Ditulis oleh: Watini Aatifah
wacana-edukasi.com, OPINI– Sungguh miris dunia sudah modern namun pratik perbudakan masih berjalan. Manusia ibarat barang yang mudah diperjualbelikan semua ini adalah gambaran sistem kapitalisme, sistem yang hanya berorientasi pada materi membuat manusia hanya memikirkan keuntungan semata, naluri mereka membuat manusia hanya memikirkan keuntungan semata, naluri mereka mati karena uang mereka tega mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi sesama manusia begitu juga para pekerja ilegal.
Seperti yang terjadi pada WNI (Warga Negara Indonesia) yang dijanjikan bekerja sebagai buruh pabrik, customer service, telemarketing ataupun operator komputer di Kamboja dengan gaji yang tinggi pada faktanya para korban yang dijanjikan tidak mendapat pekerjaan atau gaji yang tinggi sesuai dengan tawaran. Hal ini diketahui dari adanya laporan dari Kedubes RI untuk Kamboja di Phon Penh terkait tindak pidana perdagangan orang yang korbannya WNI (Warga Negara Indonesia)
Kemiskinan adalah salah satu faktor penyebab perdagangan manusia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, negara yang makmur, sawah dan perkebunan terhampar luas, minyak bumi, gas,emas,batu bara, hutan dan lautan. Semua ini ada di dalam negeri kita. Lantas mengapa isu kemiskinan masih belum terselesaikan?
Disisi lain banyak rakyat memilih untuk pergi keluar negeri untuk mengadu nasib demi mencukupi kebutuhan hidup, tidak bisa dipungkiri sulitnya lapangan pekerjaan di negeri ini menjadi salah satu penyebabnya, pendapatan tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, harga bahan pangan pokok merangkak naik hingga rakyat tidak ada pilihan lain.
Hadirnya para calo dengan janji yang menggiurkan, memberikan harapan baru, namun ternyata itu adalah perangkap menuju dalam kehidupan yang kelam. Estimasi Global 2021 menunjukan bahwa hampir 50 juta orang hidup dalam perbudakan modern pada hari tertentu. Asia pasifik adalah Kawasan terbesar di dunia yang mewakili 56% populasi dunia dan bertanggung jawab atas lebih dari separuh total global orang yang terjebak dalam kerja paksa.
Solusi persoalan ini membutuhkan peran negara. Negara sudah sering menyampaikan komitmen untuk memberantas persoalan ini. Faktanya adanya UU dan ratifikasi konvensi PBB belum membawa hasil. Pemerintah melalui Forum Bali Process pun berkomitmen akan terus bekerja sama untuk memerangi perbudakan modern dan memajukan upaya jangka Panjang untuk memastikan bahwa orang-orang di seluruh dunia hidup dengan hak dan martabat yang sama, namun selama tidak ada perubahan dalam sistem kehidupan, komitmen tidak akan mampu memberantas perdagangan orang. Ironi negeri yang terjerat dalam sistem kapitalisme.
Lantas bagaimana solusinya?
Islam memiliki berbagai mekanisme untuk memberantas tuntas persoalan ini. Syariat Islam memandang negara adalah institusi yang seharusnya mengurus urusan rakyatnya, menjaga kehormatan, harta benda, dan jiwa warga negaranya dari mara bahaya. Sehingga Pemerintahan Islam adalah institusi praktis yang akan menjalankan syariat Islam sebagaimana sabda Rasullulah SAW
‘’Imam adalah rain atau pengembala dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya’’ (HR.Bukhari)
Maka Ketika dunia dibawah tatanan Syariat Islam kasus perdagangan manusia tidak akan terjadi. Pemerintahan Islam akan menerapkan sistem ekonomi Islam. Visi ekonomi islam berbeda dengan visi ekonomi kapitalisme, kesejahteraan dalam ekonomi kapitalisme dihitung dari kesejahteraan kolektif, sedangkan dalam pemerintahan Islam dihitung perindividu sehingga tidak ada kesenjangan ektrim seperti saat ini.
Sistem pemerintahan Islam menjamin kesejahteraan warganya dibagi menjadi 2 mekanisme
Sistem pemerintahan Islam akan membuka lapangan pekerjaan yang luas, untuk menampung setiap laki-laki sehingga tidak ada satu pun laki-laki yang tidak bekerja mereka juga mendapat upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, alhasil setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.
Selain itu sistem pemerintahan Islam juga akan memantau pasar sebagai tempat warganya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sistem pemerintahan Islam akan menutup celah monopoli, penimbunan dan praktik kartel, sehingga harga barang dan jasa bisa dijangkau masyarakat.
Sementara itu Sistem pemerintahan Islam juga memberikan bantuan melalui pemenuhan kebutuhan publik, seperti pendidikan, Kesehatan dan keamanan. Sehingga tidak ada diskriminasi layanan pada setiap warga negara karena status sosial ekonomi mereka. Masyarakat dibawah naungan Sistem pemerintahan Islam. kaya, miskin, muda, muslim maupun non muslim akan mendapatkan layanan yang sama, gratis dan berkualitas.
Kebijakan luar negeri dalam sistem pemerintahan islam akan menjamin keamanan warga negara dan orang asing. Ketika warga negara dibawah pemerintahan Islam akan keluar negeri untuk urusan apapun harus mendapatkan izin negara. Perizinan ini untuk mempermudah negara menjamin keselamatannya Ketika di luar negeri, sedangkan orang asing yang masuk harus memiliki paspor dari Pemerintahan Islam. Paspor ini agar orang asing mendapat jaminan dan perlindungan dari pemerintah Islam.
Dalam naungan Islam, persoalan akan terselesaikan. Rakyat akan sejahtera dengan pengelolaan sumber daya alam sesuai syariat islam, dan hidup aman karena negara menjadikan keamanan adalah tanggung jawab negara. Wallahu alam bi sowab
Visits: 4
Comment here