Oleh : Rita Pajarwati
Wacana-edukasi.com, OPINI–Penangkapan terhadap sindikat judi online terus dilakukan oleh aparat kepolisian. Pada 9 Mei 2026, Bareskrim Polri menahan 320 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat judi online di sebuah gedung perkantoran di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Sebulan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim juga mengumumkan penyelesaian 16 laporan kasus tindak pidana pencucian uang dari bisnis judi online dengan nilai sitaan mencapai Rp58,1 miliar.
Ilusi Profit dan Jebakan Judi Online
Angkanya besar. Operasinya masif. Tapi pertanyaannya sederhana, jika setiap tahun ada penangkapan, mengapa judi online justru terus tumbuh seperti industri legal yang dilindungi ekosistem kekuasaan?. Di sinilah masalah pokoknya. Judi online bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah anak kandung paradigma sekuler kapitalisme yang mencari keuntungan instan tanpa peduli halal-haram, tanpa peduli dampak sosial, tanpa peduli siapa yang dihancurkan. Dalam logika kapitalisme, yang penting adalah profit dan trafik. Maka aplikasi, iklan digital, influencer, bahkan algoritma media sosial bekerja seperti makelar yang mengantar masyarakat menuju meja judi virtual.
Budaya instan itu kini merasuk brutal. Judi online bukan lagi penyakit pinggiran. Namun sudah menjadi budaya sosial baru yang merusak semua lapisan. Anak muda yang kecanduan slot, bapak-bapak yang menghabiskan gaji bulanan, mahasiswa yang terjerat pinjaman online demi modal taruhan, hingga pejabat yang diam-diam ikut bermain. Miskin maupun kaya. Terdidik maupun tidak. Semua terseret. Lebih mengerikan lagi, judi online bekerja seperti narkotika digital. Sekali masuk, sulit keluar. Sistemnya dirancang secara psikologis agar pemain terus kalah namun tetap berharap menang. Ada bonus harian, cashback, notifikasi kemenangan palsu, hingga manipulasi algoritma permainan. Teknologi dipakai bukan untuk memajukan manusia, tetapi mengeksploitasi kelemahan mental manusia.
Karena itu bisnis ini terus membesar. Keuntungannya luar biasa. Perputaran uangnya mencapai triliunan rupiah. Dengan modal server, rekening penampung, bot digital, dan jaringan operator lintas negara, mafia judi online bisa mengeruk keuntungan jauh lebih cepat dibanding bisnis konvensional. Negara selalu tertinggal satu langkah karena bandar bergerak menggunakan teknologi global, sementara penegakan hukum masih birokratis dan sporadis.
Fakta di lapangan berupa keterlibatan ratusan WNA dalam sindikat judi online menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi surga bagi mafia judi online. Ditambah dengan kondisi SDM Indonesia yang rendah literasi, pengguna internet tinggi, dan pengawasan negara yang lemah menjadikan Bandar-bandar asing mudah untuk merekrut orang lokal untuk dijadikan operator, melancarkan aksinya lewat jaringan keuangan digital, lalu kabur menyisakan kerusakan sosial. Selama ini pemerintah hanya sibuk menyelesaikan kasus judi online di hilir, sedangkan di hulu yaitu berupa ekosistem besar bisnis judi online kebal tidak tersentuh hukum.
Judi online modern bukan lagi perjudian biasa. Ia telah berkembang menjadi organized transnational cyber crime (kejahatan siber transnasional terorganisasi) yang memiliki jaringan keuangan, teknologi, server, operator, promotor digital, hingga sistem pencucian uang lintas negara. Artinya, pendekatan tambal sulam tidak akan pernah cukup. Pemblokiran situs demi situs hanyalah kosmetik digital. Hari ini diblokir, besok muncul seribu domain baru. Hari ini ditangkap, besok muncul operator pengganti. Negara seperti memotong ranting, sementara akarnya dibiarkan hidup. Karena itu solusi mendasarnya tidak bisa hanya teknis dan represif. Problem ini juga problem akidah dan peradaban.
Mengembalikan Peran Negara
Dalam Islam, judi diharamkan secara tegas karena menghancurkan akal, moral, keluarga, dan stabilitas sosial. Maka benteng pertama pemberantasan judi online adalah ketakwaan individu serta pemahaman agama yang kuat. Masyarakat Muslim harus disadarkan bahwa judi bukan jalan mencari rezeki, melainkan jalan menuju kehancuran. Pendidikan Islam tidak boleh hanya mengajarkan ritual, tetapi juga membangun kesadaran halal-haram dalam kehidupan ekonomi dan digital.
Namun jika hanya mengandalkan pada moral individu saja tidak cukup. Perlu pilar lain agar pemberantasan judi online bisa sampai ke akar-akarnya. Yaitu berupa penetapan hukuman yang jelas yang diterapkan oleh negara sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. Negara sebagai pembuat regulator tidak boleh memberikan ruang toleransi sekecil apapun untuk praktek perjudian, karena dampak kerusakannya yang sistemik.
Dalam konsep Islam, negara berfungsi sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung). Negara tidak hanya sekadar menjadi regulator pasif yang sibuk mengimbau masyarakat agar “bijak bermedia digital”, tetapi juga harus aktif melindungi rakyat dari predator ekonomi digital yang tidak hanya menghancurkan ekonomi tetapi juga kehidupan mereka. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan kedaulatan teknologi, infrastruktur digital, pengawasan transaksi keuangan, keamanan siber, hingga kontrol terhadap platform digital yang tidak boleh bergantung pada kepentingan korporasi global. Selama asing menguasai tekhnologi sedangkan negara lemah secara politik dan ekonomi, maka mafia judi online akan selalu menemukan celah untuk masuk.
Judi online pada akhirnya bukan sekadar soal aplikasi haram. Ia adalah cermin rapuhnya arah peradaban. Ketika uang dijadikan tuhan, teknologi dijadikan alat eksploitasi, dan negara gagal menjadi pelindung rakyat, maka kehancuran sosial tinggal menunggu waktu. Hari ini, kehancuran itu sudah mengetuk pintu jutaan rumah di Indonesia.
Views: 0
Comment here