Perubahan, ke Mana Hendak Berlabuh?

Oleh: Umi Hanifah (Aktivis Muslimah Jember)

Wacana-edukasi.com, OPINI–Kondisi lndonesia saat ini karut marut, terutama ketidakadilan nyata di depan mata. Di saat rakyat kesulitan cari makan, kemiskinan ekstrim, pengangguran di mana-mana pejabat justru diberi berbagai fasilitas mewah. Tunjangan rumah, komunikasi, jabatan, beras dan lainnya yang mencapai jutaan perbulan. Rakyat tentu saja geram dan marah dengan kebijakan zalim ini.

Puncak kemarahan masyarakat terhadap pejabat terutama kepada DPR, nirempati terhadap kondisi masyarakat bawah dengan joget-joget saat mendapatkan kenaikan berbagai tunjangan. Bahkan ketika Ahmad Syahroni anggota DPR dari partai Nasdem mengatakan kepada orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Sungguh, tidak pantas seorang pejabat mengucapkan kata-kata kotor yang merendahkan.

Masyarakat muak dengan kondisi ini, kemarahan mereka sudah tidak terkendali. Terjadilah demo di berbagai kota, mereka menuntut beberapa kebijakan yang selama ini menyusahkan agar di hapuskan, seperti uang tunjangan rumah dan pensiun DPR, UU perampasan aset, transparansi dana, serta masih banyak lagi tuntutan lain yang mencederai hati rakyat.

Aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat pecah di berbagai wilayah. Aksi demo tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga kota-kota lain, seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Aksi demo disertai kericuhan yang mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas umum Cnbnindonesia.com (30/8/2025).

Pertanyaannya, jika tuntutan berbagai elemen masyarakat tersebut di penuhi benarkah ada perubahan seperti yang diinginkan? Kita harus ingat bahwa lndonesia sudah berganti Presiden 8 kali, namun tidak ada perubahan yang berarti. Tatanan kehidupan semakin kacau, karena selama ini perubahan hanya dari orang bukan pada hal yang mendasar yaitu sistem apa yang digunakan untuk mengatur negeri ini.

Akar Masalah

Benar, sekularisme kapitalis menjadi akar berbagai kerusakan di negeri ini. Sistem yang mengesampingkan agama sebagai tatanan bernegara dan bermasyarakat. Agama sebagai petunjuk hidup mereka ganti dengan nafsu. Fakta, para wakil rakyat membuat kebijakan berdasarkan kepentingan partai dan pribadi mereka dengan jalan voting. Tentu saja aturan yang di hasilkan tidak netral penuh rekayasa hanya menguntungkan mereka sebagaimana fakta selama ini.

Apalagi kursi jabatan yang mereka raih menghabiskan dana besar. Terjadilah main mata antara pejabat dengan pemodal untuk meraih kekuasaan. Disinilah terjadinya penyelewengan jabatan, kebijakan akan berpihak pada pemodal/oligarki. Sadisnya, rakyat justru di palak dengan berbagai aneka pajak.

Perubahan

Berbagai tuntutan yang di sampaikan hanyalah permukaan, karena akar masalahnya tidak di hilangkan yaitu sekularisme kapitalis. Sampai kapanpun jika sistem ini tidak di ganti maka tidak akan ada perubahan. Sistem yang cacat dari asasnya, maka setiap cabangnya akan busuk.

Perubahan itu hanya pada lslam. Sebagai sebuah sistem lslam punya solusi untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan pada rakyat individu per individu. Karena pemimpin dalam lslam itu adalah pengurus/penggembala dan akan di mintai pertanggung jawabannya kelak terhadap gembalaannya (HR. Muslim).

Jabatan adalah amanah, bukan untuk hidup mewah apalagi menzalimi masyarakat dengan berbagai kebijakan yang melanggar syariat. Islam akan mencukupi kebutuhan para pemimpin/pejabat dengan tunjangan yang layak sebagaimana taraf hidup di masyarakat pada umumnya.

Pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan pejabat dan melayani kebutuhan dasar rakyatnya dari berbagai sumber daya alam. Tambang dan hutan dengan segala kekayaannya di kelola negara dan hasilnya di kembalikan lagi pada rakyat. Pendidikan, kesehatan, jalan, keamanan, perumahan, pangan, dan kebutuhan dasar masyarakat yang lain adalah kewajiban negara menyediakannya dengan mudah, murah, bahkan bisa gratis.

Tidak ada pajak PPh, PPn, PBB dan pajak lainnya yang mencekik, Pajak hanya temporal saat kas negara menipis dan di wajibkan hanya pada orang kaya saja. Ketika kas negara telah tercukupi maka pajak di hentikan. Tanpa pajak, perekonomian akan berjalan lancar dan produktif karena tidak ada tambahan biaya yang menyulitkan.

Terkait kekayaan pejabat maka lslam akan memberikan sistem penghitungan terbalik, yaitu mencatat kekayaan pejabat sebelum dan sesudah duduk dalam kekuasaan. Jika di dapati kelebihan yang tidak wajar maka negara akan menyita harta tersebut dan di masukkan dalam kas negara.

Sanksi tegas akan di kenakan pada pejabat yang korupsi dengan ta’zir, yaitu hukuman yang di ambil atas ijtihad Khalifah atau orang yang di tunjuk mewakilinya. Sanksi bisa dengan mengambil harta yang di korupsi, tujuannya untuk memiskinkan, denda, penjara, bahkan hukuman mati. Sanksi ini bersifat jawazir/memberikan efek jera agar tidak mengulangi dan yang lain takut melakukannya.

Penerapan Islam dalam sejarahnya yang panjang selama 13 abad mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan pada semua bangsa, agama, suku, dan warna kulit. Belum pernah ada sistem selain lslam yang bisa memberikan ketenangan pada rakyatnya baik muslim maupun non muslim. Hingga mashur pada jaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada rakyat yang berhak menerima zakat, karena sudah tercukupi kebutuhanya.

Sekarang tinggal kita, apakah mau mengambil lslam sebagai aturan bernegara yang akan membawa pada perubahan hakiki, atau tetap pada sistem rusak sekularisme kapitalis yang terbukti menyengsarakan?

Views: 1