilafah Islam, Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah meminta para gubernurnya untuk melaporkan hartanya sebelum dan sesudah menjabat. Jika hartanya bertambah secara tidak wajar, maka kelebihan itu langsung disita untuk Baitul Mal. Tidak ada toleransi bagi pejabat yang memperkaya diri.

Ketiga, sanksi yang tegas dan membuat jera. Islam memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, suap, dan penggelapan harta rakyat. Sanksi ini bukan sekadar penjara ringan yang bisa dinegosiasi, melainkan hukuman yang benar-benar membuat jera, seperti ta’zir yang berat, penyitaan seluruh harta hasil korupsi, pemecatan.

Bahkan diberikan sanksi berupa pengumuman ke publik agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Dengan sanksi yang tegas, orang akan berpikir seribu kali sebelum berani korupsi. Lebih dari itu, Islam juga menutup celah korupsi dari akarnya dengan menghilangkan sistem kapitalistik itu sendiri.

Dalam Islam, tidak ada biaya politik yang mahal untuk meraih jabatan, karena pemimpin dipilih berdasarkan ketakwaan dan kapabilitasnya, bukan berdasarkan besarnya modal. Tidak ada pula sistem tender kapitalistik yang membuka ruang suap, karena pengelolaan harta milik umum dilakukan oleh negara secara langsung.

Penghargaan kategori Istimewa dengan nilai 97,30 yang diraih Kabupaten Asahan patut diapresiasi sebagai ikhtiar dalam memberantas korupsi. Namun, kita tidak boleh terlena dengan angka di atas kertas. Selama sistem sekuler kapitalis masih dipertahankan, korupsi akan tetap subur, hanya berganti wajah dan cara.

Umat harus menyadari, solusi tuntas bagi korupsi bukanlah sekadar menambah lembaga pengawas, menambah indikator, atau menambah piagam. Solusi tuntasnya adalah kembali kepada sistem Islam yang menjadikan jabatan sebagai amanah, menanamkan ketakwaan, menghidupkan kontrol umat, dan menerapkan sanksi yang tegas.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 0

Comment here