Opini

Karhutla Tak Kunjung Reda, Rakyat Menderita

Bagikan di media sosialmu

Oleh: Iffah Komalasari (Pendidik Generasi)

wacana-edukasi.com, OPINI–Hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan. Namun, bagi warga yang selama berbulan-bulan menghirup kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), turunnya hujan belum berarti penderitaan berakhir. Kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat, bahkan berbahaya di beberapa wilayah. Sementara itu, dampak kesehatan dan ekonomi terus membayangi kehidupan masyarakat.

Bayangkan, selama empat bulan warga harus menjalani aktivitas di tengah udara yang tercemar. Ada anak-anak yang tetap harus berangkat sekolah, orang tua yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta warga yang terpaksa mengurangi aktivitas di luar rumah. Mereka bukan pelaku kerusakan hutan, tetapi justru menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya.

Laporan Kompas pada 28 Oktober 2026 menyebutkan bahwa kualitas udara kategori berbahaya tercatat di Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas bahkan berada pada kategori sangat tidak sehat. Seorang warga Palangka Raya mengeluhkan telah menghirup kabut asap selama empat bulan dan khawatir terhadap kondisi paru-parunya (www.kompas.id).

Persoalan ini semakin memprihatinkan ketika laporan Kompas juga menyebutkan bahwa kematian akibat polusi udara di Indonesia pada September 2026 diperkirakan mencapai 5.310 jiwa, meningkat 42 persen. Sebanyak 3.560 kematian dikaitkan dengan polusi akibat karhutla. Angka ini merupakan peringatan serius bahwa kebakaran hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman terhadap keselamatan manusia (www.kompas.id, 29/10/2026).

Sebagai pendidik generasi, kita perlu melihat persoalan ini lebih jauh. Sebab, kerusakan lingkungan hari ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat sekarang, tetapi juga mempertaruhkan masa depan anak-anak yang kelak mewarisi negeri ini.

Hutan Rusak, Rakyat Menanggung Akibat

Dampak karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan atau hujan mulai turun. Asap kebakaran mengandung partikel halus PM2,5 yang dapat menyebar jauh dari lokasi kebakaran dan masuk ke saluran pernapasan. Paparan dalam jangka panjang berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki penyakit pernapasan.

Di sisi lain, ekonomi warga ikut terpukul. Ketika udara tercemar, aktivitas bekerja dan berdagang terganggu. Petani, pedagang kecil, pekerja harian, hingga pelaku usaha lokal bisa kehilangan pemasukan. Pengeluaran rumah tangga justru bertambah karena kebutuhan kesehatan dan upaya melindungi diri dari asap.

Ironisnya, warga harus menanggung beban berlapis: kesehatan terancam, pendapatan berkurang, sementara pemulihan membutuhkan waktu panjang. Karena itu, tanggung jawab negara tidak cukup hanya memadamkan api. Negara juga harus memastikan kesehatan masyarakat terlindungi dan kehidupan ekonomi warga terdampak dapat dipulihkan.

Persoalan ini menunjukkan lemahnya tata kelola hutan dan lahan, terutama ketika pencegahan dan mitigasi tidak berjalan optimal. Karhutla yang berulang dan berlangsung lama seharusnya menjadi evaluasi serius. Mengapa kebakaran dapat meluas? Mengapa penanganannya tidak cukup cepat sehingga masyarakat harus berbulan-bulan menghirup asap?

Dalam pandangan ideologis Islam, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama pengelolaan ekonomi. Hutan dan lahan kerap dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Ketika kepentingan bisnis lebih dominan daripada keselamatan rakyat, perlindungan lingkungan berisiko dikalahkan oleh kepentingan modal.

Pembukaan lahan dengan cara membakar, jika dilakukan, merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan harus ditindak tegas. Apalagi jika ada pihak yang sengaja mengabaikan risiko demi menekan biaya produksi. Negara pun tidak boleh berhenti pada pembuatan regulasi, tetapi harus memastikan aturan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai kepentingan korporasi lebih diutamakan daripada keselamatan masyarakat.

Negara Harus Menjadi Pelindung, Bukan Sekadar Regulator

Islam menempatkan negara sebagai raa’in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus berada dalam kondisi yang membahayakan jiwa. Dalam Islam, menjaga keselamatan manusia merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan.

Pertama, negara harus mengelola hutan dan sumber daya alam berdasarkan ketentuan syariat. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan penguasaannya kepada segelintir korporasi demi keuntungan pribadi. Pemanfaatan lahan juga harus memperhitungkan daya dukung lingkungan. Eksploitasi dan deforestasi yang merusak keseimbangan ekosistem tidak boleh dibiarkan.

Kedua, pencegahan harus menjadi prioritas. Negara wajib melakukan pemantauan kawasan rawan kebakaran, membangun sistem peringatan dini, menyediakan sarana pemadaman, menjaga kawasan gambut, serta melakukan pengawasan secara langsung. Ketika kebakaran terjadi, seluruh kekuatan negara harus segera dikerahkan, mulai dari petugas pemadam, tenaga kesehatan, infrastruktur, pendanaan, hingga dukungan aparat yang diperlukan. Penanganan tidak boleh menunggu api meluas dan masyarakat jatuh sakit.

Ketiga, negara harus menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga terdampak. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan, penyediaan tempat evakuasi, masker yang sesuai standar, serta pemantauan dampak paparan asap perlu dilakukan secara serius. Layanan kesehatan tidak boleh menjadi beban tambahan bagi keluarga yang ekonominya sudah terganggu akibat karhutla.

Keempat, penegakan hukum harus tegas dan adil. Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran atau terlibat dalam tindakan yang merusak lingkungan harus mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena pelakunya memiliki modal besar atau kedudukan politik. Jika pejabat terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melindungi pelaku, ia pun harus dimintai pertanggungjawaban.

Semua upaya tersebut membutuhkan perubahan cara pandang terhadap pengelolaan kehidupan. Islam tidak memisahkan urusan lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan pemerintahan dari aturan Allah. Karena itu, solusi tidak cukup berupa pergantian kebijakan sesaat, tetapi membutuhkan penerapan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam pandangan politik Islam, penerapan syariat secara menyeluruh membutuhkan institusi Khilafah yang menjalankan fungsi pengurusan dan perlindungan rakyat berdasarkan hukum Allah.

Jangan Wariskan Udara Beracun kepada Generasi Mendatang

Sebagai pendidik generasi, kita tidak ingin anak-anak tumbuh dengan menganggap udara beracun, bencana berulang, dan kerugian ekonomi sebagai sesuatu yang biasa. Mereka berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, pendidikan yang tidak terganggu bencana, serta masa depan yang tidak terus dibayangi kerusakan alam.

Karhutla harus menjadi alarm bagi kita semua. Hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan amanah yang harus dijaga. Negara wajib hadir melindungi rakyat, bukan membiarkan mereka berjuang sendiri menghadapi dampak kerusakan lingkungan. Sebab, menjaga alam berarti menjaga kehidupan, dan menjaga kehidupan generasi hari ini adalah bagian dari tanggung jawab kita terhadap masa depan.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 1

Comment here