Oleh : Emil Apriani
Wacana-edukasi.com, OPINI–Kualitas udara di berbagai daerah di Indonesia masih buruk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karhutla yang belum tertangani dengan baik memicu kabut asap hingga kualitas udara masuk kategori buruk dan berbahaya, membuat masyarakat harus menghirup udara yang berbahaya. Akibatnya, Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebabkan karhutla sudah dalam jumlah yang mengkhawatirkan, terutama pada balita.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 333.470 kasus di antaranya balita. Anak di bawah 5 tahun mendominasi dengan 75.172 atau 22.5% kasus. ISPA di 68 kabupaten kota di 7 provinsi terdampak yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (Kompas.com, 21/10/2026).
Kemenkes sudah mengerahkan 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan serta mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak karhutla. Namun, dari 1691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 puskesmas yang memiliki nebulizer, 1.070 puskesmas memiliki tabung oksigen dan 1.502 puskesmas memiliki oxigen concentrator. Alat itu menjadi penunjang penanganan pasien dengan gangguan pernapasan.
Kesehatan Generasi yang Terancam
Asap karhutla bukan sekedar asap biasa, namun mengandung partikel halus PM2.5 dan zat berbahaya lainnya yang dapat memicu ISPA, batuk, sesak nafas, serta memperburuk asma. Asap karhutla yang menyelimuti tujuh provinsi bukan sekedar bencana musiman, melainkan cermin yang memperlihatkan bagaimana sebuah negara memperlakukan generasinya.
Ketika ratusan ribu orang jatuh sakit termasuk balita yang menjadi kelompok paling rentan, anak-anak sebenarnya sedang menjadi korban kelalaian negara dalam menangani karhutla. Mereka paling rentan karena saluran nafasnya masih bertumbuh, nafasnya lebih cepat sehingga racun yang terhirup jauh lebih banyak dibanding berat tubuhnya dan sistem kekebalannya belum matang.
Sejatinya, negara bukan sekadar pengatur administrasi semata, melainkan pihak yang memikul amanah mengurus seluruh urusan rakyat. Sayangnya kenyataan di lapangan jauh dari itu. Bencana sudah berlangsung berbulan-bulan tetapi penanganan masih jauh tertinggal. Fasilitas kesehatan terbatas, tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah korban dan warga masih harus berhadapan dengan alur BPJS yang berbelit ketika butuh pertolongan. Bahkan, sebelum bencana datang, anggaran kesehatan di negeri ini sudah bermasalah. apalagi saat krisis seperti sekarang.
Akar persoalannya bukan sekadar teknis, melainkan paradigma. Dalam kapitalisme, kesehatan diperlakukan seperti jasa yang harus dihitung untung ruginya, sehingga negara bergeser dari pelayan rakyat menjadi pengelola untung-rugi. Rakyat dipandang sebagai peserta iuran dan konsumen bukan manusia yang nyawanya harus dijaga. Generasi pun hanya dilihat sebagai objek cuan tetapi tidak sungguh-sungguh dilindungi.
Padahal kesehatan adalah kebutuhan dasar publik yang wajib dipenuhi negara secara langsung bukan komoditas yang diperjual-belikan. Lebih menyakitkan lagi, karhutla terjadi berulang. Paru-paru adalah organ vital dan balita yang berkali-kali terpapar partikel halus serta zat beracun, membawa resikonya hingga dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa negara sedang mewariskan paru-paru yang rusak pada penerus peradaban. Pengulangan ini terindikasi kuat sebagai buah kezaliman oligarki. Negara berkali-kali memberi izin konsesi kepada korporasi, sementara rakyat terutama anak-anak menanggung akibatnya. Kapitalisme meletakkan kepentingan materi di atas keselamatan jiwa manusia. Sistem seperti ini sungguh tidak layak mengatur kehidupan manusia.
Islam Solusi Tuntas Menjaga Jiwa dan Lingkungan
Berbeda dengan kehidupan yang diatur dengan aturan Islam. Di mana, Islam telah memberikan jawaban yang tuntas atas setiap persoalan, termasuk keterpurukan generasi hari ini. Islam adalah ideologi yang lengkap, universal dan terpadu, yang diturunkan Allah SWT dan diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Syariah menjaga hal-hal paling mendasar bagi manusia, salah satunya penjagaan jiwa.
Negara berfungsi sebagai junnah (perisai) yang bergerak cepat saat nyawa rakyat termasuk generasi dalam ancaman. Negara juga hadir sebagai ra’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas urusan rakyat, bukan sekedar regulator yang menunggu bencana lalu bereaksi. Karena itu negara akan mengupayakan segala cara, baik promotif, preventif maupun kuratif.
Secara promotif, rakyat diedukasi tentang kesehatan lingkungan dan cara melindungi anak dari paparan asap. Secara preventif negara mencegah api sebelum membesar. Secara kuratif, pelayanan kesehatan diberikan cepat dan gratis kepada siapa pun yang sakit dengan dukungan teknologi terbaik, dari pemantauan titik api hingga peralatan medis yang lengkap. Pencegahan itu bertumpu pada pengelolaan sumber daya yang benar.
Dalam Islam, hutan dan kekayaan alam yang besar termasuk ke pemilikan umum, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa “kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput dan api” (HR. Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah). Tidak boleh diserahkan kepada swasta lewat konsesi, melainkan dikelola oleh negara, demi kemaslahatan rakyat. Tanpa konsesi yang rawan disalahgunakan, pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dicegah sejak akar.
Negara juga akan melakukan mitigasi sejak dini dan memantau kondisi lapangan secara proaktif, sehingga jika terjadi bencana karhutla tindakan bisa tepat dan cepat sebelum jatuh korban. Jika syariah diterapkan secara kaffah, kebahagian hakik di dunia dan akhirat akan terwujud, dan anak-anak kita bisa bernafas lega di bawah langit yang bersih.
Views: 0
Comment here