Oleh: Siti Rohmah, S. Ak. (Pemerhati Kebijakan Publik)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret ulang struktur dan aktivitas perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Desil dijadikan salah satu data untuk melihat posisi kesejahteraan ekonomi suatu keluarga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemanfaatan DTSEN kemudian diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, khususnya program yang membutuhkan ketepatan sasaran. Data tersebut akan dijadika acuan program bantuan pemerintah seperti bansos dan subsidi. Desil juga akan dijadikan acuan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertalite (Kompas.com, 1-09-2026).
Banyak warga mengeluh terkait salah klasifikasi ketika dikategorikan ke desil tinggi, padahal tingkat hidup masih pas-pasan. Tidak sedikit polemik yang ditimbulkan ketika peringkat desil dijadikan acuan seseorang untuk menerima program pemerintah baik berupa bantuan sosial maupun subsidi.
Ketika desil dijadikan acuan dalam hal penentuan kesejahteraan rakyat. Maka, cukupkah desil digunakan negara sebagai indikator penerima bantuan maupun subsidi?
Solusi Semu
Penentuan desil sekilas tampak menjadi solusi untuk memastikan penyaluran bantuan dan subsidi diterima masyarakat yang membutuhkan atau tepat sasaran. Namun, persoalannya tidak sesederhana memetakkan masyarakat berdasarkan desil. Karena desil tidak bisa dijadikan batas tegas kemampuan ekonomi. Ketika seseorang berada pada tingkat 10 karena posisinya termasuk 10% keluarga dengan peringkat tertinggi, bukan karena memiliki penghasilan ataupun kekayaan di atas angka tertentu.
Hasilnya, kondisi ekonomi dalam satu kelompok desil akan sangat beragam. Keluarga dengan penghasilan jutaan rupiah dapat berada dalam kelompok yang sama dengan keluarga yang memiliki penghasilan jauh lebih besar. Kepemilikan rumah maupun kendaraan tidak serta-merta menunjukkan kemampuan ekonomi yang longgar. Aset yang dimiliki tersebut bisa jadi masih dibebani KPR, cicilan ataupun pembiayaan lainnya.
Beban pendidikan, kesehatan serta kebutuhan rumah tangga juga memengaruhi kemampuan riil seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka, menempatkan keluarga teratas dalam satu kelompok bukan berarti seluruhnya memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Ketika batas tersebut dijadikan dasar untuk membatasi akses subsidi (BBM dan lainnya), masyarakat yang secara ekonomi belum benar-benar mapan berpotensi ikut terdampak. Di sisi lain, masyarakat miskin yang terkategori layak mendapatkan bansos, tetapi secara desil tidak sesuai justru tidak mendapat bantuan. Data desil juga mengklasifikasi penduduk berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan dan tidak bisa membaca langsung kebutuhan masing-masing keluarga atau individu.
sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini melegalkan kepemilikan swasta dan kompetisi. Akibatnya terjadi ketimpangan pendapatan karena pemilik modal memiliki kuasa penuh terhadap sumber daya ekonomi. Inilah akar masalahnya, masyarakat sulit mencari pekerjaan, memiliki produktif, kebutuhan dasar dan distibusi kekayaan. Dalam sistem kapitalisme pemberian bansos dan subsidi hanya dijadikan solusi tambal sulam dan pengaman untuk mencegah kelompok rentan jatuh ke kemiskinan ekstrem. Maka, hanya akan menjadi ilusi penerapan desil yang dijadikan acuan penyaluran bantuan sosial maupun subsidi dalam desain penerapan sistem ekonomi kapitalisme mampu mengentaskan kemiskinan secara sempurna.
Islam Menyejahterakan
Sistem ekonomi Islam menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer ( basic needs ) setiap orang secara menyeluruh. Islam memandang setiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh, berikutnya Islam memandang manusia dengan kapasitas pribadinya memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena itu, hukum-hukum syariah telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer setiap warga negara Islam secara menyeluruh seperti sandang, pangan, dan papan.
Daulah Islam akan menciptakan mekanisme agar setiap orang mampu meraih kekayaan melalui jalan yang dibenarkan syarak yaitu dengan mewajibkan setiap laki-laki yang mampu untuk bekerja agar ia bisa menuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Setiap kepala keluarga dimotivasi untuk memperoleh harta melalui bekerja, dengan bekerja itulah sebab adanya kepemilikan. Negara tidak akan membuat masyarakat miskin sebagai kelompok yang selamanya mendapatkan bantuan. Negara juga akan menguapayakan pekerjaan jika ada individu yang tidak mampu memperolehnya sendiri.
Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga; individu, umum dan negara. Jika tiga jenis kepemilikan diterapkan maka, akan terwujud keadilan ekonomi karena tidak akan ada pihak yang mengambil atau menguasai harta yang bukan miliknya. Ketika kepemilikan umum dikelola dengan sesuai syariat Islam. Negara akan mampu menciptakan banyak lapangan kerja untuk mengelola Sumber Daya Alam yang ada. Pengolaan sumber daya alam yang dilakukan negara bertujuan untuk kemaslahatan umat. Maka, setiap individu berhak mendapatkan energi dengan mudah dan murah tanpa subsidi.
Dalam penerapan ekonomi Islam, negara akan mengatur bagaimana distribusi kekayaan, agar kekayaan yang dimiliki tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Tidak seperti sistem ekonomi kapitalis saat ini, dimana akumulasi kekayaan menyebabkan ketimpangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Islam memandang kebutuhan orang miskin bukan hanya sekadar masalah sosial yang harus ditangani melalui program ketika hanya ada anggarannya saja. Namun karena merupakan kewajiban sesuai hukum syarak, karena ‘hak’ bukan sekadar ‘pemberian’. Orang yang membutuhkan mempunyai hak tertentu dalam mekanisme distribusi kekayaan. Maka, Islam tidak menjadikan bansos maupun desil sebagai rujukan untuk mengatasi akar masalah kemiskinan. Hanya dengan kembali menerapkan sistem Islam di muka bumi ini segala masalah akan teratasi.
Views: 2
Comment here