Oleh. Dyan Shalihah
wacana-edukasi.com, OPINI– Harga beras kian hari kian merangkak naik, sudah dipastikan banyak keluarga kalangan menengah ke bawah menjerit dengan kenaikan tersebut. Dan sudah menjadi rahasia umum itu sebagai sinyal akan adanya impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Kepala Badan Pangan Nasional/Nation Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan dampak El Nino yang berkepanjangan mengakibatkan penurunan pada produksi padi oleh petani. Penurunan tersebut mengakibatkan defisit pada neraca beras pada januari dan februari di 2024 ini.
“Jadi, angkanya dekat 1 juta ton ( produksi ). Padahal kebutuhan kita 1 bulan 2,5 juta ton sampai 2,6 juta ton.” Ungkap Arief Prasetyo Adi (Detik/18/1)
Ironis Negeri Agraris
Indonesia tercatat sebagai negeri agraris karena perekonomiannya yang ditopang oleh sektor pertanian. Apalagi Indonesia didukung oleh sumber daya alam yang melimpah yang bisa mendorong perekonomian di dalam negeri. Selain itu Indonesia memiliki iklim tropis yang tentunya sangat mendukung di sektor pertanian.
Tapi, kebijakan pemerintah sama sekali tidak berpihak apalagi menguntungkan para petani. Banyak kasus yang sering ditemui di lapangan yang sangat memberatkan petani. Bagaimana tidak! Ketika musim tanam tiba pupuk menjadi mahal bahkan langka, akhirnya tidak ada pilihan mereka membeli pupuk dengan harga mahal.
Setelah panen tiba, harga gabah anjlok karena ulah para tengkulak yang bahkan pemerintah tidak bisa melindungi.
Belum lagi ketika mereka harus bersaing dengan beras impor yang harganya lebih murah.
Tentunya itu sangat merugikan pihak petani.miris sekali, itulah ironis di negeri agraris.
Dampak Liberalisasi Pangan
Pemerintah berdalih dengan alasan impor beras dilakukan karena Indonesia sulit untuk mencapai swasembada atau dengan kata lain produksi petani dalam negeri tidak bisa mencukupi kebutuhan beras rakyat. Terlebih jumlah penduduk yang semakin meningkat dan mereka butuh beras.
Akhirnya kebijakan impor beras menjadi solusi instan dan tidak mendasar, bahkan menjadi ajang untuk mencari keuntungan bagi segelintir orang.
Hal itu tidak mengherankan, mengingat Indonesia adalah bagian dari anggota WTO yang meliberalisasi semua sektor termasuk liberalisasi pangan. Dimana perusahaan swasta asing bisa ikut terlibat bahkan menguasai dalam bentuk investasi di sektor pertanian dan perdagangan.
Kebijakan Pro Oligarki
Kebijakan yang diambil pemerintah dalam impor beras sangat merugikan rakyat khususnya para petani. Seharusnya pemerintah memberi solusi yang solutif dan antisipasif.
Seperti, memajukan sektor pertanian dengan teknologi modern dan canggih. Mengantisipasi cadangan pangan ketika terjadi bencana alam kekeringan seperti El Nino.
Mempertahankan lahan pertanian, karena banyak di berbagai daerah lahan pertanian berubah alih fungsi menjadi tempat wisata, pembangunan pemukiman modern secara masif. Bahkan, di wilayah tertentu lahan pertanian di sewakan dalam jangka waktu lama hingga puluhan tahun untuk di bangun villa.
Tentu hal itu tidak akan terjadi Tanpa adanya kebijakan penguasa dengan pihak ketiga yaitu pemilik modal atau oligarki. Selama Indonesia masih menganut sistem kapitalisme maka kebijakan yang diambil pun tidak akan pernah berpihak pada rakyat. Karena sesungguhnya akar dari masalah ini adalah diterapkannya sistem ekonomi liberal kapitalisme.
Solusi Pangan Dalam Islam
Hal itu sangat berbeda dalam penerapan ekonomi Islam. Islam menjadikan negara sebagai penanggung jawab dari penyediaan pangan terhadap rakyatnya. Hal itu sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw,
“Siapa di antara kalian yang berada pada waktu pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat jasmaninya, dan memiliki makanan untuk hari itu maka seakan akan seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Maka negara wajib menjamin ketersediaan bahan makanan bagi rakyatnya. Hal itu bisa di lakukan dengan berbagai cara, misalnya, meningkatkan peran pertanian dengan memberikan fasilitas pupuk dengan harga murah sehingga itu bisa mendongkrak produksi petani dalam negeri.
Tidak membiarkan lahan terbengkalai, jika ada lahan dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut turut, maka negara wajib mengambil alih dan memberikan kepada pihak lain untuk di kelola sehingga menghasilkan produksi pangan.
Meningkatkan sistem pertanian dengan alat canggih sehingga memudahkan petani mengelola lahan, serta mendukung ketersediaan tenaga sehingga regenerasi di bidang pertanian tetap terjaga.
Negara akan menjaga kepemilikan lahan pribadi sehingga tidak ada pemilik modal yang dengan semena mena mengambil alih kepemilikan lahan untuk di alih fungsikan.
Semua itu akan terwujud jika negara menerapkan sistem yang benar yang berasal dari Rabnya, yaitu sistem ekonomi Islam. Maka sudah selayaknya umat mendukung penerapan khil4f4h Rasyidah minhajinnubuwwah.
Khatimah
Banyak sekali permasalahan di negeri ini yang belum menemui solusi, karena pemerintah selalu mengambil solusi pragmatis dalam setiap permasalahan. Sedangkan umat butuh solusi nyata dan mendasar, maka hanya Islam yang bisa menjawab atas segala kondisi rusak di negeri ini. Islam hadir sebagai nur dalam gelapnya dunia sekarang ini karena sesungguhnya Islam adalah Rahmatan Lil’alamin.
Allahu’alam bishawab.
Visits: 4
Comment here