Oleh Novianti
wacana-edukasi.com, OPINI–Eropa sedang kritis. Gelombang protes terjadi di beberapa negara. Sejumlah aksi berujung ricuh, toko-toko dijarah, bangunan dirusak, para demonstran bentrok dengan polisi. Aksi yang dipicu banyak faktor ini masih berlangsung sejak Oktober hingga November.
Kebijakan Menyakitkan
Para demonstran didominasi anak-anak muda yang tidak puas dengan kebijakan negara. Sebagai kelompok produktif ingin hidup mandiri, tapi sulit mendapat lapangan kerja, tidak bisa menyewa rumah karena perumahan dikuasai korporasi yang mematok harga sewa yang tinggi. Mereka pun tergantung secara finansial kepada orang tuanya dari dana pensiun.
Dana pensiun mendapat alokasi besar karena populasi Eropa menua. Di beberapa negara Eropa, pajak penghasilan menjadi pemasukan utama. Dirilis idntimes.com (31-10-2026), angka pengangguran naik sehingga pemasukan lewat pajak penghasilan tergerus. Data terbaru menunjukkan banyak anggaran negara Eropa telah melampaui batas aman defisit tiga persen dari Produk Domestik Bruto.
Pun invasi Rusia ke Ukraina memaksa negara-negara Eropa menggelontorkan dana raksasa untuk kepentingan militer. Agresi militer Rusia ke Ukraina adalah ancaman bagi keamanan dan stabilitas di benua biru tersebut. Jika Ukraina jatuh, Eropa khawatir Rusia akan memperluas serangan ke wilayah mereka.
Diwartakan liputan6.com (28/10/2026), Dewan Uni Eropa mengucurkan dana untuk Ukraina. Kebijakan ini menyakitkan dan kontradiktif bagi warga Eropa. Miliaran euro digelontorkan demi bersiap menghadapi perang, tetapi memangkas subsidi sosial dan membiarkan daya beli warga hancur digerus inflasi. Keputusan ini menggoyahkan stabilitas Eropa dari dalam.
Rapuhnya Eropa
Negara Eropa menghadapi dilema, antara kebijakan penghematan anggaran dan penjagaan keamanan. Masalah datang dalam waktu bersamaan mulai dari ekonomi, politik, krisis energi, dan keamanan regional. Pemerintahnya melemah dan warganya dipaksa menjadi tulang punggung ketahanan negara.
Warga dihimbau menyiapkan persediaan makanan, air minum, dan perlengkapan darurat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya krisis. Setiap rumah tangga harus mampu bertahan hidup secara mandiri minimal selama 72 jam. Negara-negara Nordik dari jauh-jauh hari meminta warganya meningkatkan standar kemandirian selama satu minggu penuh. Pemerintah Swis mewajibkan warganya menyimpan stok makanan untuk seminggu sekaligus menyiapkan cadangan pangan untuk sekitar 8,7 juta penduduknya selama 4 bulan.
Beban keamanan negara juga sudah digeser ke pundak warga sipil. Rakyat diminta berjaga siap perang karena adanya risiko keamanan. Kondisi Eropa saat ini menunjukkan negara sudah tidak sanggup menyelamatkan warganya karena terjebak dalam dilema anggaran yang sangat berbahaya.
Ilusi Negara Maju
Selama ini, Eropa dipandang sebagai negara pusat demokrasi yang makmur. Sebagian besar negaranya adalah negara maju yang dicirikan oleh pendapatan per kapita tinggi, ekonomi stabil, industrialisasi yang kuat, teknologi canggih, fasilitas sosial berkualitas tinggi. Gejolak sosial di wilayah tersebut membuktikan bahwa semua itu hanyalah ilusi.
Stabilitas ekonomi yang dibanggakan ternyata rapuh. Angka pertumbuhan memoles kegagalan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan warganya. Pendapatan per kapita tinggi tidak otomatis rakyatnya bebas dari kemiskinan. Angka tersebut adalah rata-rata yang tidak mencerminkan distribusi kekayaan.
Kesenjangan antara kaya dan miskin terus melebar dalam beberapa dekade terakhir, meski negara menyediakan jaminan sosial. Berdasarkan World Inequality Report 2026 (WIR 2026) yang dirilis oleh World Inequality Lab, kekayaan kelompok 10% teratas di Eropa mencapai hampir 200 kali lipat dari akumulasi total kekayaan kelompok 50% terbawah.
Kegagalan Kapitalisme
Apa yang terjadi di Eropa menunjukkan kegagalan sistem kapitalisme.Teori trickle-down effect, konsep ekonomi kapitalisme yang menyatakan bahwa kesejahteraan atau kemakmuran di puncak ekonomi akan otomatis “menetes” ke lapisan masyarakat adalah mitos. Kekayaan justru muncrat ke atas, disimpan dalam bentuk aset finansial, properti mewah, atau investasi spekulatif. Pada 1980, ada 10% orang terkaya di dunia mengendalikan 40% dari total kekayaan dunia. Di 2020, 10% orang terkaya mengendalikan hampir 60% dari total kekayaan dunia. Ini bukti kuat bahwa alih-alih menciptakan kemakmuran, justru sistem kapitalisme memperlebar ketimpangan dan mengguncang stabilitas ekonomi.
Ketika kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, kepentingan masyarakat diabaikan. Kebijakan pajak, narasi media, dan peta politik diintervensi demi keuntungan mereka. Ini jelas mendistorsi kebijakan dan menciptakan instabilitas kehidupan sehari-hari.
Tidak hanya itu, kekayaan ekstrem juga mempercepat kerusakan lingkungan. Para super kaya memiliki gaya hidup boros energi dan berinvestasi di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti sumber daya alam. Akibatnya, harga kebutuhan pokok naik, ekonomi makin tak stabil, dan kerusakan lingkungan dimana-mana.
Perspektif Islam
Apa yang terjadi di Eropa adalah buah dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme buatan manusia. Allah sudah menegaskan bahwa ketika tata kelola negara tidak merujuk pada hukum Allah, pasti akan menimbulkan kerusakan.
Sumber persoalan ekonomi kapitalisme adalah fondasi ekonomi yang dibangun di atas sistem ribawi. Secara tegas Allah mengharamkan praktik ribawi secara mutlak baik oleh individu atau negara. “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS Al-Baqarah: 275). Bahkan Allah menyatakan perang terhadap pelaku riba di dalam surah Al-Baqarah ayat 279.
Islam sudah memberikan formulasi agar negara berdaulat secara ekonomi sehingga mampu mensejahterakan rakyatnya dan menciptakan keadilan.
Pertama, meninggalkan seluruh instrumen pembiayaan berbasis riba, termasuk sukuk, obligasi, dan saham. Pembiayaan harus bersumber dari pendapatan yang halal.
Kedua, pengelolaan sumber daya alam sesuai tuntunan syariah dilakukan negara. Emas, batubara, nikel, dan SDA lainnya dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Hasilnya bisa menjadi pemasukan negara sehingga tidak perlu bergantung pada utang, modal asing, dan pajak.
Ketiga, sistem moneter dikembalikan pada mata uang dinar dan dirham agar terlepas dari dominasi mata uang kertas internasional yang saat ini berpatokan pada dollar AS. Dengan berbasis pada emas dan perak, nilai mata uang lebih stabil, inflasi bisa terkendali. Harga-harga kebutuhan tidak bergejolak seperti di dalam sistem kapitalisme.
Keempat, ekonomi dibangun di atas sektor riil sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bergerak dan tidak tergantung pada impor. Sektor strategis seperti pertanian, industri, energi, teknologi, pertambangan, dan militer dibangun secara mandiri sehingga tidak mudah terguncang oleh gangguan eksternal.
Kelima, negara membangun institusi baitul mal yang sehat, tidak bertumpu pada utang dan pajak. Sumber pemasukan bisa dari kharaj, fai’, ghanimah, zakat, hasil pengelolaan kepemilikan umum. Dengan banyaknya sumber pemasukan, rakyat bisa memperoleh layanan publik yang berkualitas.
Khatimah
Situasi Eropa adalah alarm bagi negara lain bahwa keruntuhan sistem kapitalisme tinggal menunggu waktu. Lonceng kematiannya sudah nyaring terdengar. Bagi negara muslim, inilah momen meninggalkan sistem kapitalisme dan beralih ke sistem Islam yang diterapkan secara kaffah, bukan setengah-setengah atau sekadar berlabel syariah. Para penguasa muslim dan umat Islam segera bersatu untuk menggantikan posisi kepemimpinan dunia agar Islam menjadi rahmatan lil’alamin.
Views: 4


Comment here