Opini

Dana Bencana Dikorupsi, Butuh Solusi Hakiki

Bagikan di media sosialmu

Oleh Lutfia Rahma

Wacana-edukasi.com, OPINI–Di tengah kondisi rakyat yang terus ditimpa berbagai bencana, mulai dari banjir, longsor hingga karhutla, publik dikejutkan dengan adanya korupsi di lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. Pada 13 Oktober 2026 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka setelah sebelumnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka adalah Tenaga Ahli Kepala BNPB, Bima Setiawan dan Richard Erlangga, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Gabriel Purwaka Sigit serta dari pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan. Bima sendiri merupakan adik kandung dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (metrotvnews.com, 15/10/2026).

Diduga ada konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa selama periode 2024-2026 senilai sekitar 148 miliar. Sejumlah vendor diduga terafiliasi dengan tersangka Bima. Sebagian dana mengalir ke perusahaan afiliasi dan digunakan untuk pembelian saham. Selain itu, pejabat BNPB diduga meminta dan menerima fee dari pihak swasta selaku penyedia pengadaan. Total barang bukti yang disita KPK bernilai sekitar Rp5,47 miliar dalam bentuk uang tunai, emas dan aset kripto. Padahal dana tersebut adalah Dana Siap Pakai yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan darurat bencana termasuk karhutla dan banjir di Sumatera (kpk.go.id).

Korupsi dana bencana ini tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa karena tindakan tersebut dilakukan ketika rakyat sedang berjuang bertahan dalam kondisi darurat. Dana yang seharusnya menjadi penolong untuk memudahkan para korban justru dirampas oleh orang-orang yang semestinya melindungi mereka yang terdampak. Melihat kenyataan bahwa para pelaku korupsi bukanlah orang miskin, tapi justru pejabat yang punya aset kekayaan, berpendidikan bahkan paham hukum dan konsukuensinya. Jelas, ada mindset yang keliru hingga korupsi menjadi magnet yang begitu kuat yang mendorong para pejabat untuk melakukannya.

Selama mindset dalam hidupnya adalah manfaat atau keuntungan, maka semua upaya yang dilakukan adalah untuk menumpuk dan menambah keuntungan. Merasa penghasilan dan fasilitas yang dimiliki belum cukup atau ingin lebih kaya, lebih berkuasa, lebih besar bisnisnya dan seterusnya. Ketika bertemu dengan sistem yang memberi jalan untuk memenuhinya dengan segala cara, di sinilah kesekarahan itu menjadi tak terbendung. Atau, sistem yang salah lah yang kemudian melahirkan dan membiarkan pribadi-pribadi yang serakah tadi.

Dari aspek individu, faktor keimanan adalah benteng pertama yang menjadi landasan berpikir setiap individu sebelum dia bertindak. Keimanan akan membentuk mindset tentang kehidupan, termasuk tentang harta dari mana diperoleh dan tentang bagaimana dia memandang jabatan, apakah sebagai amanah atau justru peluang memperkaya diri.

Apa yang mempengaruhi pemahaman individu tadi, tidak lain adalah sistem kehidupan yang berlaku di tengah masyarakat. Ketika yang berlaku adalah sistem sekuler, di mana nilai-nilai agama dipisahkan dari kehidupan publik, maka standar baik-buruknya perbuatan bukan lagi halal-haram tapi bergeser pada pertimbangan manfaat duniawi dan kepentingan pribadi. Maka, apapun akan dilakukan selama mendatangkan manfaat, termasuk ketika itu harus korupsi. Dalam kondisi seperti ini, penyalahgunaan wewenangpun sulit dihindari. Ketika seseorang menjadi pejabat dan memiliki kewenangan untuk merancang anggaran, memilih vendor, mengatur pengadaan barang dan lain-lain, kewenangannya tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dari aspek masyarakat sendiri sayangnya belum satu suara terakit korupsi. Ada kelompok yang tidak kurang-kurang dan tidak henti-hentinya melakukan koreksi, meneriakkan berantas korupsi, namun tak cukup punya kekuatan untuk bertindak. Di sisi lain, sebagian masyarakat justru apatis melihat kondisi korupsi di negeri ini yang sudah semakin parah dan akhirnya memilih diam, karena mereka sendiripun sudah disibukkan dengan kepentingannya masing-masing. Bahkan, praktik suap, gratifikasi dan yang sejenisnya menjadi sesuatu yang normal di setiap level masyarakat. Sikap permisif inilah sadar atau tidak semakin menumbuhsuburkan korupsi.

Dari aspek negara yang memiliki kewenangan menegakkan aturan dan sanksi, selama ini jauh dari kata tegas dalam menindak pelaku korupsi. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana para tahanan koruptor itu mendapat sanksi yang ringan bahkan mendapat fasilitas tahanan yang mewah. Sama sekali tidak memberi efek jera, bahkan membuat korupsi semakin merajalela. Oleh karena itu, korupsi bukanlah penyimpangan yang kebetulan atau hanya ulah oknum, tetapi merupakan dampak sistemik dari diterapkannya sistem sekuler kapitalis. Wajar, siklusnya akan terus berulang ibarat lingkaran setan yang tak terputus.

Lain halnya dengan sistem Islam, syariatnya mampu menempatkan negara sebagai pihak yang wajib berdiri paling depan melindungi rakyat, termasuk ketika bencana datang. Dalam Islam seorang pemimpin memandang jabatannya sebagai amanah berat yang nantinya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, sehingga ketika seseorang diamanahi jabatan dia benar-benar berperan sebagai raa’in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung) bagi rakyatnya.

Sifat pemimpin yang amanah ini disiapkan dari hulu melalui sistem pendidikan berbasis akidah Islam yang akan mencetak manusia berkepribadian Islam. Iman yang tertanam kuat dalam diri seseorang akan menjadi benteng pertama yang menjaganya dari berbuat maksiat meskipun tidak ada yang melihat karena sadar ada Allah yang selalu mengawasi.

Masyarakat pun satu suara menyadari perannya sebagai kontrol sosial atau amar ma’ruf nahi munkar. Keimanannya mendorong untuk tidak diam melihat kemaksiatan kemudian tidak segan megoreksi penguasa yang jelas-jelas melakukan pelanggaran syariat.

Negara dengan kewenangannya menerapkan aturan sesuai syariat Islam secara tegas tanpa pandang bulu. Ada mekanisme pembuktian terbalik atas harta para pejabat, sehingga setiap kekayaan yang dimiliki oleh pejabat ketika jumlahnya tidak wajar, pejabat tersebut harus bisa menjelaskan darimana asal-usulnya. Apabila terbukti ada pelanggaran, negara Khilafah akan menjatuhkan sanksi (uqubat) yang tegas yaitu ta’zir bagi pelaku korupsi. Ini berfungsi sebagai zawajir (pencegah agar orang lain tidak mengulangi) sekaligus jawabir (penebus dosa bagi pelakunya di akhirat). Oleh karena itu, tidak ada solusi hakiki untuk memberantas korupsi selain mengganti sistem sekuler dengan sistem Islam.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 2

Comment here