Oleh : Ummu GendisCantika
Wacana-edukasi.com, OPINI–Efek perang AS-Israel dengan Iran kini mulai terasa di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Saat ini, bahan bakar minyak bersubsidi memang tidak naik, tetapi bahan bakar minyak non subsidi naik. Di beberapa wilayah, masyarakat di haruskan antre berjam-jam hanya demi bisa mendapatkan BBM. Masyarakat bisa membeli secara eceran, tapi dengan harga tinggi. Hal ini karena kapal tanker Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz.
Karena itulah pemerintah Indonesia memakai APBN untuk menambal subsidi BBM dampak dari kenaikan harga minyak global. Namun, yang harus diketahui adalah bahwa hal tersebut tidak akan mampu bertahan lama, bahkan diperkirakan APBN hanya mampu menambal maksimal beberapa minggu saja.
Oleh sebab itu, pemerintah melakukan beberapa langkah demi penghematan BBM. Seperti memberlakukan lagi Work From Home (WFH) sebagai upaya pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda 4, serta memberlakukan pengurangan jumlah hari untuk pendistribusian MBG.
Sebagaimana diberitakan oleh kompas.com, 31/03/2026, warga Surabaya, Jawa Timur saat ini mulai menyerbu tempat pengisian bahan bakar umum. Masyarakat mulai mendapat pengaruh isu rencana kenaikan harga BBM, karena dampak perang antara AS-Israel dengan Iran yang semakin meluas. Saat ini, antrean sepeda motor dan mobil terlihat pada sejumlah SPBU yang dikelola Pertamina dan BP-AKR.
Salah Kelola SDA
Efek dari perang tersebut, kini pemerintah Indonesia mengalami dilema. Jika harga BBM dinaikkan, maka inflasi akan meningkat dan terjadi gejolak sosial di kalangan masyarakat luas. Bagaimana tidak? Belum naik saja, antrean sudah banyak terjadi di beberapa tempat dan wilayah. Akan tetapi, jika tidak dinaikkan maka defisit APBN akan semakin membesar.
Indonesia yang merupakan negara importir minyak dan tergantung pada pasokan BBM dari luar, kini mulai gonjang-ganjing. Masalah minyak ini menjadi menyulitkan masyarakat, baik untuk mendapatkan BBM, maupun harganya yang semakin naik. Yang demikian itu karena jika terjadi kenaikan BBM, maka otomatis kenaikan inflasi juga menjadi ancaman.
Tak heran, Inilah gambaran negeri yang tergantung pada impor dalam komoditas strategis seperti bahan bakar minyak (BBM). Dampak dari kenaikan BBM dan inflasi ini, maka ekonomi dan politiknya kerap terguncang ketika ada sentimen global. Rakyat menjerit dan kesulitan akibat tangan-tangan penguasa yang tidak berperikemanusiaan dan egois demi harta dan jabatan.
Bagi masyarakat yang kondisi ekonominya mapan, kenaikan harga BBM bisa jadi tidak menjadi persoalan yang berarti. Namun, bagi rakyat kecil persoalan BBM menjadi pukulan berat. Saat harga bahan bakar naik, otomatis biaya transportasi ikut naik, harga bahan pangan pun ikut terdorong naik. Akibatnya, biaya hidup semakin sulit dijangkau masyarakat. Pendapatan masyarakat terbatas tetapi harus dipaksa bertahan dengan berbagai kebutuhan yang terus meningkat.
Dalam kondisi saat ini, masyarakat harus mulai menghitung ulang pengeluaran harian. Ada yang terpaksa harus mengurangi kebutuhan dapurnya, ada yang menunda perjalanannya, bahkan harus bekerja lebih keras lagi. Semua itu untuk menjaga agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Kini kegelisahan masyarakat tidak lagi menjadi sebuah berita di layar televisi, melainkan kenyataan pahit yang harus dirasakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Jika sudah begini maka tidak heran, jika lagi-lagi masyarakat yang harus menanggung pahit akibat di terapkan sistem ekonomi kapitalisme yang berasal dari Barat. Akibatnya, pengelolaan sumber daya energi tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat.
Kekayaan alam yang harusnya jadi penopang kehidupan seluruh masyarakat, malah dipandang sebagai komoditas ekonomi yang boleh diprivatisasi dan diperdagangkan demi keuntungan para pemilik modal. Kini, kekayaan alam yang sebenarnya menjadi hak milik rakyat malah dikuasai, dan dinikmati oleh segelintir pihak. Sementara itu, masyarakatnya harus membayar mahal dari setiap energi yang digunakan.
SDA di Tangan Khilafah
Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem pemerintahan Islam yang bernama Khilafah berpandangan tegas terhadap kepemilikan dan pengelolaan SDA. Dalam sistem khilafah, sumber energi seperti minyak, gas, dan hasil tambang yang lainnya adalah milik rakyat sepenuhnya.
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Oleh karena itu, SDA tidak boleh diprivatisasi oleh individu, swasta, bahkan negara, apalagi oleh asing. Negara boleh mengelola secara mandiri, tetapi hasilnya harus dikembalikan lagi kepada rakyat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu bisa dinikmati seluruh rakyat dengan sangat murah, bahkan gratis.
Oleh karena itu, jika negeri ini mau menerapkan sistem pemerintahan Islam yang bernama Khilafah, maka tak akan ada cerita bahan bakar mahal atau langka. Jika seluruh negeri-negeri muslim mau menerap sistem Islam dan bergabung dalam Institusi bernama Khilafah, maka minyak yang melimpah ruah di Arab, termasuk di Iran, otomatis akan didistribusikan ke seluruh negeri yang menerapkan Khilafah. Akibatnya, negeri-negeri muslim akan makmur dan mandiri, serta tidak mudah terguncang oleh gejolak global.
Akan tetapi, Meskipun memiliki kemandirian BBM, penghematan tetap dilakukan pada hal-hal tertentu, bukan pada pelayanan publik atau kewajiban seperti jihad. Khilafah juga akan tetap mengembangkan lagi sumber energi lain selain minyak, seperti nuklir atau yang lain.
Sungguh, sistem Khilafah telah terbukti mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan energi rakyat, bahkan terbukti mampu sebagai negara adidaya. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 29,
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا
“Dialah yang menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi.”
Ayat ini sebagai pengingat bahwa kekayaan bumi adalah karunia Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia secara luas, bukan untuk kepentingan sekelompok golongan.
Dalam sistem pemerintahan Islam, negara berperan sebagai pengurus dan pelindung rakyat. SDA dikelola sebagai amanah untuk menyejahterakan umat, dan menyediakan kebutuhan energi yang dapat dijangkau masyarakat.
Pada akhirnya, apabila SDA dikelola secara mandiri dan tidak diprivatisasi, maka kegelisahan masyarakat akan adanya kelangkaan BBM akibat perang bisa dihindari. Persoalan energi saat ini bukan lagi sekadar urusan pasar, tetapi menyangkut kedaulatan dalam pengelolaan energi. Di tengah gejolak perang saat ini, harapan rakyat sebenarnya sederhana, yaitu agar SDA yang Allah titipkan di bumi dapat dikelola dengan benar untuk keberlangsungan kehidupan rakyat.
Views: 6
Comment here