Oleh : Sahreva Kurniati, S.Pd., C.MT.
wacana-edukasi.com, OPINI–Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) atau Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan dan pelantikan gubernur juga wakil gubernurnya pada 22 Juli 2026, melalui Keppres No, 80/P Tahun 2026 menuai perdebatan. Pemerintah menyebut URI sebagai wadah untuk mengkonsolidasi pendidikan kepemimpinan dan untuk mencetak pemimpin masa depan, yang kelak akan memimpin pemerintahan ataupun BUMN (Badan Umum Milik Negara). Akan tetapi, sejumlah pihak mempertanyakan tentang urgensi, status hukum, tata kelola, dan tumpang tindihnya dengan lembaga yang sudah ada saat ini seperti Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) dan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Latar Belakang Dibentuknya URI
Pembentukan URI diklaim akan mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang komitmen terhadap kepentingan nasional. Lulusan-lulusan URI kelak akan menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan akan menduduki perusahaan milik negara. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembentukan URI dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk memiliki sistem pendidikan yang mampu membina calon pemimpin yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun URI belum mengumumkan kurikulumnya (bbc.com, 24/07/2026).
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto yang dilantik sebagai Gubernur URI mengatakan bahwa, URI terinspirasi dari lembaga pendidikan Prancis Ecole Nationale d’administration (ENA), yang kini lembaganya bernama Institut National du Service Publik atau INSP. Ia berharap URI dapat mengadopsi dari apa yang dilakukan dan dicetak oleh INSP Prancis. Peserta didik URI juga akan digembleng dengan materi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme dan kompetensi manajerial (news.detik.com, 22/07/2026).
Apa Urgensinya?
Menurut sejumlah pakar pendidikan, pembentukan URI tidak ada urgensinya. Mengingat bahwa saat ini telah terlaksana pelatihan aparatur sipil negara dan pejabat pemerintahan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Lemhannas. Pengamat Pendidikan, Totok Amin Soefijanto mengatakan, URI kelak akan membuat birokrasi menjadi semakin gemuk dan akan menghambur-hamburkan anggaran negara. Kalaupun URI meniru INSP, ini hanya akan semakin mengokohkan “elistisme” di kalangan calon pemimpin pemerintahan. Karena bisa jadi URI nanti hanya akan dimasuki oleh orang-orang kaya dan kelompok elite saja.Yang nantinya akan menciptakan monopoli calon pemimpin (bbc.com, 24/07/2026).
Belum usai polemik dari urgensi pembentukan URI, muncul polemik baru diantara lembaga negara yaitu antara pemerintah dan DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hardian Irfani mengatakan bahwa lembaganya belum pernah menerima penjelasan resmi tentang dasar hukum, tugas, fungsi dan anggaran URI (bbc.com, 24/07/2026).
Mencetak Penguasa Amanah atau Sekadar Penguasa?
Sebenarnya dengan dibentuknya URI, memberikan sinyal bahwa sebagian besar lembaga pendidikan yang sudah ada saat ini, belum mampu melahirkan calon pemimpin yang ideal. Seperti lembaga pendidikan khusus yaitu Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Hanya saja, jika URI hadir masih dengan konsep yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya yaitu dengan bernafaskan ideologi sekulerisme-kapitalis, maka tidak ada jaminan untuk mampu melahirkan calon-calon pemimpin amanah, adil, dan bertanggung jawab. Karena selama landasan dalam penyelenggaraan pendidikan masih sekuler kapitalistik, kampus hanya akan mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keahlian yang berorientasi pasar kerja saja. Adapun penanaman konsep kepemimpinan, termasuk di dalamnya pembentukan karakter (kepribadian), akan berjalan secara sekuler jauh dari asas akidah Islam dan hukum syariat.
URI katanya akan menggembleng peserta didiknya dengan materi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme dan kompetensi manajerial untuk melahirkan calon pemimpin, apakah ini akan tepat sasaran? Padahal seseorang bisa menjalankan sesuatu dengan amanah, adil, dan tanggung jawab, jika memiliki rasa takut kepada-Nya, bukan dari seberapa paham tentang wawasan kebangsaannya. Maka dengan demikian, URI nantinya hanya akan menambah pemain baru dan tetap akan terjebak pada krisis calon pemimpin untuk membangun peradaban sahih. Cetakan-cetakan pemimpinnya, akan tetap berkuasa dengan tanpa melihat kepentingan umat dan kepentingan Islam.
Pendidikan Tinggi dalam Islam
Sistem pendidikan Negara Khilafah disusun dari sekumpulan hukum-hukum syara, yang berlandaskan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Tujuan dari asas pendidikan dalam Negara Khilafah adalah untuk membangun kepribadian Islami, dengan cara menjalankan perangkat pembinaan, pengaturan, dan pengawasan diseluruh aspek pendidikan melalui penyusunan kurikulum, pemilihan guru-guru yang kompeten, dan pemantauan prestasi anak didik serta upaya peningkatannya.
Adapun tujuan pendidikan tinggi adalah sebagai penanaman dan pendalaman kepribadian Islam. Peningkatan kualitas kepribadian ini ditujukan agar para mahasiswa bisa menjadi pemimpin dalam memantau permasalahan-permasalahan krusial (qadhaya mashiriyah) bagi umat, termasuk cara mengatasinya. Selain itu, akan dilahirkan dari perguruan tinggi Islam ini yaitu para ulama, para mujtahid, para pemimpin, para pemikir, para qadhi, para ahli fiqih, dan para pakar dalam bidangnya masing-masing, agar mereka tetap hidup di tengah-tengah umat, untuk menjaga penerapan sistem Islam dan mengembannya ke seluruh umat manusia dengan jihad.
Perguruan tinggi juga dituntut untuk melahirkan para peneliti yang kompenten dalam ilmu dan praktek, untuk menciptakan berbagai sarana dan teknik yang terus berkembang di bidang pertanian, pengairan, keamanan, dan kemashlahatan hidup lainnya. Perguruan tinggi juga dituntut untuk melahirkan sekumpulan politikus, para pakar ilmu pengetahuan, dan orang-orang yang mampu memberikan pengajaran dan ide-ide strategis yang diperlukan Negara Khilafah dalam melayani kemashlahatan umat.
Hanya Islam yang Mampu Mencetak Mutiara-Mutiara Ummat
Islam dengan kesempurnaanya, telah membimbing seluruh umat manusia ke jalan yang lurus dan menjadikan setiap pemeluk ideologi Islam, sebagai mutiara-mutiara umat. Para pemeluk ideologi Islam menjadikannya sebagai hamba Allah SWT yang amanah, adil, bertanggung jawab dan senantiasa menjadi para pemimpin yang takut kepada-Nya. Pemimpin-pemimpin yang amanah yang takut kepada Allah SWT, akan lahir melalui rahim Islam yaitu ketika sistem Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.
Sangat wajar jika membuka lembaran-lembaran sejarah Islam, akan ditemui kegemilangan diantaranya dari sistem pendidikan Islam. Karena saat itu Islam tegak selama 13 abad, maka sejarah telah mengukir banyak nama-nama intelektual peletak fondasi ilmu dan sains teknologi hari ini. Diantaranya Al-Biruni sebagai seorang pakar astronomi, fisika, matematika, farmasi, geografi dan sejarah. Al-Biruni mampu mengukur keliling bumi dengan akurat dan meneliti berbagai budaya dunia secara objektif. Ibnu al-Haitham (Alhazen) adalah pelopor di bidang optik, fisika, matematika, dan astronomi. Penemuannya tentang cara kerja cahaya dan penglihatan menjadi fondasi awal terciptanya kamera obscura serta metode ilmiah modern. Abbas Ibnu Firnas Adalah pencipta rancangan pesawat terbang. Ibnu Ismail Al-Jazari sebagai penemu teknologi robotik, ia membuat robot pertama menggunakan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin. Az-Zahrawi sebagai bapak ahli bedah modern. Al-Khawarizmi sebagai seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi. Ia dikenal sebagai peletak dasar ilmu aljabar serta memperkenalkan angka nol dan sistem desimal yang penting bagi teknologi modern.
Views: 1
Comment here