Alih-alih mencari jalan keluar dari ketergantungan impor LPG, pemerintah justru menyalahkan rakyat dengan ekonomi menengah keatas karena pembeliaan gas LPG bersubsidi yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan ekonomi ke bawah.
Zahrah (Aktivis Dakwah Kampus)
wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA– LPG merupakan salah satu kebutuhan dasar rakyat Indonesia termasuk emak-emak yang ingin memasak untuk keluarganya. LPG Melon (3 kg) menjadi sasaran emak-emak karena harganya yang murah tersebab disubsidi oleh pemerintah. Meskipun sudah menjadi kebutuhan karena harganya yang terjangkau LPG melon terus-terusan mengalami kelangkaan. Sebenarnya ada apa dengan kelangkaan LPG melon?
Ada berbagai penyebab, termasuk peningkatan konsumsi dan dugaan tidak tepat sasaran. Dilansir dari CNN Indonesia (27/07/2023)Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan penyebab langkanya LPG 3 kg karena meningkatnya permintaan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pendistribusian LPG 3 kg salah sasaran. Menurut data dari pemerintah, sebanyak 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi LPG dari total seluruhnya itu 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 %. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, komsumsi LPG 3 kg justru naik hingga 96 %.
Anehnya, ditengah kisruh langkahnya LPG bersubsidi muncul elpiji pink bermerek Bright Gas ukuran 3 kg yang harganya jauh 3 kali lipat dibandingkan harga LPG melon bersubsidi yakni 56 ribu. Sementara kualitasnya sama saja yang membedakan hanya keamanan Bright Gas yang lebih menjanjikan dari pada LPG melon.
Peningkatan jumlah permintaan masyarakat terhadap LPG dari tahun 2022 sampai 2023 semakin besar hingga mencapai 8 juta ton. Akan tetapi produksi dalam negeri hanya 2 ton saja sehingga 6 juta ton sisanya diperoleh melalui impor. Ketergantungan pemerintah terhadap impor LPG dapat mengakibatkan kelangkaan dalam negeri jika terjadi sedikit saja kendala dalam pendistribusiannya. Selain itu, para pengusaha asing bisa saja menaikkan harga jika terjadi kelangkaan agar bisa mendapatkan untung sebanyak-banyaknya.
Ketergantungan negara terhadap impor menunjukkan ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat secara mandiri. Padahal Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam termasuk gas alam pada penggunaan LPG tapi sayangnya kekayaan sumber daya alam tersebut juga diprivatisasi baik oleh swasta maupun asing.
Selain itu, ketergantungan pemerintah terhadap impor menunjukkan bahwa pemerintah tengah berada dalam cengkaraman para kapitalis asing. Akibatnya pengusaha asing dapat dengan mudah memasarkan barangnya dalam negeri.
Terjadinya kelangkaan LPG bersubsidi menunjukkan lalainya negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Negara gagal dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok rakyat termasuk kebutuhan LPG yang sangat diperlukan ketika memasak.
Alih-alih mencari jalan keluar dari ketergantungan impor LPG, pemerintah justru menyalahkan rakyat dengan ekonomi menengah keatas karena pembeliaan gas LPG bersubsidi yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan ekonomi ke bawah.
Negara saat ini mengeluhkan bengkaknya kuota LPG 3 kg bersubsidi akibat masyarakat menengah keatas yang ikut membeli gas LPG bersubsidi. Artinya barang bersubsidi telah membebani APBN negara. Sehingga pendistribusiannya harus dibatasi dan diawasi oleh pemerintah.
Selain itu, solusi yang ditawarkan berupa peluncuran gas pink merek Bright Gas sungguh tidak solutif sebab masyarakat tidak akan mampu untuk membelinya dan pada akhirnya akan tetap memilih LPG melon yang lebih murah dengan kualitas yang sama.
Padahal Indonesia kaya akan SDA, diantaranya gas alam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar. Kekayaan gas alam yang ada pada dasarnya mampu memenuhi kebutuhan energi rakyat. Hanya saja tata kelola kekayaan alam yang berbasis kapitalisme menjadikan sumber daya alam Indonesia diprivatisasi dan dikelola oleh asing. Mengalihkan tanggung jawab penguasa untuk mengelolah kekayaan alam demi memenuhi kebutuhan rakyat kepada asing dan swasta.
Seperi itulah watak negara yang menerapkan ideologi kapitalisme. Sebab kapitalisme mengganggap bahwa negara hanya berfungsi sebagai regulator antara pengusaha dan rakyat. Negara dalam sistem kapitaslisme senantiasa absen dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Bahkan menganggap rakyatnya sebagai beban negara. Hasilnya berbagai bentuk subsidi selalu dikurangi bahkan ditiadakan.
Rakyat dibiarkan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Berbeda dengan sistem islam yang menjadikan rakyat sebagai tuannya dan penguasa sebagai pelayaannya. Negara dalam islam berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya termasuk penyediaan gas LPG yang murah dan berkualitas.
Pemenuhan tersebut dapat dilakukan sebab negara mempunyai pos-pos pemasukan salah satunya adalah pengelolaan SDA yang ada dan hasilnya digunakan untuk keperluan rakyat. Negara akan mengelola SDA secara mandiri dengan teknologi mutakhir termasuk pengelolaan gas alam yang menjadi bahan baku LPG. Jauh dari intervensi asing maupun swasta.
Selain itu, negara dalam islam akan senantiasa mendorong dan memfasilitasi para ahli untuk selalu berinovasi dalam menemukan energi terbarukan yang ramah lingkungan serta tidak terbatas ketersediannya.
Negara juga bertugas sebagai pengawas dalam pendistribusian ke rakyat. Negara akan mengawasi setiap prosesnya, mulai dari proses produksi dan pendistribusian hingga sampai ke tangan rakyat. Negara akan memberikan sanksi yang tegas bagi yang berlaku curang dan juga para mafia-mafia gas LPG.
Dengan tata kelola yang sesuai aturan islam, insya Allah kelangkaan LPG tidak akan terjadi kalaupun terjadi islam akan segera menyelesaikannya dengan mekanisme sesuai aturan Allah swt.
Wallahualam bi showwab
Visits: 7
Comment here