Oleh: Fatinah Rusydayanti (Pegiat Literasi)
wacana-edukasi.com, OPINI–Selama puluhan tahun, rakyat Palestina hidup dalam bayang-bayang penjajahan, kekerasan, dan perampasan tanah. Di tengah penderitaan rakyat Palestina yang belum berakhir ini, muncul berbagai wacana baru yang diklaim sebagai solusi perdamaian, salah satunya adalah gagasan Board of Peace (BoP) yang disebut-sebut berkaitan dengan inisiatif politik Amerika Serikat pada masa Donald Trump. Pertanyaannya, benarkah ini jalan menuju perdamaian, atau justru bentuk baru dari penyesatan opini?
Coba kita telisik kebenarannya. Pertama, kondisi kemanusiaan di Gaza hingga kini masih sangat memprihatinkan. Sebagian besar wilayah berada dalam kondisi rusak akibat genosida. Banyak warga Palestina hidup di tenda pengungsian dan menghadapi kelangkaan kebutuhan dasar. Bahkan, aktivitas kehidupan sehari-hari seperti berbuka puasa di bulan Ramadan pun dilakukan di tengah reruntuhan rumah mereka akibat agresi militer curah hujan yang melanda wilayah tersebut juga memperparah kondisi para pengungsi karena tenda-tenda darurat mereka kerap terendam banjir.
Kedua, kekerasan terhadap warga Palestina tidak hanya terjadi di Gaza tetapi juga di Tepi Barat (West Bank). Berbagai laporan menunjukkan adanya penembakan terhadap warga Palestina, termasuk remaja, oleh pasukan Israel. Dalam salah satu peristiwa, seorang remaja Palestina dilaporkan tewas setelah ditembak oleh tentara Israel di wilayah tersebut (Antara News, 2026). Selain itu, serangan dan intimidasi yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina, seperti pembakaran tenda dan kendaraan, juga terus dilaporkan terjadi.
Ketiga, di tengah situasi ini muncul pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite yang disebut terdiri dari sekitar 15 teknokrat Gaza. Komite ini memiliki mandat untuk mengelola administrasi Gaza, mengawasi pelucutan senjata kelompok bersenjata, serta memastikan adanya satu sistem hukum dan satu rantai komando dalam pemerintahan wilayah tersebut (CNNIndonesia.Com/28/2/2026).
Ironisnya, ketika penderitaan rakyat Palestina masih berlangsung di depan mata dunia, berbagai gagasan politik justru mulai bermunculan dengan mengusung narasi perdamaian. Salah satunya adalah wacana Board of Peace (BoP) yang diiringi pembentukan NCAG sebagai pengelola Gaza. Narasi ini dipromosikan sebagai langkah menuju stabilitas dan rekonstruksi. Namun, jika ditelaah lebih dalam, muncul pertanyaan besar: apakah ini benar-benar solusi bagi Palestina, atau sekadar rekayasa opini untuk menata ulang Gaza sesuai kepentingan geopolitik pihak tertentu? Sesuai dengan keinginan Amerika Serikat melalui Donald Trump yang kita semua tahu akrab dengan siapa.
Narasi Damai yang Menipu
Di atas kertas, berbagai inisiatif tersebut tampak seperti langkah menuju stabilitas dan rekonstruksi, terlihat megah dan menggiurkan. Namun, banyak warga Palestina yang memandangnya dengan penuh kecurigaan. Keraguan ini bukan tanpa alasan. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa berbagai perjanjian perdamaian sering kali tidak menghentikan kekerasan ataupun menghentikan perluasan pemukiman Israel, atau bahkan dengan genosida yang dilakukan Israel.
Salah satu faktor utama yang menimbulkan keraguan adalah posisi politik Amerika Serikat dalam konflik ini. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat dikenal sebagai sekutu utama Israel dalam kebijakan politik dan militer. Dalam berbagai kesempatan di forum internasional, Amerika Serikat bahkan menggunakan hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi Israel dari berbagai resolusi yang mengkritik kebijakannya terhadap Palestina.
Dalam konteks ini, gagasan BoP dipandang oleh sebagian kalangan bukan sekadar upaya perdamaian, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk membentuk tatanan baru di Gaza sesuai kepentingan geopolitik tertentu. Pembentukan NCAG pun dinilai berpotensi menjadi bagian dari proses restrukturisasi politik di Gaza yang dapat menggeser kekuatan politik lokal yang selama ini ada.
Jika skenario tersebut benar, maka narasi rekonstruksi Gaza dapat berubah menjadi mekanisme baru untuk mengendalikan wilayah tersebut secara politik, tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan penjajahan yang menjadi akar konflik.
Dari sini kita patut curiga bahwa berbagai proposal yang dikemas sebagai “solusi perdamaian” bisa berpotensi menjadi alat untuk mengalihkan perhatian dari akar persoalan yang sebenarnya. Jika penjajahan, perampasan tanah, dan genosida terhadap rakyat Palestina terus berlangsung, maka perubahan struktur administrasi di Gaza tidak akan membawa perubahan berarti. Oleh karena itu, pembahasan mengenai masa depan Palestina tidak cukup berhenti pada kritik terhadap BoP, tetapi harus dilanjutkan dengan perumusan solusi yang benar-benar mampu mengakhiri ketidakadilan yang terjadi.
Islam : Solusi Persatuan Umat dan Kemerdekaan Palestina
Di tengah berbagai wacana politik global, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa persoalan Palestina pada dasarnya adalah persoalan penjajahan. Karena itu, solusi yang ditawarkan tidak boleh hanya berhenti pada pengaturan administratif atau rekonstruksi wilayah semata.
Pertama, umat Islam dan masyarakat dunia perlu menilai secara kritis setiap narasi yang diklaim sebagai jalan perdamaian. Sebab perdamaian yang sejati tidak mungkin terwujud selama akar masalah yang menjadi sumber konflik masih dibiarkan berlangsung.
Kedua, dukungan terhadap Palestina harus dibangun di atas persatuan umat dan solidaritas global. Dengan persatuan tersebut, bantuan kemanusiaan, langkah diplomasi internasional, bahkan pengerahan tentara serta tekanan politik terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum internasional dapat dilakukan secara lebih kuat untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina.
Ketiga, lebih dari itu, perjuangan membela Palestina menuntut terwujudnya persatuan umat Muslim di bawah satu komando kepemimpinan. Dengan persatuan dan kepemimpinan yang menyatukan tersebut, umat Islam memiliki kekuatan politik yang nyata untuk melindungi kepentingan umat serta memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
Pada akhirnya, sejarah memberikan pelajaran penting bahwa pembebasan Palestina bukanlah sesuatu yang mustahil. Ketika umat Islam bersatu dan memiliki kepemimpinan yang kuat, seperti yang pernah ditunjukkan oleh Salahuddin al-Ayyubi dalam membebaskan Yerusalem setelah kemenangan di Battle of Hattin, kekuatan besar yang tampak tak terkalahkan pun dapat dikalahkan.
Karena itu, penderitaan yang dialami rakyat Palestina hari ini seharusnya menjadi panggilan bagi umat Islam untuk membangun kembali kesadaran, persatuan, dan kekuatan politik yang mampu membela tanah suci tersebut. Tanpa persatuan dan kepemimpinan yang kuat, berbagai narasi perdamaian hanya akan menjadi wacana yang berulang. Namun dengan persatuan umat dan komitmen untuk menegakkan keadilan, harapan pembebasan Palestina akan selalu tetap hidup.
Sejarah juga menunjukkan bahwa penjajahan tidak pernah berakhir hanya dengan janji-janji politik. Ia berakhir ketika ada kesadaran, persatuan, dan kekuatan yang mampu menegakkan keadilan. Karena itu, masa depan Palestina tidak boleh diserahkan pada narasi perdamaian yang belum tentu berpihak kepada rakyatnya, tetapi harus diperjuangkan melalui solidaritas, kesadaran, komitmen dan persatuan untuk menegakkan keadilan bagi Palestina yang telah terlalu lama hidup dalam penderitaan. Wallahu’alam bishowab.
Views: 10
Comment here