Oleh: Rahmatul Aini (Penulis dan Aktivis Dakwah)
wacana-edukasi.com, OPINI–Program Makan Bergizi Gratis sudah dijalankan selama satu tahun semenjak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, walaupun program ini belum merata akan tetapi dana yang sudah di keluarkan tidak sedikit.
Bukan saja anggaran untuk memastikan ketersediaan bahan dan penyajian menu, tetapi para pekerja di SPPG juga harus diupah dan gaji mereka bahkan melebihi gaji honorer. Wajar saja, karena anggaran untuk prgram MBG ini mencapai triliunan. Mulai dari Rp 71 triliun di tahun 2025 dan melonjak tinggi di tahun 2026 menjadi Rp 335 triliun (kompas.com, 19 Jan 2026).
Namun dari mulai adanya program ini berjalan, berbagai pro kontra terus mengemuka di masyarakat. pasalnya, MBG ini dinilai tidak menjadi kebutuhan mendasar anak-anak sekolah.
Masyarakat berharap dana MBG ini bisa diprogramkan untuk pendidikan gratis di beberapa jenjang, mengingat anggaran yang begitu tinggi dan alokasi anggaran pendidikan sebesar 769 triliun sepertiganya untuk MBG (news.ddt.co.id, 25 Jan 2026).
Tidak hanya itu, menu MBG yang setiap hari di suguhkan terkadang tidak sesuai standar gizi yang di butuhkan anak-anak. Mengingat adanya program ini ada karena masalah stunting dan malnutrisi yang tinggi di Indonesia.
Anak-anak disuguhkan menu mie, susu kemasan yang mengandung gula tinggi, buah yang tak layak makan karena busuk, bahkan sampai ayam yang dihinggapi belatung. Alhasil anak-anak banyak yang keracunan akibat menyantap MBG. Mirisnya lagi jika menu MBG itu berupa snack atau makanan ringan, tidak ada sama sekali gizi yang siswa butuhkan, semua berbahan tepung, serta gula yang tinggi.
Desakan pemberhentian program MBG akhirnya menggema, mulai dari organisasi sipil, seperti KPAI dan ICW sampai masyarakat biasa. Bahkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, meminta agar pemerintah menghentikan sementara MBG sebab banyaknya kasus siswa yang tumbang karena keracunan.
Pemerintah harusnya melakukan evaluasi menyeluruh, menyiapkan payung hukum untuk memperbaiki tata kelola MBG dan lain-lain, nampak bahwa program ini seperti terburu-buru tanpa ada kesiapan (kompas.id, 17 Okt 2025).
Ada juga masukan agar MBG ini digantikan dengan penerimaan uang per-hari oleh orang tua wali murid, karena mereka akan berusaha memastikan kebutuhan gizi anak-anak dengan anggaran yang diberikan, mulai dari protein, karbo dan kalsium. Namun masukan tersebut ditolak dengan alasan program ini adalah wujud dari janji presiden saat kampanye.
Masalahnya adalah banyak makanan yang tersisa sebab para siswa tidak suka dan tidak sesuai selera mereka, akhirnya terbuang ke sampah. Padahal itu semua dibeli dengan duit, seolah-olah menghamburkan uang demi program populis yang tidak ada sama sekali kemanfaatnya kepada generasi.
Alih-alih menyelesaikan malnutrisi, program ini justru menambah problem baru yang harusnya tidak terjadi, terbukti dengan adanya kasus keracunan di berbagai wilayah yang berbeda-beda. MBG tidak mampu menyelesaikan problem gizi buruk atau malnutrisi sebab akar persoalannya terletak pada kegagalan negara dalam mewujudkan kesejahteraan.
Indonesia yang menganut sistem kapitalisme telah menciptakan kesenjangan yang jauh dari masyarakat, akibatnya kemiskinan semakin bertambah parah, lapangan pekerjaan yang sulit, yang menyebabkan kebutuhan masyarakat terancam dan akhirnya tidak mampu membeli apa yang dibutuhkan oleh nutrisi tubuh.
Misalnya harga daging yang mahal, harga buah yang melonjak tinggi. Mirisnya masyarakat hanya diberi solusi makan keong sebagai pengganti daging.
Sementara itu, pendidikan dan kesehatan pun semakin berbiaya tinggi, istilah orang miskin dilarang sekolah dan sakit itu benar-benar nyata.
Sebenarnya yang dibutuhkan generasi hari bukan hanya makan gratis, tapi juga pendidikan gratis. Agar tidak ada anak yang memilih bunuh diri akibat tak mempu memberi buku dan pulpen, seperti yang terjadi di NTT beberapa minggu yang lalu.
Serta butuh makan gratis agar tidak ada anak yang jualan tisu di jalan demi membeli beras untuk menyambung hidup, namun mirisnya ia justru meregang nyawa akibat terlindas alat berat di jalan saat mencari rupiah demi sesuap nasi.
Kapitalisme hanya menyuguhkan solusi tambal sulam, yang justru tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, sebab sistem inilah yang menimbulkan kerusakan parah pada tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk menjamurnya kemiskinan.
Bahkan adanya program yang diberlakukan hanya menguntungkan sebagian orang, seperti proyek MBG yang dijadikan sebagai proyek untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, terlihat dari kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan kepada siswa.
Jika problemnya pada malnutrisi dan stunting, harusnya pemerintah melihat dari sudut pandang akar persoalan yang terjadi. Bukan malah membuat program populis bahkan memicu problem baru, akan tetapi hal ini sudah niscaya dalam sistem kapitalisme yang tidak mampu memberikan solusi fundamental. Selama satu tahun program MBG berjalan, malnutrisi dan masalah stunting bukan menurun justru makin bertambah.
Islam hadir di tengah manusia, bukan hanya sebagai agama ritual namun juga agama yang mencakup semua aspek dalam kehidupan, termasuk memperhatikan kesehatan masyarakat, karena kesehatan adalah bagian yang paling penting dan hal ini akan menjadi tanggung jawab penuh oleh negara.
Oleh karena itu, penerapan Islam kaffah dalam aspek kehidupan termasuk aspek politik akan mewujudkan kesejahteraan kepada umat, negara khilafah tidak akan membebani rakyat dengan harga pokok yang mencekik, tak hanya itu tidak akan menyiksa rakyat dengan mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan.
Semuanya dijamin penuh oleh negara. Khilafah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengembalikan harta kepemilikan umum demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Segala jenis Sumber Daya Alam tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia, maka negara akan membuka industri yang akan mampu menyerap tenaga kerja, tentu ini akan mengurangi angka pengangguran yang saat ini banyak terjadi. Oleh sebab itu, urjensi khilafah di tengah-tengah umat sangat mendesak.
Khilafah akan mampu memutuskan rantai kemiskinan melaliui distribusi pos-pos pemasukan baitul mal, sistem khilafah memiliki mekanisme yang rinci dalam mewujudkan kesejahteraan.
Inilah bukti bahwa hanya sistem Islam yang mampu mewujudkan kesejahteraan, menuntaskan problem malnutrisi dan masalah stunting, bukan dengan cara program popilis yang disuguhkan oleh sistem demokrasi kapitalisme.
Views: 11
Comment here