Wacana-edukasi.com, SURATPEMBACA–Akhir-akhir ini ramai di sosial media orang-orang membagikan postingan tentang mereka yang menjual harta benda mereka yang dulunya mewah menjadi biasa saja. Pernahkah kita juga memperhatikan sekitar kita ketika warung-warung mulai sepi pembeli. Toko-toko mulai ditinggalkam pelanggannya.
Fenomena ini disebut dengan fenomena downgrade kelas menengah. Bukan lagi frugal living yang disengaja, namun fenomena downgrade adalah mode bertahan hidup di Indonesia saat ini. Fenomena ini bukanlah ilusi visual belaka. Statistik menunjukkan kerapuhan yang nyata pada struktur sosial-ekonomi kita.
Populasi kelas menengah tercatat jatuh dari 60,8 juta jiwa (23 persen) pada 2018 menjadi tinggal 46,7 juta jiwa (16,6 persen) pada 2025. Yang memprihatinkan, kelompok ekonomi rapuh (rentan miskin dan calon kelas menengah) kini semakin mendominasi piramida ekonomi, melonjak dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025. (https://ekonomi.republika.co.id/ :Sabtu, 10-10-2026)
Kondisi ini akhirnya mengubah strategi bertahan hidup di tingkat rumah tangga. Pakar ekonomi dan bisnis sekaligus dosen di UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai downgrading merupakan respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, dan bukan pilihan gaya hidup semata. Menurut dia, rumah tangga berupaya mempertahankan konsumsi inti seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan dengan mengurangi pengeluaran yang lebih fleksibel atau tersier ketika pendapatan mengalami tekanan atau ketidakpastian. (https://ameera.republika.co.id/: Kamis, 08-10-2026)
Kapitalisme Sekuler dan Kemiskinan Struktural
Mengapa kelas menengah yang selama ini dianggap sebagai motor penggerak ekonomi justru menjadi pihak yang paling ringkih? Secara kultural, sistem ekonomi kapitalisme bekerja bak pedang bermata dua. Di satu sisi, industri dan media terus membombardir masyarakat dengan standar hidup mewah, menciptakan budaya konsumerisme yang mengagungkan gengsi. Di sisi lain, tatanan ekonomi yang ada gagal menyediakan kepastian pendapatan untuk menopang standar hidup tersebut.
Secara struktural, fenomena downgrade adalah akibat langsung dari berbagai kebijakan yang dibuat Pemerintah Indonesia. Mulai dari inflasi yang semakin tinggi, harga kebutuhan pokok yang makin mahal, di sisi lain lapangan pekerjaan semakin sempit, PHK masal di mana-mana.
Dalam sistem kapitalisme sekuler, negara cenderung berperan sebagai regulator. Hubungan rakyat dan penguasa adalah hubungan transaksional. Di mana rakyat harus dapat memberi keuntungan kepada penguasa. Oleh karena itu kebijakan Pemerintah saat ini berorientasi pada untung rugi. Jika kebijakan yang dibuat tidak memberikan keuntungan bagi penguasa, maka tidak akan dilakukan.
Membangun Solusi Sistemis
Menghadapi ancaman kemiskinan massal ini, solusi yang diberikan bukan semata dengan menurunkan gaya hidup, karena hal itu merupakan solusi yang parsial. Karena akar masalahnya adalah ketimpangan ekonomi yang disebabkan kacaunya penerapan sistem ekonomi
Pertama, di tingkat individu, perlu ada reorientasi paradigma konsumsi. Islam mengajarkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup diperlukan namanya skala prioritas.
Kebutuhan mana yang harus didahulukan. Dengan menerapkan skala prioritas maka seseorang tidak akan terjebak pada hedonisme.
Kedua, di tingkat tatanan bernegara. Negara tidak boleh berlepas tangan. Pemerintah wajib hadir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat. Misalnya menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan semata meminta rakyat bekerja keras dengan membuat UMKM untuk kemudian ditarik pajaknya.
Sementara para pejabatnya menikmati fasilitas mewah dari uang negara.
Ketiga, harus ada jaminan atas kebutuhan dasar publik dari Negara. Kebutuhan esensial seperti pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan keamanan harus dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa membebani keuangan rumah tangga.
Fenomena downgrade adalah alarm keras bagi kita semua. Tanpa adanya jaminan struktural dan reformasi sistemik dalam tata kelola ekonomi, kelas menengah akan terus tergerus hingga akhirnya tenggelam ke dalam pusaran kemiskinan. Sudah saatnya kita menengok kembali tatanan yang ada dan mengarah pada sistem yang benar-benar menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.
Shifwah
Views: 4
Comment here