Oleh : Ermawati
wacana-edukasi.com, OPINI–Gelombang tahun ajaran baru nampak wajah pucat orang tua dimedia. Sebab para orang tua seIndonesia pusing mencari sekolah untuk anak-anak mereka, sekolah yang kualitas bagus dan murah sesuai kemampuan para orang tua. Masuk sekolah butuh biaya besar, harga seragam tembus Rp1.400.000 di Semarang, ditambah susah mencari sekolah sebab sistem zionasi yang berlaku di seluruh wilayah yang awalnya untuk pemerataan namun menjadi bebas rakyat. Sekolah pinggiran minim fasilitas, sekolah favorit tetap berada di Kota. Tahun ajaran baru menjadi momen yang buruk bagi orang tua dan rakyat kecil.
Kondisi ekonomi yang memukul masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, sangat terasa menjelang tahun ajaran baru. Orangtua berjuang mencari uang untuk biaya pendidikan anak yang jumlahnya tidak sedikit (Kompas.id, 23-6-2026).
Kemiskinan menyebabkan banyak orangtua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, kesulitan menyediakan perlengkapan sekolah bagi anak mereka. Banyak yang berutang dan banyak pula yang mencari seragam bekas dari murid terdahulu. Solidaritas pun tumbuh di tengah keterbatasan (Kompas.id, 24-6-2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang Valeanto Soekendro meminta pengelola sekolah negeri yang melakukan transaksi jual-beli seragam mengembalikan uang ke para orang tua. Soekendro mengatakan, langkah tegas tersebut diambil untuk penertiban. Ia mengaku sudah menginstruksikan hal itu kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora) (regional.kompas.com, 25-6-2026).
Mirisnya, dalam sistem Kapitalisme, pendidikan diposisikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, bukan hak dasar setiap warga negara. Main logika sesuai pasar, ingin sekolah bagus harus ada biaya yang mahal, adanya guru berkualitas, gedung dan laboratorium, semua ini dianggap investasi yang wajib balik modal. Sehingga biaya sekolah menjadi mahal dan naik terus setiap tahun. Masuk sekolah butuh uang Gedung, uang seragam, uang buku dll, ini semua dibebankan kepada orang tua, sejatinya pendidikan merupakan kebutuhan pokok rakyat keseluruhan, yang bisa mengarahkan peradaban suatu bangsa.
Tapi dalam kapitalisme negara lepas tanggung jawab dalam hal ini, negara berperan hanya sebagai regulator saja yang membuat aturan. Ada larangan menjual seragam, faktanya tetap terjadi kasus menjual seragam, tidak ada sanksi tegas yang membuat pihak sekolah jera atas pelanggaran itu. Disisi lain sistem zonasi telah gagal menerapkan pemerataan kualitas Pendidikan.
Negara yang tetap menganut sistem kapitalisme tidak memposisikan sebagai pengurus, namun sebagai regulator yang menyerahkan beban sekolah pada rakyat. Tidak mampu menyediakan sekolah gratis bagi rakyat. Yang kaya tetap dapat sekolah di sekolah favorit, rakyat miskin tetap di sekolah yang kualitasnya tidak bagus namun harga mahal.
Dalam kapitalisme jelas tidak punya kemandirian finansial, sebab seluruh sumberdaya alam di serahkan pada swasta juga asing untuk dikelola dengan alasan investasi, faktanya masuk kantong para penguasa bukan pada kas negara, rakyat diperas dengan penarikan pajak untuk memenuhi kas negara, alih-alih anggaran negara untuk Pendidikan terbatas, sehingga lepas tangan dan dialihkan pada rakyat. Seharusnya dunia Pendidikan menjadi jalan mencerdaskan anak bangsa tapi kini menjadi sebuah derita rakyat dalam naungan kapitalisme.
Para pejabat sibuk dengan proyek-proyek seperti koperasi merah putih dan program lainnya yang menguras dana APBN, namun mengabaikan fasilitas untuk rakyat seperti pendidikan, inilah hasil dari mengabaikan sistem Allah namun lebih memilih sistem buatan manusia.
Islam menetapkan pendidikan sebagai hak setiap rakyat yang wajib disediakan negara, berbeda halnya dengan kapitalisme. Negara dalam Islam mengharamkan melepas tanggung jawab di dalam meriayah dan mengurusi rakyat sepenuhnya. Pendidikan bukan barang dagangan namun hak rakyat, sebab menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim, negara wajib menyediakan segala kebutuhan rakyat, begitupun dalam pendidikan. Negara melayani sepenuh hati terhadap kebutuhan rakyat, pendidikan berkualitas dan murah bahkan gratis yang akan disediakan negara Islam.
Sejarah menunjukan banyaknya berdiri universitas besar pada masa kekhilafahan Islam seperti Al-Azhar, Cordoba dan Nozamiyah untuk semua kalangan, muslim maupun non-muslim, dunia mengakui itu dengan kualitas yang luar biasa, para guru digaji tinggi oleh negara, segala fasilitas ditanggung negara, mulai dari biaya, seragam, buku, gedung, guru, laboratorium dll. Dana negara didapati dari Baitul Maal yaitu pos fai’ dan kharja serta dari pos pendapatan kepemilikan umum, seluruh dana ini boleh untuk pembiayaan pendidikan, jika sudah cukup maka negara tidak akan menarik dari rakyat, jika tidak cukup maka akan memungut secara suka rela dari rakyat yang punya harta berlebih.
Seluruh sumber daya alam akan dikelola negara untuk kemaslahatan umat. Rasul saw bersabda “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput dan api” (HR. Abu Dawud), menandakan bahwa sumber daya alam hanya boleh dikelola negara tidak boleh diserahkan pada asing ataupun individu. Dengannya pendidikan gratis akan terwujud, terbukti selama berabad-abad lamanya.
Views: 17
Comment here