Oleh: Ratih Ramadani, S.P. (Praktisi Pendidikan)
Wacana-edukasi.com, OPINI--Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi beban bagi masyarakat. Per 10 Juni 2026, harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green mencapai Rp17.000 per liter. Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan ini dipicu oleh menguatnya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Bagi masyarakat, terutama kelas menengah, kenaikan ini bukan sekadar perubahan angka di papan harga SPBU. BBM merupakan kebutuhan penting yang memengaruhi hampir seluruh aktivitas ekonomi. Tidak heran jika banyak pengguna Pertamax mulai beralih ke Pertalite demi mengurangi pengeluaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang mengalami tekanan.
Dampak Kenaikan BBM bagi Masyarakat
Kenaikan harga BBM selalu menimbulkan efek berantai. Biaya transportasi meningkat, distribusi barang menjadi lebih mahal, dan pada akhirnya harga berbagai kebutuhan ikut terdorong naik. Meskipun pemerintah menyebut dampaknya terhadap inflasi relatif kecil, masyarakat tetap harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi ini semakin berat karena terjadi di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Ketika masyarakat mulai menurunkan kualitas konsumsi atau beralih ke produk yang lebih murah demi bertahan, hal tersebut menunjukkan adanya penurunan kemampuan ekonomi yang tidak bisa diabaikan.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa negeri yang kaya sumber daya energi justru terus menghadapi persoalan harga BBM yang mahal? Mengapa rakyat harus menanggung dampak dari gejolak harga minyak dunia?
Paradigma Kapitalistik yang Menzalimi Rakyat
Akar persoalan sebenarnya terletak pada paradigma pengelolaan energi yang digunakan saat ini. Dalam sistem kapitalisme, BBM dipandang sebagai komoditas ekonomi yang nilainya mengikuti mekanisme pasar. Harga dapat naik atau turun bergantung pada kondisi global, sementara rakyat harus menerima konsekuensinya.
Akibatnya, energi yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat berubah menjadi barang dagangan. Negara pun cenderung berperan sebagai regulator yang mengikuti logika pasar, bukan sebagai pengurus yang memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi.
Kenaikan Pertamax yang mengikuti harga minyak dunia juga menunjukkan lemahnya kedaulatan energi Indonesia. Padahal negeri ini memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah. Namun karena pengelolaannya mengikuti paradigma kapitalistik, rakyat tetap harus membeli energi dengan harga yang terus meningkat.
Dalam sistem seperti ini, masyarakat selalu menjadi pihak yang paling rentan. Ketika harga minyak dunia naik, rakyat ikut menanggung beban. Sebaliknya, ketika sumber daya alam menghasilkan keuntungan besar, manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas.
Islam Memandang BBM sebagai Hak Rakyat
Islam memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sumber daya energi. Dalam Islam, sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak termasuk kategori kepemilikan umum. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada individu, korporasi, atau pihak asing yang berorientasi keuntungan.
Rasulullah saw. bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud “api” mencakup berbagai sumber energi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, minyak bumi, gas alam, dan sumber energi lainnya merupakan hak rakyat yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan umum.
Dalam sistem Islam, negara tidak menjadikan energi sebagai sumber bisnis. Negara bertugas mengelola sumber daya tersebut secara langsung dan mengembalikan manfaatnya kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pemenuhan kebutuhan publik.
Kedaulatan Energi dalam Sistem Islam
Islam menempatkan negara sebagai pengurus urusan rakyat, bukan sekadar regulator ekonomi. Seluruh hasil pengelolaan sumber daya alam akan masuk ke Baitul Mal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Atas dasar ini, negara wajib memastikan rakyat memperoleh akses energi dengan harga yang sangat murah dan terjangkau. Negara juga tidak boleh bergantung pada kepentingan korporasi atau tekanan pasar global dalam menentukan kebijakan energi.
Dengan pengelolaan yang sesuai syariat, kedaulatan energi dapat diwujudkan. Rakyat tidak lagi menjadi korban fluktuasi harga minyak dunia karena negara mengelola sumber daya alam sebagai amanah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai komoditas bisnis.
Kenaikan harga Pertamax bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya masalah mendasar dalam tata kelola energi. Selama BBM dipandang sebagai komoditas yang mengikuti logika pasar, rakyat akan terus menanggung dampak dari setiap gejolak global.
Islam menawarkan solusi yang berbeda. Sumber daya energi dipandang sebagai milik umum yang wajib dikelola negara demi kemaslahatan rakyat. Dengan paradigma ini, tujuan pengelolaan energi bukan keuntungan, melainkan pelayanan dan kesejahteraan.
Karena itu, solusi atas persoalan BBM tidak cukup hanya dengan subsidi atau penyesuaian harga. Yang diperlukan adalah perubahan paradigma pengelolaan energi dari paradigma kapitalistik menuju paradigma Islam, sehingga kekayaan alam benar-benar kembali menjadi milik rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan mereka.
Views: 4
Comment here