wacana-edukasi.com– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir mengatakan pihaknya berencana membuka lowongan pekerjaan sebanyak 2.700 pada April 2022. BUMN membuka ribuan lowongan dari berbagai perusahaan mulai perbankan, perumahan, telekomunikasi dan sebagainya. Ia menjelaskan, pembukaan lapangan kerja bagi kaum milenial supaya populasi anak muda di BUMN dapat terus mendukung keberlanjutan kepemimpinan di BUMN ke depan sehingga semakin terjamin (kalbar.antaranews, 30/03/2022).
Terpuruknya ekonomi rakyat akibat hantaman badai Covid-19 tampaknya menunjukkan lambannya penguasa mengeluarkan kebijakan yang memihak kepada rakyat. Ditambah program yang diberikan seolah-olah hendak menunjukkan pedulinya penguasa. Sementara kita tahu dalam meraih 2.700 lowongan tersebut, akan diperebutkan oleh 9,10 juta penduduk pengangguran (BPS, 2021). Sungguh hal yang mustahil bisa menyelesaikan problem sistemik ini. Sudah terlanjur berkubang dengan kapitalisme yang memberi akses kekayaan hanya pada yang memiliki modal besar.
Sistem kapitalisme yang berasaskan sekularisme telah gagal mewujudkan lapangan kerja yang luas bagi rakyat. Penguasa menempatkan diri sebagai regulator yang hanya cukup memberikan stimulus-stimulus, misalnya program kartu prakerja dan pembukaan lapangan kerja terbatas. Anggaran Rp20 triliun yang digelontorkan untuk program kartu pekerja sudah tak ada bunyinya. Survei BPS menunjukkan bahwa sekitar 51,3 persen peserta tak benar-benar memanfaatkan program ini untuk meningkatkan kemampuan. Padahal di lapangan rakyat sangat diberatkan dengan prosedurnya. Akibat sistem gagal dan penguasa yang tak mumpuni ini, rakyat mencari sendiri penghidupannya dengan kerja apa adanya.
Tak akan ada pembiaran yang dilakukan Khilafah terhadap setiap urusan rakyatnya, terlebih hal yang menyangkut hajat hidup mereka. Banyak hadist yang menunjukkan kewajiban pemimpin dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk menyediakan berbagai sarana kepada para pencari kerja. Sebab, hal ini merupakan bagian dari pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat.
Zawanah FN
Pontianak-Kalbar
Visits: 5
Comment here