Oleh : Imelda Inriani, S.P.
Wacana-edukasi.com, OPINI–Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dan hal ini masih sangat dimintai oleh masyarakat, banyak faktor yg menjadi tujuan masyarakat melakukan urbanisasi diantaranya adalah mencoba untuk meningkatkan taraf hidup dari segi ekonomi, melanjutkan pendidikan lebih tinggi, maupun mencari suasana baru dari segi fasilitas umum yang lebih modern di Kota.
Fenomena Urbanisasi usai lebaran pun tidak luput terjadi pada tahun 2026 ini dan Jakarta masih menjadi tujuan utama urbanisasi dengan arus pendatang yang terus meningkat setiap tahun. Banyak masyarakat dari berbagai daerah datang mengundi nasib mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik Daya tarik ekonomi, kelengkapan infrastruktur, serta status sebagai pusat bisnis menjadikan ibu kota tetap menjadi magnet sebagai sarana menaikan taraf hidup. Kondisi ini terjadi meski Jakarta menghadapi berbagai tantangan seperti kepadatan penduduk dan persaingan kerja yang semakin ketat. (Koranjakarta.com 27/03/2026).
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.12.2/7333/436.7.11/2026 tentang Antisipasi dan Pengendalian Mobilisasi Penduduk Setelah Libur Hari Raya Idulfitri Tahun 2026/1447 H. SE tersebut diterbitkan dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan mobilisasi penduduk dari luar Kota Surabaya pasca Lebaran 2026. Hal ini dilakukan pemerintah Kota Surabaya agar Surabaya tidak penuh dengan Urbanisasi (Kominfo.jatim.go.id 28/03/2026).
Fenomena Urbanisasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang nyata antara Kota dengan Desa. Seharusnya pemerintah mampu menciptakan pemerataan pembangunan antara Kota maupun Desa, sehingga masyarakat tidak perlu lagi keluar dari desa nya untuk melanjutkan hidup yang lebih layak. Generasi muda yang ada di Desa seharusnya menjadi aset serta tulang punggung pembangunan dan keberlanjutan wilayah mereka, urbanisasi yang tidak terencana pun sebenarnya tidak mesti menjadi solusi bahkan bisa jadi masalah dan beban baru bagi kota tujuan, baik dari segi lingkungan maupun sosial, karna dapat meningkatkan angka pemukiman kumuh, maupun angka pengangguran dikota tujuan tersebut.
Namun pada kenyataannya pemerintahan saat ini yang menerapkan sistem Kapitalisme tidak mampu menciptakan pemerataan pembangunan antara Kota dan Desa yang pada akhirnya terciptalah kesenjangan ekonomi diantara keduanya. Dapat kita lihat bagaimana alokasi anggaran yang bersifat Jakarta sentris atau Kota sentris, hal ini memicu munculnya kaum urban dimana alokasi anggaran lebih memihak pada kota kota besar dibanding desa, meskipun ada beberapa program yang dibuat untuk pemerintah desa seperti Koperasi Desa, BUMdes dan lain sebagainya nyatanya program tersebut hanya menjadi ajang pencitraan saja karna pada realisasinya tidak mampu memajukan Desa sebagaimana mestinya.
Lebih memprihatinkan lagi, banyak program desa yang hanya dijadikan ajang bancakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak yang memiliki kekuasaan. Program yang harapannya mampu memajukan desa dengan memberdayakan masyarakat namun pada kenyataannya program tersebut justru rawan untuk disalahgunakan yang pada akhirnya makin memperkuat terjadinya ketimpangan sosial dan mematahkan harapan para penduduk desa dalam mendapatkan kesempatan kerja di desa nya sendiri, maka wajar jika mereka menaruh harapan besar di kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau bahkan hanya untuk bertahan hidup.
Fenomena ini tentu akan terus terjadi selama masih yang diterapkan adalah sistem Kapitalisme yang rakus yang hanya memihak pada segelintir pihak yang dominan, berbeda dengan sistem Islam dalam pengaturan masalah pemerataan antara kota dengan desa. Dalam Islam pembangunan desa maupun kota akan di atur sedemikian rupa yang pasti akhir dari tujuannya adalah pemerataan, tidak ada ketimpangan maupun kesenjangan sosial diantara keduanya. Hal ini dikarenakan dalam konsep Islam jaminan pemenuhan kebutuhan adalah untuk orang per orang, bukan orang tertentu atau bahkan wilayah tertentu, oleh karna itu dimana pun wilayah tersebut selagi masih ada orang akan dilakukan pembangunan untuk melayani kebutuhannya. Hal ini selaras dengan fungsi pemimpin negara dalam Islam yakni sebagai Ra’in. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus/pemelihara) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).
Sehingga apapun yang menjadi potensi desa maupun kota kan terus dikelola semata mata untuk kemaslahatan rakyat disekitarnya. Disisi lain Islam juga sangat memperhatikan sektor pertanian sebagai penopang kebutuhan hidup warga negaranya, negara akan membantu dalam mengelola sektor ini, mulai dari penyiapan atau pengolahan lahan, irigasi, penyediaan benih hingga pendistribusian hasil panen. Sistem ini dibuat bukan untuk keuntungan pasar melainkan untuk memastikan terciptanya kesejahteraan petani dan memastikan stabilitas pangan untuk kebutuhan rakyat yang terpenuhi. Dengan pengelolaan yang optimal desa tidak lagi dianggap sebagai wilayah tertinggal melainkan akan dipandang sebagai pusat produksi yang kuat dan mandiri.
Selain itu Khalifah juga akan melakukan inspeksi keseluruh wilayah, bahkan kepelosok pelosok negeri guna mengetahui kondisi setiap rakyatnya dan memastikan bahwa kebutuhan mereka semua terpenuhi dan mendapat kehidupan yang layak dari segala aspek sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap rakyat. Karna menerima laporan dari bawahan tidak cukup untuk bisa mengetahui kondisi secara langsung di lapangan oleh karna itu Khalifah akan turun langsung untuk mengetahui kondisi rakyatnya, dengan cara ini Khalifah mampu menentukan solusi yang dibutuhkan setiap wilayah dan mampu menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Kepemimpinan dengan yang berorientasi kepada kebutuhan manusia inilah yang kita butuhkan saat ini untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Bukan orientasi kepada angka, kepentingan pihak tertentu bahkan pencitraan semata.
Views: 0
Comment here