Oleh: Yulweri Vovi Safitria (Freelance Writer)
wacana-edukasi.com, OPINI--Blackout yang terjadi beberapa waktu lalu di Batam, Bintan, Tanjung Pinang menimbulkan keresahan di masyarakat. Bagaimana tidak, sejumlah layanan publik lumpuh akibat pemadaman listrik selama lebih kurang 16 jam.
Bukan hanya itu, suplay air bersih di sejumlah pemukiman juga terputus. Begitu pula dengan jaringan internet, tidak bisa diakses. Bahkan di sejumlah tempat, pemadaman berlangsung hingga 20 jam dan berlanjut selama dua hari (bbc.com, 15-10-2026).
Kebutuhan Pokok
Listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat modern. Hampir seluruh kegiatan bergantung pada listrik, mulai dari rumah tangga, pekerja kantoran, rumah sakit, hingga pelaku usaha. Tanpa listrik, roda kehidupan seolah berhenti berputar. Aktivitas manusia lumpuh seketika, fasilitas publik terhenti, dan produktivitas masyarakat mengalami penurunan drastis.
Pemadaman total tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga kematian. Masyarakat tentu masih ingat blackout yang terjadi di Sumatra pada Mei lalu. Dua orang karyawan toko aksesoris ponsel di Sumatra Utara meninggal dunia akibat keracunan asap mesin genset (tirto.id, 27-05-2026).
Berkaca dari fakta tersebut, ketersediaan energi listrik yang handal, stabil, dan merata bukan lagi sekadar fasilitas penunjang, melainkan syarat utama bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur kelistrikan yang tahan terhadap gangguan, sekaligus memastikan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Akar Persoalan
Petir dan masuknya hewan liar ke gardu induk disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya pemadaman listrik. Sementara itu, terganggunya suplai air bersih merupakan dampak kekeringan yang melanda selama beberapa bulan terakhir. Apalagi Batam menjadi salah satu wilayah yang terdampak fenomena El Nino sehingga curah hujan berkurang drastis, cuaca menjadi ekstrem dan panas, serta volume air di sejumlah waduk menyusut signifikan.
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Di tengah wacana menempatkan Batam sebagai investasi digital Asia Tenggara, pemadaman listrik secara total (blackout) tentu menimbulkan pertanyaan besar di benak publik: Apakah Batam benar-benar siap menjadi pusat data global atau ini sekadar ambisi tanpa fondasi infrastruktur yang matang?
Pasalnya, keberadaan pusat data berskala global membutuhkan jaminan keandalan infrastruktur tingkat tinggi. Ribuan server yang menyimpan data krusial harus beroperasi selama 24 jam nonstop. Tidak hanya butuh pasokan listrik berdaya besar dan stabil, pusat data juga sangat bergantung pada ketersediaan air bersih dalam jumlah yang sangat banyak sebagai media pendingin (cooling system).
Terlepas dari apa pun penyebab terjadinya blackout, sudah seharusnya mencari solusi yang fundamental. Negara sebagai penanggung jawab seluruh kebutuhan rakyat harus serius menangani persoalan yang terus berulang. Bukan sebaliknya, saling tuduh dan mencari kambing hitam di setiap terjadinya pemadaman.
Pemerintah dan para pemangku kebijakan tidak boleh pula terlena oleh narasi investasi semata. Pembenahan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya air secara terstruktur harus dijadikan prioritas utama. Sebab, listrik dan air merupakan nadinya kehidupan masyarakat. Tanpa keduanya, kesejahteraan masyarakat tidak bisa terwujud.
Wajah Sistem Kapitalisme
Jamak diketahui, sumber-sumber vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk air dan listrik, dikuasai oleh segelintir orang dan para pemodal. Akibatnya, kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi hak publik, berubah menjadi komoditas profit tinggi. Harga-harga melambung tanpa kendali, sementara masyarakat kelas bawah terbebani dan terpinggirkan dari akses yang layak.
Kondisi ini perlahan mengubah hak dasar rakyat menjadi komoditas pasar. Ketika profit diletakkan di atas segalanya, akses terhadap kebutuhan pokok tidak lagi diukur dari ketersediaan, melainkan dari daya beli. Alhasil, jurang ketimpangan makin lebar. Kelompok rentan makin terpinggirkan, sementara pemilik modal terus mengakumulasi kekayaan dari sektor-sektor yang mustahil dihindari oleh masyarakat.
Beginilah wajah sistem kapitalisme. Sistem yang berorientasi pada materi dan keuntungan telah melahirkan kapitalisasi di semua sektor. Sumber-sumber energi yang semestinya dikelola negara untuk kemakmuran rakyat, diserahkan kepada para pemodal. Rakyat yang seharusnya menikmati sumber daya, justru harus membayar mahal demi memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.
Sistem kapitalisme juga lebih mementingkan jadi ‘siapa di dunia,’ bukan bekerja. Dalam sistem ini, identitas sering kali tidak diukur dari nilai atau kerja keras untuk melahirkan kesejahteraan yang merata, melainkan sekadar instrumen untuk validasi diri. Tampak indah di permukaan, padahal sejatinya gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan.
Mirisnya, negara yang semestinya berperan sebagai pelindung dan pengelola aset publik, sering kali memosisikan diri sebagai fasilitator bagi para pemilik modal. Negara kerap pula tunduk pada kepentingan pemodal ketimbang membela rakyat. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara negara dan para pemangku kebijakan sibuk membangun pencitraan kesuksesan di mata dunia.
Perlu Kajian Ulang
Menjadi pusat data global hingga menguasai dunia tentu saja hal yang membanggakan. Negara mana yang tidak ingin menunjukkan kekuasaannya kepada dunia sehingga banyak negara tunduk di bawah kekuasaannya. Namun, ketika hak dasar rakyat belum sepenuhnya terpenuhi, maka keputusan tersebut perlu dikaji ulang.
Ibarat anak kecil yang baru belajar berdiri, ia harus memastikan kakinya cukup kuat menopang tubuh sebelum dipaksa berlari kencang. Menjadi pusat data global tanpa menyelesaikan pemenuhan hak dasar rakyat sama saja seperti membangun menara megah di atas fondasi yang rapuh—tampak gagah dari luar, tetapi rentan runtuh dari dalam.
Ambisi menjadi pemain utama di panggung teknologi global tidak boleh mengesampingkan prioritas domestik. Sebab, kedaulatan bangsa yang sejati tidak hanya diukur dari kecanggihan pusat data yang dimiliki, melainkan dari sejauh mana negara hadir memenuhi kebutuhan hidup setiap warganya.
Digdaya dengan Islam
Apabila menengok sejarah panjang kekuasaan Islam, penerapan syariat secara kafah telah membawa peradaban ini membentang melintasi tiga benua—Asia, Afrika, hingga Eropa. Kejayaan tersebut bukan sekadar manifestasi ekspansi wilayah, melainkan bukti nyata bagaimana Islam mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kepemimpinan yang disegani dunia.
Ketika aturan Islam diterapkan secara menyeluruh, negara tidak hanya tampil sebagai kekuatan politik dan militer yang digdaya, tetapi juga menjadi pusat peradaban dan pelindung hak-hak seluruh rakyatnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman,
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya’ [21]: 107).
Kedigdayaan peradaban Islam tidak lepas dari posisi kepemimpinan yang memegang teguh amanah untuk melayani dan melindungi rakyat. Dalam pandangan Islam, kekuasaan dan penerapan hukum adalah perisai yang menjaga kedaulatan serta memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi dengan sempurna.
“Sesungguhnya seorang imam (pemimpin negara) itu adalah perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR Bukhari no. 2957 & Muslim no. 1841).
Khatimah
Menjadi pusat data global bukan sekadar tampil hebat di mata dunia, bukan pula sebagai ajang pencitraan. Lebih dari itu, negara harus mampu menangani persoalan yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Sudah saatnya meninggalkan sistem kapitalisme yang tidak berpihak kepada rakyat, lalu beralih kepada Islam. Sebab, keberhasilan suatu negara tidak diukur dari megahnya infrastruktur, melainkan dari sejauh mana hadir menyelesaikan masalah dan mewujudkan kesejahteraan.
Views: 3
Comment here