wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– Baru-baru ini pedagang berkeluh kesah dengan harga telur ayam yang terus meroket. Sebagaimana dikutip dari Kumparan.com pada Kamis (18/05/2023), Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) menyayangkan harga telur di pasaran yang terus melonjak.
Ketidakstabilan harga telur di negeri ini terjadi karena adanya kapitalisasi di sektor industri peternakan dari hulu hingga hilir oleh korporasi raksasa. Korporasi raksasa yang sebagian besar dari negara asing tersebut telah menguasai produksi pakan ternak dalam negeri. Dari segi modal dan daya saing korporasi ini sangat kuat dan besar. Oleh sebab itulah peternak ayam harus membeli pakan, benih ayam dari korporasi besar ini. Ini semua dikarenakan penerapan sistem rusak yaitu kapitalisme-neoliberal. Sistem rusak ini memberikan dominasi kepada para kapitalis perusahaan raksasa, untuk menguasai kebutuhan masyarakat.
Nah, tata kelola peternakan di bawah kungkungan sistem kapitalisme ini telah menciptakan liberalisasi di sektor peternakan, di mana pemerintah malah menjadi sebagai regulator dan fasilitator, masuknya perusahaan-perusahaan raksasa ke negeri kita, hingga akhirnya mematikan usaha ternak lokal. Inilah wajah pemerintah yang menjalankan sistem ala kapitalisme mengabaikan hak-hak rakyat, dan juga tanggung jawabnya sebagai perisai masyarakat.
Padahal rakyat membutuhkan negara yang memedulikan perekonomian rakyat kecil, dengan menjamin kestabilan harga barang pokok. Negara harus memastikan setiap masyarakat mampu mengakses kebutuhan pangannya dengan gampang, murah, dan bahkan gratis.
Di sinilah diperlukan kehadiran negara Islam sebagai penyolusi. Karena hanya negara berdasarkan sistem syariat Islam yang mampu menjamin segala kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Keberadaan pemimpin Islam akan menjamin segala kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan paripurna. Sebab pemimimpin adalah raain, sebagaimana sabda Rasul, “Imam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. al-Bukhari dan Ahmad).
Jadi, Islam melihat semua tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat berada di tangan pemimpin. Pemimpin yang bekerja berasaskan Islam untuk menjadi pengurus masyarakat. Dan akan menjaga rakyatnya dari dominasi asing yang mendukung perekonomian mereka.
Tidak lain dengan menerapkan sistem ekonomi berlandaskan syariat Islam. Pemimpin tidak membiarkan dominasi perusahaan integrator seperti dalam sistem rusak sekarang ini, membiarkan usaha peternakan rakyat dalam kebangkrutan. Negara Islam tidak akan membiarkan kapital dan perusahaan asing mengendalikan jumlah produksi dalam mengatur harga pasar. Negaralah yang bertanggung jawab menjamin agar sarana produksi peternakan bisa didapatkan dengan gampang dan harganya terjangkau, dengan jaminan pengelolaan pangan, yang adil dan tidak menzalimi.
Negara mampu memfasilitasi infrastrukstur yang mendukung peternak tanpa harus ada aktivitas komersialisasi. Peternak akan difasilitasi sarana distribusi agar gampang mengangkut produk tanpa membebani biaya angkut. Negara juga meningkatkan pengawasan, dan melaksanakan tindakan secara tegas kepada para pelaku curang di pasar. Praktik harga yang terbentuk dipasar akhirnya menjadi wajar dan mengikuti prinsip permintaan dan penawaran. Inilah wajah tata kelola yang sesuai dengan hukum Islam. Wallahu’ala bishshawab!
Oleh Eva Ariska Mansur (Anggota Ngaji Diksi Aceh)
Visits: 10
Comment here