Oleh: Siti Hajariah
Wacana-edukasi.com, OPINI–Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkotika, terutama melalui jalur strategis yang berpotensi dimanfaatkan untuk distribusi antardaerah. Jalan Trans Kalimantan merupakan jalur strategis yang menghubungkan berbagai wilayah, sehingga memiliki kerawanan terhadap kemungkinan masuk dan melintasnya narkotika. Karena itu, pengawasan dan penindakan terus kami tingkatkan untuk mencegah jalur tersebut dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkoba.
Rensa menjelaskan, enam perkara yang diungkap Satresnarkoba Polres Kubu Raya selama Oktober tersebut menghasilkan penyitaan sabu seberat 524,56 gram dan 25 butir ekstasi dengan berat 9,09 gram. Berdasarkan estimasi kepolisian, barang bukti yang disita berpotensi mencegah penyalahgunaan narkotika dan menyelamatkan 4.267 jiwa (pontianakpost.jawapos.com, 05/11/2026).
Peredaran narkoba kian merajalela. Tidak hanya di kota-kota besar, narkoba telah menyusup hingga ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, bahkan hingga ke kampung-kampung terpencil di sepanjang Jalan Trans Kalimantan. Persoalan narkoba tak sekadar persoalan perilaku individual yang nakal atau kurang iman. Jauh dari itu, narkoba adalah bagian dari sistem hidup tertentu yang memproduksi dan melanggengkannya.
Darurat narkoba disebabkan karena penerapan sistem demokrasi yang rusak dan merusak. Di samping penerapan sistem kapitalis-liberal yang menghalalkan segala jenis barang untuk diperjualbelikan asalkan menguntungkan. Keuntungan material menjadi asasnya. Selama sistem ini diterapkan, meskipun di negeri dengan penduduk Muslim mayoritas, narkoba akan sulit diberantas. Apalagi dalam sistem ini, hukumnya sangat lemah karena tidak bisa membuat jera pelakunya. Bandar besar bisa bebas dengan uang, pengedar kecil ditangkap lalu diganti dengan pengedar baru, dan pengguna terus bertambah.
Memberantas kejahatan narkoba harus dilakukan dengan membongkar landasan hidup masyarakat yang rusak dan menggantikannya dengan yang benar yaitu dengan menanamkan akidah Islam. Negara wajib memupuk keimanan dan membina ketakwaan masyarakat. Kuncinya adalah penerapan sistem Islam secara kaffah atau menyeluruh, bukan hanya parsial dan sekadar seremonial.
Ketika sistem Islam diterapkan, hanya orang yang pengaruh imannya lemah atau terpedaya oleh setan yang akan melakukan dosa atau kriminal, termasuk kejahatan narkoba. Jika pun demikian, maka peluang untuk itu dipersempit atau bahkan ditutup oleh syariah Islam melalui penerapan sistem pidana dan sanksi dimana sanksi hukum bisa membuat jera dan mencegah dilakukannya kejahatan. Sistem Islam tidak hanya menangkap, tetapi menutup semua pintu masuknya narkoba, dari pendidikan, ekonomi, media, hingga penegakan hukum.
Islam melarang dan mengharamkan narkoba secara mutlak. Mengkonsumsi narkoba apalagi memproduksi dan mengedarkannya merupakan dosa dan perbuatan kriminal yang termasuk jenis ta’zir, dimana bentuk, jenis dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad Khalifah atau Qadhi. Sanksinya bisa dalam bentuk diekspos, penjara, denda, jilid bahkan sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat.
Dalam konteks hukuman ta’zir, saat kasus itu diproses maka Khalifah boleh meringankan hukuman bagi pelakunya bahkan memaafkannya. Adapun Qadhi atau Hakim maka ia tidak boleh meringankan sanksi lebih dari apa yang diadopsi oleh Khalifah. Semua itu sebelum vonis dijatuhkan. Sanksi yang ringan ini bisa diberikan kepada orang yang tergelincir hingga mengkonsumsi narkoba untuk pertama kalinya, selain bahwa ia harus diobati dan ikut program rehabilitasi. Bagi pecandu yang berulang-ulang mengkonsumsi narkoba, sanksinya bisa lebih berat lagi, tentu selain harus menjalani pengobatan dan ikut program rehabilitasi.
Sedangkan bagi pengedar narkoba, tentu mereka tidak layak mendapat keringanan hukuman, sebab selain melakukan kejahatan narkoba ini, mereka juga melakukan kejahatan membahayakan masyarakat. Bahkan demi kemaslahatan umat, maka para pengedar narkoba harus dijatuhi hukuman yang berat, bisa sampai hukuman mati sehingga menimbulkan efek jera yang nyata. Mereka bukan sekadar menjual barang haram, tetapi mereka sedang membunuh generasi secara perlahan.
Untuk ta’zir dan mukhalafat, karena vonis Qadhi itu jika telah ditetapkan maka telah mengikat seluruh kaum muslim sehingga tidak boleh dibatalkan, dihapus, dirubah atau diringankan ataupun yang lain, selama vonis itu masih berada dalam koridor syariah. Sebab hukum itu ketika sudah diucapkan oleh Qadhi maka tidak bisa diangkat sama sekali, sementara pemaafan itu adalah pembatalan vonis, sebagian atau total, dan karena itu tidak boleh dilakukan setelah vonis ditetapkan.
Pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan itu harus dilakukan secepatnya, tanpa jeda waktu lama dari waktu kejahatan dan dijatuhkannya vonis. Pelaksanaannya hendaknya diketahui atau bahkan disaksikan oleh masyarakat sehingga masyarakat paham bahwa itu adalah sanksi atas kejahatan tersebut dan merasa ngeri. Dengan begitu setiap orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan serupa.
Pengungkapan 524,56 gram sabu dan 25 butir ekstasi di Kubu Raya memang patut diapresiasi sebagai kerja keras aparat. Tetapi kita harus jujur, selama sistem kapitalis-liberal masih menjadi asas kehidupan, maka pengungkapan seperti ini hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang tidak pernah menyelesaikan masalah. Hari ini 6 kasus diungkap, besok akan muncul 60 kasus baru dengan jaringan yang lebih rapi.
Oleh karena itu kejahatan penyalahgunaan narkoba akan bisa diselesaikan tuntas hanya melalui penerapan syariah Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah. Khilafah akan menutup pabrik narkoba, memutus jalur distribusinya, mendidik generasi dengan akidah yang kokoh, menyejahterakan rakyat agar tidak menjadi kurir karena kemiskinan, dan menghukum pengedar dengan hukuman yang membuat jera.
Views: 1


Comment here