Opini

Ke Mana Seharusnya Penguasa Berkiblat?

Bagikan di media sosialmu

Oleh: Dewi Puspita Sari, M.T. (Pengamat Kebijakan Publik)

wacana-edukasi.com, OPINI–Pembungkaman Konten Aktivis yang menyuarakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat publik heran. Muncul narasi dari masyarakat “bukan beritanya yang dipadamkan tapi apinya”. Hanya 16 jam setelah dipublikasikan, video investigasi ilmiah Nalar Rawat tentang kubah karbon monoksida (CO) dan angka ISPU 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus sepihak dari TikTok tanpa penjelasan spesifik. Padahal, konten tersebut merujuk pada data NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional. Penghapusan ini dinilai sebagai pembungkaman suara kritis berbasis sains di tengah karhutla.

Asap gambut yang mengandung karbon monoksida dan PM2.5 berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk ibu hamil dan penderita penyakit jantung.

Meta AI pada platform Threads mengakui Instagram memblokir sejumlah akun demo dan konten kritik atas permintaan hukum dari Komdigi pada Rabu (21 Oktober 2026).

Model AI tersebut menyampaikan bahwa konten yang terkena pemblokiran berlebihan atau salah moderasi dapat dipulihkan, disertai dengan permintaan maaf (CNN Indonesia, Jumat, 23 Oktober 2026)

Penguasa Tanpa Empati Karena Oligarki

Penghapusan konten investigasi ilmiah terkait karhutla menjadi fenomena yang menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital terancam saat suara kritis menyinggung persoalan yang menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan rakyat.

Sistem demokrasi dengan slogan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi nyatanya belum menjamin masyarakat dapat menyuarakan fakta dan kritik secara bebas, terutama ketika membahas persoalan kebijakan dan penanganan karhutla.

Hak rakyat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat nyatanya berhadapan dengan persoalan struktural ketika penanganan karhutla belum mampu mencegah dampak asap terhadap masyarakat, sementara konten yang menyuarakan bahaya tersebut justru dihapus tanpa penjelasan spesifik.

Kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi hanya teori, nyatanya kebebasan tersebut belum tentu menjamin suara kritis yang membela kepentingan rakyat dapat tersampaikan.

Penguasa dalam sistem sekuler kapitalis saat ini hanya memberi karpet merah kepada oligarki dan antek-anteknya. Bahkan penguasa saat ini merupakan lingkaran oligarki itu sendiri. Hal ini yang membuat fakta yang demikian terang terhadap kasus karhutla bisa disamarkan dan diputarbalikkan.

Para pejabat daerah pun banyak yang memoles citra pemerintahannya dengan narasi karhutla tidak berdampak besar. Padahal ternyata menurut harian nasional korban meninggal akibat karhutla mencapai 5.200 orang. Rakyat telah berjibaku menghadapi karhutla sejak januari hingga saat ini. Namun pemerintah menanggapi bencana luar biasa ini sebagai sesuatu yang remeh dengan narasinya yang melukai masyarakat.

Islam Jalan Kembali

Dalam Islam menjaga lingkungan hidup dan melindungi keselamatan rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa. Kebijakan penguasa selayaknya berkiblat pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar mempertahankan citra keberhasilan penanganan bencana, apalagi ambisi ekspansi lahan untuk para oligarki yang merusak alam.

Aktivitas menyampaikan fakta, mengoreksi kebijakan, dan mengingatkan penguasa atas kelalaian dalam melindungi rakyat merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukam (mengoreksi jalannya kekuasaan).

Lihatlah teladan Khalifah Abu bakar r.a. saat baru dilantik menggantikan Rasulullah saw. sebagai kepala negara. Pidato yang beliau sampaikan adalah:

“Wahai sekalian manusia, sungguh aku telah diberi beban atas kalian (menjadi khalifah), padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah (ikutilah) aku, tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah!”

Kewajiban umat saat ini adalah tetap beramar makruf nahi mungkar dan tidak berhenti pada kritik terhadap penghapusan konten dan buruknya penanganan karhutla, tetapi juga melihat akar masalah buruknya tata kelola sistem yang mengatur kehidupan hari ini.

Rasulullah saw. pernah berdialog dengan Mu’adz bin Jabal ketika beliau diutus menjadi hakim di Yaman. Diwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad. Isi percakapan tersebut mengenai pedoman dalam memutuskan perkara atau memimpin hukum:

•Rasulullah saw bertanya: “Dengan apa engkau memutuskan perkara (atau hukum)?” Mu’adz menjawab: “Aku memutuskan dengan Kitab Allah (Al-Qur’an).” Rasulullah saw. bertanya lagi: “Jika engkau tidak mendapatkannya di dalam Kitab Allah?” Mu’adz menjawab: “Aku memutuskan dengan Sunnah Rasulullah saw.” Rasulullah saw. bertanya lagi: “Jika tidak engkau dapati pula di dalam Sunnah Rasulullah SAW?” Mu’adz menjawab: “Aku akan berijtihad (mengerahkan kemampuan berpikir) dengan pendapatku, dan aku tidak melampaui batas.” Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW menepuk dada Mu’adz dan bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya terhadap sesuatu yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.”

Islam menempatkan penegakan hukum syariah sebagai landasan pengaturan kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi hak rakyat. Sebab keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan tidak seharusnya dikalahkan oleh kepentingan penguasa maupun kepentingan ekonomi yang merusak ruang hidup masyarakat.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 0

Comment here