Opini

PNS vs Robot: Solusi Instan Negeri Ini

blank
Bagikan di media sosialmu

Oleh : Riannisa Riu

wacana-edukasi.com– Pegawai Negeri Sipil alias PNS di negeri +62 sepertinya harus bersiap-siap mencari lapangan kerja baru. Seperti dilansir detik.finance.com (Ahad, 28/11/2021), pemerintah benar-benar serius ingin mewujudkan rencana percepatan dalam mengurus birokrasi. Salah satu cara yang bakal ditempuh adalah memangkas jumlah PNS dan menggantinya dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan, ke depannya pemerintah menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap. Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi. “Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS namun jumlahnya tidak gemuk atau besar,” ujarnya.

Dengan digantikan robot, maka jumlah PNS akan lebih dirampingkan. Jika dilihat dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah pegawai abdi negara memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. “Jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak tahun 2016,” tulis buku tersebut.

Alasan terkuat pemerintah untuk menggantikan tenaga PNS dengan AI adalah demi kemudahan pengambilan keputusan dari tingkat daerah maupun nasional. Robot tersebut kabarnya akan menggantikan eselon III dan eselon IV yang menghambat birokrasi. Penyederhanaan ini merupakan perintah presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan cepat oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju. “Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter,” tegas beliau seperti tertera di cnbcindonesia.com, (Rabu, 01/12/2021).

Digitalisasi teknologi memang merupakan suatu trend yang umum dalam kehidupan modern saat ini. Kemajuan teknologi dianggap sebagai hal yang mampu membantu dan memudahkan kehidupan manusia secara instan. Pemerintah negeri ini pun demikian. Mencari solusi secara instan dan mudah yakni menggunakan digitalisasi untuk menggantikan pekerjaan ASN tanpa memikirkan apakah solusi tersebut merupakan solusi tuntas yang mampu menyejahterakan masyarakat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem demokrasi yang digunakan oleh negeri +62 saat ini adalah anak kandung dari sistem sekular kapitalisme yang menitikberatkan pada pemenuhan manfaat sebesar-besarnya serta menjunjung kebebasan yang berlebihan. Sehingga cenderung untuk mencari solusi atau penyelesaian berbagai masalah yang terjadi dengan cara-cara instan yang termudah dan paling menguntungkan pengusaha saat ini. Tanpa mempedulikan akibat yang terjadi setelahnya dan biasanya malah menghasilkan permasalahan baru yang lebih menyulitkan dari permasalahan sebelumnya.

Seharusnya pemerintah menganalisis terlebih dahulu apa akar permasalahan sebenarnya yang menyebabkan terhambatnya birokrasi. Merampingkan jumlah PNS pada dasarnya bertujuan untuk mengefisienkan dan menghemat anggaran belanja negara yang digunakan untuk menggaji PNS. Namun benarkah dengan cara demikian maka anggaran belanja akan menjadi efisien dan hemat? Kenyataannya anggaran belanja negara yang paling besar bukanlah digunakan untuk menggaji PNS, melainkan untuk pendanaan pelaksanaan infrastruktur serta gaji para anggota dewan yang super mewah. Tentunya masih jelas dalam ingatan masyarakat mengenai Hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mengalami kenaikan cukup besar bulan September 2021 lalu. Begitu juga dengan pelaksanaan infrastruktur yang dinilai berlebihan padahal Indonesia sudah termasuk sebagai salah satu negara yang menyumbang deforestasi terbesar dan mengkhawatirkan setiap tahunnya. Dengan kata lain, – perampingan jumlah PNS dan menggantinya dengan AI – itu bukanlah solusi tuntas yang benar-benar tepat dalam permasalahan ekonomi serta anggaran belanja negara.

Pengadopsian teknologi dengan perampingan PNS dan menggantikan sebagiannya menggunakan robot mungkin memang akan mempermudah pelaksanaan birokrasi seperti contoh di negara maju. Namun di sisi lain, cara ini akan menimbulkan banyak sekali kerugian, yakni meningkatnya pengangguran di masyarakat, meningkatkan biaya operasi dengan memasang sistem AI (yang pastinya tentu saja impor) dan tentunya menambah pengeluaran hutang negara yang semakin membengkak setiap harinya. Inilah wujud solusi instan demokrasi kapitalistik yang senantiasa menambah masalah baru.

Jika memang menginginkan solusi tuntas yang akan menghapuskan permasalahan secara sempurna, maka tidak ada jawaban lain selain solusi islam. Peradaban Islam selama 1400 tahun telah terbukti mampu memberikan kemajuan teknologi terdepan pada masanya. Ketika negara Islam telah mampu menciptakan jam, negara-negara Barat saat itu malah ketakutan dan menganggapnya sebagai sihir. Contoh lainnya, di Spanyol ada sebuah istana yang bernama Istana Alhambra, yang didirikan pada masa keemasan Islam di Andalusia. Di Istana tersebut ada sebuah air mancur yang disebut Jam Singa Granada, sebab air mancur yang berbentuk 12 patung singa tersebut akan mengeluarkan air sesuai jamnya. Sejak keruntuhan Andalusia hingga hari ini, tak ada seorang pun yang mampu memperbaiki mekanisme jam singa granada tersebut. Hal ini membuktikan betapa majunya peradaban islam pada saat itu. Hanya peradaban islamlah yang mampu menghasilkan generasi emas yang bertakwa kepada Allah Taala dengan menerapkan sistem islam sebagai aturan hidup.

Sistem Islam akan menghasilkan manusia-manusia yang bertakwa serta menghapuskan sistem riba dari muka bumi, dan menggunakan sistem ekonomi islam sebagai landasan aturan dalam membangkitkan perekonomian. Mengatur sumber daya alam untuk menjadi milik negara yang dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, tanpa sedikit pun dikuasai oleh yang tidak berhak memilikinya, termasuk para penguasa dan pengusaha.

Penguasa Negara Islam pun wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Juga membeli hasil karya rakyat termasuk penemuan dan hasil penelitian secara layak dan dipergunakan pula untuk seluruh kemakmuran umat. Sehingga dengan demikian negara tidak akan tergantung dan membebek kepada bangsa asing penjajah apalagi sampai meniru-niru trend perkembangan teknologi yang tanpa arti. Negara akan menjadi mandiri, independen, serta mampu mengembangkan teknologi sendiri tanpa campur tangan negara kafir penjajah. Bahkan akan mampu menciptakan teknologi yang belum pernah dipahami negara kafir sebelumnya. Sebab, sistem Islam adalah sistem tertinggi yang diciptakan langsung oleh Sang Pencipta manusia, yang tentunya memahami manusia lebih dalam daripada manusia itu sendiri. Tidak ada teknologi yang lebih canggih daripada teknologi milik Allah Taala. Karenanya, lebih baik jika pemerintah segera menerapkan sistem islam demi kesejahteraan seluruh umat, daripada senantiasa mencari solusi instan yang selalu menimbulkan masalah baru bagi seluruh umat. Wallahu’alam bisshawwab.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

blank

Hits: 11

Comment here