Ditulis Oeh: Watini Aatifah, S.S.
wacana-edukasi.com, OPINI–Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menggema di kawasan DPR RI akhirnya mendapat respon langsung dari pimpinan parlemen. Dalam audiensi tertutup yang berlangsung di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jum’at (19/6), sejumlah tuntutan mahasiswa dibahas, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persoalan kenaikan harga BBM dan kelangkaan subsidi energi. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti , Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Universitas Esa Tunggal, Universitas Mercu Buana, serta sejumlah kampus lainnya. Usai audiensi, pimpinan DPR menyampaikan sederet janji untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
salah satu isu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis. Menanggapi hal itu, wakil ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan adanya potensi efisiensi anggaran yang cukup besar pada program tersebut. Tak hanya soal MBG, Mahasiswa juga menyampaikan keluhan hal terkait kenaikan harga pertamax serta kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah (wartaekonomi.co.id 21/6/2026).
Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan untuk melakukan aksi demo. Mahasiswa dan masyarakat sudah mulai muak dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan yang sama sekali tidak bisa memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Kebijakan yang justru malah membuat rakyat makin sengsara. Kebijakan yang hanya menguntungkan pihak korporasi.
Demokrasi yang katanya dari rakyat untuk rakyat tapi faktanya dari rakyat untuk siapa? Negara demokrasi yang seharusnya menerima kritik dan saran dari masyarakat tapi faktanya penguasa masih anti kritik. Ini adalah fakta bahwa sistem kapitalis demokrasi telah gagal dalam mensejahterakan rakyat. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan sangat mustahil memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Sistem ini hanya fokus terhadap materi, selama memberikan keuntungan kebijakan apapun akan disahkan tanpa mempertimbangankan bagaimana nasib rakyatnya.
Standar hubungan penguasa dan rakyat saat ini masih dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat, bukan berdasarkan syariat. Seperti yang kita lihat saat pemilihan umum atau pemilu, banyak kandidat.
yang turun ditengah-tengah masyarakat dengan memberikan amplop ataupun sembako agar masyarakat memilih mereka, mereka datang dengan membawa janji-janji manis, namun setelah mereka terpilih janji-janji mereka tidak ditepati. Justru malah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
Mirisnya, penguasa selalu punya cara untuk memaksakan kebijakannya pada rakyat demi melancarkan kepentingan dan kekuasaannya, sekalipun rakyat menentang. Penguasa saat ini kebal terhadap kritik, mereka berlindung dibalik undang-undang, hukum selalu dibuat tajam ke bawah dan tumpul ke atas sehingga mau sekeras apapun rakyat menentang kebijakan jalan terus. Semua ini tidak akan terjadi jika syariat Islam diterapkan dalam kehidupan secara sempurna. Islam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan kepentingan, manfaat atau hanya sekedar melangggengkan kekuasaan.
Penguasa Islam adalah ra’in atau penggembala, selayaknya penggembala dia akan menjaga hewan gembalanya dengan sangat baik. Tugas utama seorang pemimpin adalah menjaga, melindungi dan mensejahterakan “kawanan” nya bukan minta dilayani.
Penguasa Islam wajib menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan secara individu, bermasyarakat dan bernegara. Karena Islam adalah ideologi tidak hanya mengatur ibadah ritual saja tapi juga mengatur seluruh aktivitas manusia dari bangun tidur hingga tidur lagi, dari skala individu hingga bernegara. Penguasa Islam akan menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk laki-laki, memberikan pendidikan secara gratis, menyediakan layanan kesehatan secara cuma-cuma dan menstabilkan harga kebutuhan pokok agar bisa dijangkau oleh masyarakat.
‘’Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api’’ (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah)
Hadist diatas menjelaskan bahwa sumber daya vital seperti air, hutan, tanah kosong, laut, sumber energi seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM) adalah kebutuhan dasar semua orang sehingga tidak boleh dimonopoli atau dimiliki secara individu. Penguasa akan mengelola semua sumber daya alam (SDA) tersebut dengan amanah dan menyerahkan kembali hasilnya pada masyarakat. Dengan demikian tidak ada oknum yang akan memainkan harga pasar sehingga harga kebutuhan dasar dan bahan bakar minyak akan terjangkau oleh masyarakat.
Pemimpin juga manusia, adakalanya ketika pemimpin salah dalam mengambil sikap ataupun keputusan maka rakyat memiliki kewajiban untuk menasehati. Setiap muslim wajib mengingatkan penguasa jika penguasa berbuat zalim atau melanggar syariat.
Khilafah Umar melihat mahar di madinah untuk menikahi seorang perempuan maharnya tinggi, sehingga banyak pemuda yang sulit untuk menikah. Akhinya khilafah umar naik ke mimbar dan membuat aturan “jangan kalian berlebihan dalam mahar wanita. Kalau ada yang memberikan mahar lebih dari 400 dirham, maka kelebihannya itu masuk baitul maal’’. Belum turun dari mimbar, ada seorang perempuan quraisy berdiri dan membantah’’ wahai amirul mukminin, kamu tidak berhak melarang itu! Allah berfirman: dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun darinya (QS. An-nisa:20) kemudian khilafah umar membatalkan aturan tersebut dan mengatakan, ‘’biarkan orang menikah dengan mahar berapapun yang mereka ridho”
Dari kisah diatas kita bisa simpulkan bahwa kebenaran diukur dengan menggunakan dalil bukan jabatan. Dalam Islam menasehati atau mengkritik penguasa bagian dari ibadah. Tujuan dari muhasabah bukan untuk menjatuhkan tapi agar umat dan penguasa selamat dunia dan akhirat.
Views: 45
Comment here