Oleh Umi Alfi (Muslimah Pemerhati Generasi)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Menjadi ironi ketika hidup sederhana bukan lagi pilihan, melainkan keterpaksaan. Masyarakat harus mengurangi kualitas konsumsi demi mempertahankan kebutuhan pokok. Ketika daya beli melemah dan harga kebutuhan terus meningkat, sejauh mana negara hadir menjamin kesejahteraan rakyat?
Bukan Sekadar Mengubah Gaya Hidup
Fenomena downgrade memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada perubahan selera konsumsi. Ada tekanan ekonomi yang memaksa masyarakat menurunkan standar pemenuhan kebutuhan hidup.
Republika.co.id (8/10/2026), melalui artikel berjudul “Di Balik Fenomena Gaya Hidup Downgrade, Apa yang Sebenarnya Terjadi?”, mengutip Wisnu Setiadi Nugroho, pakar ekonomi dan bisnis sekaligus dosen UGM. Ia menilai downgrading merupakan respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, bukan semata-mata pilihan gaya hidup.
Menurutnya, kondisi tersebut dipicu pendapatan riil yang stagnan di tengah kenaikan harga kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan energi, serta menurunnya harapan masyarakat terhadap kondisi ekonomi mendatang. Bahkan, ketika keluarga mulai berutang atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal itu menunjukkan bahwa cadangan keuangan mereka semakin terkuras.
Dalam teori ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai consumption smoothing, yakni upaya mempertahankan konsumsi inti dengan mengurangi pengeluaran yang lebih fleksibel.
Di sinilah pentingnya membedakan hidup sederhana dengan hidup dalam keterpaksaan. Sederhana merupakan pilihan sadar untuk mencukupkan kebutuhan, mengendalikan keinginan, dan menghindari pemborosan meskipun seseorang memiliki kemampuan ekonomi. Sebaliknya, keterpaksaan terjadi ketika seseorang ingin memenuhi kebutuhan secara layak, tetapi penghasilannya tidak lagi mencukupi.
Orang yang memilih membeli pakaian secukupnya karena tidak ingin berlebihan tentu berbeda dengan keluarga yang terpaksa membeli pangan berkualitas lebih rendah karena tidak mampu menjangkau harga sebelumnya. Begitu pula keluarga yang memilih menggunakan transportasi umum demi efisiensi berbeda dengan mereka yang menjual kendaraan untuk membayar kebutuhan sehari-hari.
Jadi, tidak setiap penghematan mencerminkan kemiskinan. Namun, ketika penghematan mengorbankan kualitas pangan, kesehatan, pendidikan, bahkan memaksa keluarga berutang dan menjual aset, persoalannya bukan lagi gaya hidup, melainkan tekanan kesejahteraan.
Dampaknya pun tidak berhenti pada rumah tangga. Konsumsi yang melemah dapat memperlambat perdagangan dan jasa, menekan kegiatan usaha, serta mengurangi kesempatan kerja. Jika dibiarkan, terbentuk lingkaran persoalan: daya beli turun, usaha melemah, lapangan kerja menyusut, dan pendapatan keluarga semakin tertekan.
Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Kekuasaan dengan demikian merupakan amanah untuk memastikan rakyat hidup layak, bukan sekadar meminta mereka bertahan menghadapi kesulitan.
Solusi Islam: Negara Aktif Mengurus Rakyat
Islam tidak menyelesaikan persoalan ekonomi hanya dengan mengimbau masyarakat berhemat. Negara harus menjalankan kebijakan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup melalui beberapa langkah konkret.
Pertama, memastikan setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokok. Negara perlu memetakan keluarga rentan, menyediakan bantuan pangan bagi yang tidak mampu, serta menjamin akses pendidikan dan kesehatan. Bantuan harus tepat sasaran, mudah diakses, dan berkelanjutan sesuai tingkat kebutuhan.
Kedua, menjaga kestabilan harga dan kelancaran distribusi barang. Negara harus mengawasi rantai pasok, mencegah penimbunan, monopoli, dan praktik curang, serta membangun infrastruktur distribusi agar pangan tersedia dengan harga terjangkau hingga ke pelosok.
Ketiga, mendistribusikan kekayaan secara adil. Allah Swt. berfirman, “… agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7). Negara harus mencegah pemusatan kekayaan melalui pengelolaan zakat, baitulmal, serta kebijakan ekonomi yang membuka akses masyarakat terhadap sumber penghidupan.
Keempat, mengelola sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum untuk kepentingan rakyat. Hasil pengelolaannya harus dikembalikan bagi kemaslahatan masyarakat, termasuk pembiayaan layanan publik dan pemenuhan kebutuhan bersama, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Kelima, memperkuat kemandirian pangan dan membuka lapangan kerja. Negara perlu melindungi petani melalui akses lahan, benih, pupuk, teknologi, pembiayaan, dan kepastian pasar. Pada saat yang sama, pembangunan sektor produktif harus diperluas agar masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Langkah-langkah tersebut harus dijalankan dalam tata kelola ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, dengan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat.
Jangan Samakan Kesederhanaan dengan Kemiskinan
Islam mengajarkan hidup sederhana, tetapi tidak pernah menjadikan kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sebagai cita-cita. Kesederhanaan berarti mampu mengendalikan keinginan, bukan dipaksa mengurangi kebutuhan. Tidak berlebihan berbeda dengan tidak berkecukupan.
Karena itu, fenomena lifestyle downgrade tidak boleh sekadar dipandang sebagai tren positif masyarakat yang semakin hemat. Ketika penurunan standar hidup terjadi karena daya beli tergerus, negara harus membaca persoalan ini sebagai peringatan serius.
Kesejahteraan bukanlah ketika rakyat semakin pandai menyiasati kekurangan, melainkan ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak tanpa harus mengorbankan masa depan keluarganya. Negara tidak cukup meminta rakyat bertahan dalam kesulitan. Negara berkewajiban mengurus, melindungi, dan menyejahterakan mereka.
Views: 0


Comment here