Oleh: Dela Damayanti
Wacana-edukasi.com, OPINI–Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah telah tiba. Namun, kegembiraan itu tidak menyentuh hati ribuan saudara kita di ujung barat Indonesia. Di saat jutaan umat Muslim sibuk mempersiapkan menu sahur dan berbuka yang lezat, ribuan penyintas banjir di Provinsi Aceh justru harus menelan pil pahit. Mereka terpaksa mengawali hari pertama Ramadan di dalam tenda-tenda pengungsian yang memprihatinkan.
Kondisi mereka sangat menyayat hati. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 1200 jiwa atau 260 kepala keluarga di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, dipastikan menjalani ibadah puasa pertama mereka di bawah tenda darurat, dan hunian papan seadanya.
Hingga kini, janji pembangunan hunian sementara (Huntara) yang layak belum juga terealisasi sepenuhnya. Padahal, desa tersebut telah hancur rata dengan tanah sejak musibah banjir bandang melanda. Kondisi serupa juga dialami oleh ribuan warga lainnya di Aceh Utara dan Aceh Timur yang masih terjebak dalam ketidakpastian hunian, dan kelumpuhan ekonomi tepat saat bulan mulia tiba.
Ketahanan pangan para pengungsi ini pun berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Mereka tidak lagi memiliki penghasilan karena lahan pertanian dan peralatan kerja yang musnah. Ironisnya, bantuan dari pemerintah dilaporkan sangat minim dan lambat. Warga hanya bisa menggantungkan harapan pada bantuan para relawan dan kedermawanan masyarakat umum untuk sekadar menyambung hidup di bulan puasa. Listrik yang masih sering padam di beberapa titik pengungsian menambah derita panjang yang harus mereka pikul. (kompas.com, 19/2/2026)
Kegagalan Sistem Kapitalistik
Fenomena terlantarnya korban bencana di Aceh menjelang Ramadan ini bukanlah sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan cerminan dari abainya negara dalam menjalankan fungsi pengurusan rakyat atau riayah. Pemerintah memang mengeklaim telah melakukan berbagai kebijakan rekonstruksi, tetapi realitas di lapangan membuktikan bahwa masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang memadai. Negara tampak lamban dalam merespons kebutuhan mendesak rakyatnya, terutama dalam hal pemenuhan tempat tinggal yang layak dan jaminan pangan.
Kondisi ini berakar pada model kepemimpinan kapitalistik yang memandang kebijakan publik melalui kacamata untung-rugi dan pencitraan. Dalam sistem ini, nyawa dan kesejahteraan rakyat kecil sering kali hanya dijadikan komoditas politik atau angka statistik dalam laporan pembangunan.
Pengurusan bencana dilakukan secara birokratis dan tidak solutif, sehingga penanganan pasca bencana berlarut-larut tanpa akhir yang jelas. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri di tengah krisis, sementara aparatur negara sering kali lebih fokus pada seremoni dari pada aksi nyata yang menyentuh akar persoalan.
Inilah dampak dari kegagalan fungsi pemimpin sebagai pelindung rakyat. Ketika pemimpin berpihak pada kepentingan pemilik modal atau terjebak dalam prosedur anggaran yang kaku, maka nasib rakyat di pengungsian akan selalu menjadi prioritas kesekian. Padahal, keselamatan satu nyawa manusia di dalam pandangan agama jauh lebih berharga dari pada seluruh proyek infrastruktur yang megah sekalipun.
Perspektif Islam
Sangat kontras dengan sistem kapitalisme, Islam meletakkan dasar kepemimpinan sebagai amanah suci yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Negara dalam Islam memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan setiap individu rakyatnya, terutama yang sedang tertimpa musibah, mendapatkan hak-hak hidup mereka secara penuh dan bermartabat.
Pertama, negara sangat memperhatikan kekhusyukan ibadah warganya. Karena Ramadan adalah bulan peningkatan ketaatan, maka negara akan mengerahkan segala daya agar suasana di wilayah bencana tetap kondusif bagi warga untuk beribadah. Pemimpin yang bertakwa tidak akan tenang tidurnya jika mengetahui ada rakyatnya yang berbuka puasa hanya dengan air putih di bawah tenda bocor. Negara akan menyuasanakan Ramadan secara serius dengan menjamin ketersediaan pangan dan hunian yang layak sebelum bulan suci tiba.
Kedua, negara menjalankan tugasnya sebagai raa’in atau pengurus sejati. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:
“Imam (pemimpin) itu adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.”
Visi riayah ini menjadikan kebijakan dan pengelolaan anggaran untuk wilayah bencana bersifat efektif dan solutif. Negara tidak akan membatasi anggaran untuk rekonstruksi selama kebutuhan tersebut mendesak. Dalam sistem keuangan Islam, terdapat pos-pos dana darurat di Baitulmal yang siap dikerahkan kapan saja tanpa terhambat birokrasi yang berbelit.
Ketiga, setiap aktivitas pembangunan dan pemulihan bencana dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah: 32,
“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”
Ayat ini menegaskan bahwa menjaga kelangsungan hidup manusia adalah kewajiban yang sangat agung. Oleh karena itu, negara akan menaruh perhatian khusus pada wilayah bencana dengan mengerahkan seluruh SDM dan teknologi terbaik untuk segera memulihkan kondisi wilayah tersebut demi keselamatan umat.
Khotimah
Urgensi Perubahan Paradigma
Penderitaan korban banjir di Aceh yang harus menyambut Ramadan dalam keprihatinan adalah peringatan keras bagi kita semua. Selama paradigma kepemimpinan masih bersandar pada sistem sekuler-kapitalistik, pengurusan rakyat akan selalu setengah hati. Kita membutuhkan perubahan mendasar, yaitu kembalinya fungsi negara sebagai pelayan umat yang tulus dan tanggap.
Sudah saatnya pembangunan dan kebijakan negara dikembalikan pada prinsip tanggung jawab ilahiah, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan atau citra politik. Menjaga rakyat adalah menjaga masa depan bangsa. Tanpa adanya perubahan paradigma dari kepemimpinan yang eksploitatif menuju kepemimpinan yang melayani, maka duka di pengungsian akan terus berulang. Itu berarti merampas hak rakyat untuk hidup aman dan tenang di bawah naungan aturan yang adil.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Views: 9
Comment here