Oleh : Lely Novitasari (Aktivis Generasi Peradaban Islam)
wacana-edukasi.com, OPINI– Semrawutnya tata kelola kabel-kabel di pinggir jalan semakin menambah keruwetan hidup. Belum lama pun kasus warga berkendara tejerat kabel kembali berulang, ada yang cidera berat hingga alami kecacatan maupun sampai meregang nyawa. Detik(dot)com
Ironinya, pihak pemilik kabel seakan saling lempar tanggung jawab. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat penyedia kabel mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar untuk merawat dan memperhatikan peletakan agar tidak membahayakan bagi siapapun yang beraktivitas di sekitarnya.
Fakta pemandangan kabel-kabel di wilayah perkotaan khususnya Jakarta kian hari semakin semrawut bisa dipengaruhi dari beberapa faktor, di antaranya:
Pertama, pertumbuhan pesat kota dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi menyebabkan penambahan kabel di berbagai titik tanpa koordinasi yang baik.
Kedua, kurangnya pengawasan dan regulasi ketat mengenai instalasi kabel di kota bisa berkontribusi pada tata kelola yang buruk.
Ketiga, beberapa kabel mungkin ditinggalkan setelah digunakan atau tidak berfungsi lagi, tetapi tidak dihapus dengan benar.
Dari beberapa faktor di atas, selain pemilik kabel yang harus bertanggung jawab, dikutip dari media Beritasatu, pemerintah provinsi DKI Jakarta menyatakan prihatin, lalu memberikan bantuan kepada keluarga korban serta memberikan sanksi kepada pihak penyedia jasa atau provider telekomunikasi dengan melakukan pemotongan kabel listrik yang terlalu rendah. Tentunya tidak hanya itu yang diharapkan, pemerintah juga seharusnya bisa lebih tegas sebagai pemilik wewenang penuh melakukan tata kota agar baik dan aman bagi seluruh warganya.
Kecelakaan yang terjadi jelas membuktikan ketika tata kelola pengerjaan satu proyek justru diserahkan kepada pihak lain, besar kemungkinan pengontrolan kualitas bisa menjadi lemah, hingga aspek keselamatan terabaikan sebab lebih fokus pada mencari keuntungan.
Menengok daerah di wilayah Papua, Kuala Kencana kota yang dibangun PT. Freeport Indonesia untuk kompleks hunian pekerjanya memiliki infrastruktur yang modern dan terintegrasi. Tata kelola kabel menggunakan teknologi model ditanam di dalam tanah, tentu hasilnya tidak semrawut seperti di ibu kota Jakarta. Semua teratur dan memiliki fasilitas infrastruktur yang tidak hanya nyaman dipandang tapi juga aman untuk beraktivitas di sekitarnya.
Lalu, kenapa justru di wilayah ibu kota negara sendiri tata kelolanya semrawut? Bukankah negeri ini yang memiliki kekayaan SDA di Papua dan banyak wilayah lainnya? Tapi saat ini justru hasil SDA yang dikembalikan untuk membangun fasilitas infrastruktur dinikmati hanya sebagian kecil warga kelas atas dan juga pengelola SDA Asing?
Negeri ini memang tidak menggunakan aturan Islam, sangat jelas dari setiap kebijakan yang dibuat untuk mengatur masyarakatnya. Bahkan kesenjangan sosial nampak nyata dari keberpihakkan kebijakan yang cenderung memfasilitasi pemilik modal dan kekuasaan.
Ya, kapitalisme sistem yang diadopsi dari barat ini jelas tidak sejalan dengan konsep kemaslahatan dalam Islam sebagai mayoritas agama penduduk negeri ini. Kapitalisme yang menyingkirkan wilayah keimanan hanya sebagai ranah pribadi alias sekularisme. Sekalipun kebijakan sistemnya menimbulkan korban, negara sebatas memberikan sanksi ataupun ganti rugi yang bisa dibilang kurang tegas dan layak. Bahkan pengibaratan hukuman sanksi dalam sistem kapitalisme seperti pisau, cenderung tumpul ke atas tajam ke bawah.
Masihkah penduduk negeri ini berharap dari sistem kapitalisme-sekular merapihkan tata kelola kabel semrawut yang terjadi hari ini? Dengan kebijakan dan solusi yang diberikan hanya tambal sulam akankah penduduk negeri ini mendapatkan keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayahnya?
Sistem Islam yang Shahih
Berbanding terbalik dengan sistem Islam. Dimana keimanan itu dibangun, hingga pemegang amanah memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya yang besar bila tidak menjalankan amanah dengan baik dan benar.
Sistem Islam memberikan gambaran konsep hidup yang memprioritaskan kemaslahatan umum. Negara yang menerapkan sistem Islam meniscayakan setiap penyedia layananan instalasi insfrastuktur kabel bekerja sama dengan negara dengan mengatur tata letak kabel agar aman bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya terpusat di wilayah orang-orang mampu tapi di seluruh wilayah negara.
Sistem Islam memiliki ketegasan jika ada penyedia kabel tidak menginstalasi kabel dengan baik atau bahkan sampai menimbulkan korban, maka negara memberikan sanksi tegas dengan menggunakan aturan-aturan Islam yaitu hudud atau takzir sesuai kesalahannya. Semua pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas semua resiko yang terjadi, karena dalam Islam negara sebagai pihak pengurus rakyat.
Negara yang menggunakan sistem Islam mengatur pendidikan, ekonomi atau muamalah, kesehatan juga termasuk tata kelola kota atau wilayah. Dalam perihal keyakinan negara tidak memaksa agama selain Islam untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Negara justru menjadi penjaga nyawa dan harta serta pengayom masyarakatnya agar bisa mendapatkan kesejahteraan dan keamanan. Sebab pemilik kekuasaan dalam negara bersistem Islam dibangun kesadaran akan adanya pertanggung jawaban dari setiap amanahnya kelak di yaumul hisab.
Berkaca dari sejarah di masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab sampai memikirkan jalanan yang berlubang, agar tidak ada keledai yang terperosok di jalannya. MasyaAllah.. Sekalipun binatang tetap diperhatikan keselamatannya, apalagi manusianya. Itulah sistem Islam yang mampu memberikan kemaslahatan bagi penduduk negerinya.
Maka bukan sesuatu yang mustahil negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur (negeri yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun) jika Islam dijadikan sebagai satu-satunya sistem yang mengatur negara.
Wallahu’alam bishowab.
Visits: 9
Comment here